MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

PERBEDAAN ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 25 TAHUN 1980 DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NO. 51 TAHUN 2009 MENGENAI :






A.  DEFINISI
            Dalam  PP No. 25 Tahun 1980 dibahas mengenai apotik sedangkan dalam PP No. 51 Tahun 2009 dibahas mengenai Pekerjaan Kefarmasian. PP No. 25 Tahun 1980 merupakan perubahan atas PP No. 26 Tahun 1965.
            Pengertian Apotik berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009 adalah adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat.
            Sedangkan pengertian Apotik berdasarkan PP No.51 Tahun 2009 adalah suatu tempat atau terminal distribusi obat dan perbekalan farmasi yang dikelola oleh apoteker dan menjadi tempat pengabdian profesi apoteker sesuai dengan standar dan etika kefarmasian.



B.  TUGAS DAN FUNGSI APOTEK
Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah:
a. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
b. Sarana yang digunakan untuk melakukan Pekerjaan Kefarmasian
c. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi antara lain obat, bahan baku obat, obat tradisional, dan kosmetika.
d. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.


            Sedangkan fungsi apotik berdasarkan PP No. 25 Tahun 1980 adalah sebagai berikut :
a. Tempat pengabdian profesi seorang apotek.er telah rnengucapkan sumpah jabatan ;
b. Sarana farmasi yang melaksanakan peracikan, pengubahan bentuk pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat ;
c. Sarana penyalur perbekalan farrmasi yang harus menyebarkan obat yang diper1ukan masyarakat secar a meluas dan merata.



C.  KEGIATAN DAN AKTIFITAS
            Berdasarkan PP No. 25 Tahun 1980 adalah Sebagai alat distribusi perbekalan farmasi, apotik merupakan sarana pelayanan kesehatan yang berkewajiban untuk menyediakan dan menyalurkan obat dan perbekalan farmasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
            Apotik harus dapat mendukung dan membantu terlaksananya usaha Pemerintah untuk menyediakan obat-ohat secara merata dengan harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat,terutama yang berpenghasilan rendah.



D.  PENYELENGGARAAN APOTEK
Berdasarkan PP No. 25 Tahun 1980 adalah :
            Setelah mendapat izin Menteri Kesehatan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apotik dapat diusahakan oleh :
a. Lembaga atau Instansi Pemerintah dengan tugas pelayanan kesehatan di Pusat.
Dan di Daerah. ;
b. Perusahaan milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah;
c. Apotekei yang telah .mengucapkan sumpah. dan telah memperoleh izin kerja dari. Menteri Kesehatan .
 


E.  PERSYARATAN PENDIRIAN APOTEK
persyaratan yang perlu dilengkapi oleh calon APotek, yaitu :
1. Fotokopi surat penugasan (SP (Surat Penugasan)/SIK) apoteker
2. Fotokopi KTP apoteker dan asisten apoteker
3. Fotokopi denah bangunan apotek
4. Surat yang menyatakan (sertifikat) status bangunan hak milik atau kontrak
5. Daftar rincian perlengkapan apotek
6. Daftar tenaga asisten apoteker, mencantumkan nama/alamat, tanggal lulus, No.SIK
7. Surat pernyataan APA tidak bekerja di perusahaan farmasi lain atau APA di apotek lain
8. Surat pernyataan apoteker dari atasan langsung (untuk pegawai negeri dan ABRI)
9. Fotokopi akte perjanjian apoteker dengan PSA
10. Surat pernyataan PSA tentang tidak pernah melanggar peraturan di bidang obat

            Dari kesepuluh persyaratan diatas 5 hal harus dilengkapi apoteker dimana 5 hal tersebut harus dilakukan berurutan, sisanya PSA dan AA, dengan kata lain Apoteker berperan penting dalam penerbitan SIA,
            Lamanya proses perizinan apotek tergantung dari kondisi apotekernya (diluar bangunan, etalase, peralatan), apabila apotekernyabelum memiliki SP biasanya untuk apoteker yang baru lulus harus mengurusi pembuatan SP dulu (syarat pembuatan SP salah satunya sumpah apoteker, izajah apoteker dll) ke DEPKES RI melalui dinkes propinsi tempat PT, proses sampai mendapatkan SP sekitar 1 bulan. Jadi untuk PSA yang ingin lebih cepat prosesnya, sebaiknya memilih apoteker yang sudah memiliki SP. Proses selanjutnya adalah membuat perjanjian di notaris antara APA dan PSA kemudian syarat diatas lainnya karena untuk memperoleh rekomendasi ISFI khususnya di wilayah kabupaten bandung 9 syarat di atas harus telah lengkap ditambah dengan sertifikat kompetensi apoteker ,biasanya ketua ISFi mengecek tempat calon apotek untuk mengecek kebenaran, lamanya maksimal 1 bulan tergantung kelengkapan persyaratannya. Setelah 10 syarat lengkap, baru diajukan ke dinas kesehatan setempat, untuk menunggu pengecekan oleh dinas, artinya kalo ada yang sudah kenal dengan orang dinas bisa lebih mempercepat proses ( waktu normal rata-rata 1 bulan). Jadi bisa diperkirakan berapa lama sampai keluarnya izin SIA, bisa lebih cepat bisa juga lebih lama.

F.   PEMBERI IZIN APOTEK
            Apoteker mengajukan surat izin permohonan ke dina skabupaten atau kota kemudian sutar tersebut disampaikan ke dinas provinsi yang selanjutnya akan diajukan ke menteri kesehatan. Jika sudah di setujui, maka izin tersebut akan dikeluarkan.
Apotik yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan, diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini selarnbatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) tahun. Masa waktu penyesuaian 3 (tiga) tahun dimaksudkan .agar apotik rang telah ada mendapat kesempatan yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru, untuk perubahan bentuk usaha, dan penyiapan apoteker yang akan .menjadi pengelola apotik; sementara itu pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu .




G.  PERTANGGUNG JAWABAN APOTEKER
            Seorang APA bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup apotek yang dipimpinnya, juga bertanggung jawab kepada pemilik modal jika bekerja sama dengan pemilik sarana apotek. 
            Tugas dan Kewajiban Apoteker di apotek adalah sebagai berikut :
a. Memimpin seluruh kegiatan apotek, baik kegiatan teknis maupun non teknis kefarmasian sesuai dengan ketentuan maupun perundangan yang berlaku.
b. Mengatur, melaksanakan dan mengawasi administrasi.
c. Mengusahakan agar apotek yang dipimpinnya dapat memberikan hasil yang optimal sesuai dengan rencana kerja dengan cara meningkatkan omset, mengadakan pembelian yang sah dan penekanan biaya serendah mungkin.
d. Melakukan pengembangan usaha apotek.
            Waktu kerja APA adalah selama apotek itu memulai aktivitas pelayanan sesuai dengan jam kerja setiap harinya (8jam/hari) dan jika APA berhalangan hadir, Apoteker Pendamping dapat menggantikan jam kerja dari APA tersebut.
            Pengelolaan apotek oleh APA ada dua bentuk yaitu pengelolaan bisnis (non teknis kefarmasian) dan pengelolaan dibidang pelayanan/teknis kefarmasian. 

            Untuk dapat melaksanakan usahanya dengan sukses seorang APA harus melakukan kegiatan sebagai berikut :
a. Memastikan bahwa jumlah dan jenis produk yang dibutuhkan senantiasa tersedia dan diserahkan kepada yang membutuhkan 
b. Menata apotek sedemikian rupa sehingga berkesan bahwa apotek menyediakan pelbagai obat dan perbekalan kesehatan lain secara lengkap.
c. Menetapkan harga jual produknya dengan harga bersaing.
d. Mempromosikan usaha apoteknya melalui pelbagai upaya.
e. Mengelola apotek sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan.
f. Mengupayakan agar pelayanan di apotek dapat berkembang dengan cepat nyaman dan ekonomis.
            Wewenang dan tanggung jawab APA meliputi:
a. Menentukan arah terhadap seluruh kegiatan di apotek
b. Menentukan sistem (peraturan) terhadap seluruh kegiatan di apotek
c. Mengawasi pelaksanaan seluruh kegiatan di apotek
d. Bertanggung jawab terhadap kinerja yang dicapai di apotek.



H.  KEWENANGAN APOTEKER
            Berdasarkan PP No. 25 Tahun 1980 yang diatur dalam pasal 4 dijelaskan bahwa:
(1) Pengelolaan apotik menjadi tugas dan tanggung jawab seorang Apoteker dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi..
(2) Tatacara pelaksanaan tugas dan tanggung Jawab apoteker sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.
(3) Tugas dan tanggung jawab seorang apoteker sebagaimana dirnaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan tanpa rnengurangi tugas dan tanggung jawab seorang dokter berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
            Dalam PP 51/2009 pasal 24 disebutkan bahwa :

Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapat:
a. mengangkat seorang Apoteker pendamping yangmemiliki SIPA;
b. mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merekdagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien; dan
c. menyerahkan obat keras, narkotika dan psikotropika kepada masyarakat atas resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
            Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009 dinyatakan dalam pasal 24 huruf (b) bahwa Apoteker juga diberikan kewenangan melakukan penggantian obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/ atau pasien. Penggantian obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pasien yang kurang mampu secara finansial untuk tetap dapat membeli obat dengan mutu yang baik.
Dalam PP 51/2009 Pasal 25 disebutkan bahwa :
(1) Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan.
(2) Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerja sama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.
(3) Ketentuan mengenai kepemilikan Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


I.     BENTUK PERIZINAN APOTEKER
            Berkenaan izin melakukan Pekerjaan Kefarmasian, maka PP 51 tahun 2009 mengatur mekanisme sebagai berikut. Pada awalnya, setiap Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Kemudian jika Apoteker akan melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit, maka Apoteker tersebut wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Jika Apoteker akan melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran, maka Apoteker wajib memiliki Surat Izin Kerja (SIK).
            PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian mewajibkan dimilikinya Sertifikat Kompetensi Profesi.Bagi Apoteker yang baru lulus pendidikan profesi, dapat memperoleh secara langsung Sertifikat Kompetensi Profesi setelah melakukan registrasi. Sertifikat Kompetensi Profesi ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui uji kompetensi profesi.
            Dalam konteks lembaga yang berhak mengeluarkan Sertifikasi Kompetensi Profesi, PP 51 tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh Sertifikat Kompetensi dan tata cara registrasi profesi akan diatur dengan Peraturan Menteri.



J.    KEPUTUSAN PP 25/1980 VS PP 51/2009
            Apoteker dan tenaga kefarmasian lainnya merupakan profesi yang kurang beruntung dikaitkan dengan payung hukum yang mengatur dan melindungi mereka dalam menjalankan profesinya. PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian sama sekali tidak mengatur hak dan kewajiban apoteker/ tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian.
            Demikian juga PP ini tidak mengatur hak dan kewajiban pasien. Jika terjadi masalah dalam hal penyelenggaraan Pekerjaan Kefarmasian dan atau sengketa antara apoteker/ tenaga kefarmasian dengan pasien/ masyarakat, maka apoteker dan tenaga kefarmasian tidak mempunyai ketentuan perundangan-undangan yang sifatnya spesialis yang melindungi diri profesi dan usaha mereka.
            Di Pasal terakhir PP 51 tegas disebutkan bahwa PP 25/1980 bersama PP 41 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ini berarti bahwa segala peraturan dan ketentuan lebih lanjut mengenai Apotek (perijinan Sarana) yang selama ini berlangsung telah kehilangan landasan hukum. PP 51 lebih menekankan aspek pertanggungjawaban atas pekerjaan kefarmasian langsung dibebankan kepada Apoteker sebagai satu-satunya tenaga kesehatan yang secara hukum jelas memiliki keahlian dan kewenangan disertai sejumlah prasyarat dan kewajiban yang melekat pada Jabatan tersebut. Pertanggungjawaban atas pekerjaan kefarmasian yang disandarkan pada Perijinan Sarana (Apotek) seperti yang berlangsung hingga saat ini terbukti tidak efektif menekan Apoteker; terlebih pemilik sarana adalah pihak ketiga dimana Apoteker hanya berposisi sebagai sub ordinat. Terdapat hambatan psikologis yang hebat bagi Apoteker meskipun sebagai APA, ia-lah yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan yang dilakukan. Komisaris (PSA) yang menguasai 'seluruh' aset Apotek tampak sangat dominan menentukan pola dan aktifitas Apotek secara keseluruhan. Ini adalah fakta yang PP 25 tidak mampu mengendalikannya.



Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753
index='infeed'>index='infeed'>index='infeed'>