MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

TELAAH PERAN KPK DAN KEEFEKTIFANNYA DALAM PEMBERANTASAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA




BAB I
PENDAHULUAN
Dari segi bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan atau menyogok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dsb, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Beberapa negara di Asia memiliki beragam istilah korupsi yang pengertiannya mendekati definisi korupsi. Di China, Hongkong dan Taiwan, korupsi dikenal dengan nama yum cha, atau di India korupsi diistilahkan bakhesh, di Filiphina dengan istilah lagay dan di Thailand dengan istilah gin muong.
Kriminolog Noach (2009) mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang tidak mungkin bisa dihilangkan sepanjang manusia masih ada dibumi. Korupsi sebagai bentuk kejahatan harus dibatasi, diupayakan berkurang bahkan diberantas secara tuntas walaupun memerlukan usaha yang tidak mudah. Pemikiran tersebut sejalan dengan kriminolog Frank Tanembaun yang mengatakan : crime is eternal – as eternal as society (kejahatan adalah abadi, seabadi masyarakat).
Robert T. Kyosaki dalam bukunya : Rich Dad, Poor Dad, mengatakan bahwa ada dua asumsi dasar dalam menyikapi kejahatan. Pandangan pertama mengasumsikan ”cinta uang adalah akar kejahatan” sedangkan pandangan kedua berasumsi ”kurang uang adalah akar kejahatan”. Apabila kita menelaah 2 pandangan ini dapat disimpulkan bahwa orang korupsi karena cinta uang dan orang melakukan korupsi karena kurang uang. Dinegara kita masih ada puluhan juta masyarakat tergolong miskin (kurang uang) tetapi tidak otomatis menjadi penjahat korupsi.
Kenyataan yang ada adalah pelaku kejahatan korupsi sebagian besar adalah orang kaya yang berkecukupan bahkan berlebihan uang. Menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang merupakan konvensi negara-negara PBB Anti Korupsi, kejahatan korupsi dapat berupa pemberian suap (bribery), penggelapan dana-dana publik (emblezzment of public funds), penyalahgunaan wewenang dan pengaruh (trading in influence), penyembunyian (concealment) dan pencucian (laundering) hasilhasil korupsi (proceeds of corruption), pencucian uang (money laundering) dan memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment).
Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif hukum tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan menegakkannya, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. KPK adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demi tercapainya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru.
Salah satu lembaga negara penunjang yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia. Dengan demikian, kedudukan lembaga negara Penunjang dalam sistem ketatanegaraan yang dianut negara Indonesia masih menarik untuk diperbincangkan.
Secara historis KPK lahir dari sebuah asumsi bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan tidak berjalan secara efektif. Komisi Pemberantasan Korupsi,atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk oleh eksekutif dan legislatif dengan didasari atas ketidakpercayaan terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Keberadaan komisi ini mengacu pada The Independent Comission Against Corruption (ICAC) yang didirikan pemerintah Hongkong pada tahun 1974. KPK merupakan suatu komisi khusus yang pendiriannya merupakan amanah dari ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan amanah tersebut oleh pemerintah kemudian diterbitkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus yang diberi kewenangan yudisial seperti, Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara, khususnya perkara korupsi. KPK tidak sepenuhnya bersifat ad hoc, karena menurut United Nations Convention Against Corruption (Pasal 6) yang sudah diratifikasi Indonesia, ada yang bersifat permanen dan ada bersifat sementara. Kewenangan KPK yang bersifat permanen adalah kewenangan untuk mencegah korupsi sedangkan kewenangan KPK yang bersifat sementara ialah tindakan yang represif, seperti penyidikan dan terutama penuntutan.
Pembentukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dimaksudkan untuk memerangi korupsi sekaligus untuk menjawab tantangan ketidak berdayaan system peradilan pidana di Indonesia. KPK secara resmi dibentuk dengan adanya UU. Nomor 30 tahun 2002 dan setelah terpilihnya pimpinan dan Ketua KPK pada tanggal 16 Desember 2003.
BAB II
PEMBAHASAN
Salah satu masalah yang sangat serius terjadi di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, maupun juga dalam bidang politik,sosial budaya, maupun keamanan.
Kata korupsi berasal dari bahasa latin “coruptio” atau “corrutus”, selanjutnya disebutkan bahwa coruptio itu berasal dari kata corrumpere suatu kata latin yang lebih tua. Menurut bahasa eropa seperti Inggris, istilah korupsi adalah : corruption, corrup. Perancis : corruption. Dan dalam bahasa Belanda : corruptie. Dalam bahasa Indonesia arti dari kata korupsi itu ialah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.
Arti dari korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu telah disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus umum bahsa Indonesia bahwa korupsi adalah :
“Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, lalu dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan edisi kedua 1995 mengartikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi secara epistemologis kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar menjadi penyelewengan, busuk, kemerosotan itu terletak pada fakta bahwa orang menggunakan kekuasaan, kewibawaan, dan wewenang jabatan menyimpang dari tujuan yang semula dimaksud”.
Wewenang KPK bila dibandingkan dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi memang lebih luas. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tersebut dimungkinkan ada potensi tumpang tindih pelaksanaan kewenangan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Ini terlihat dalam penyidik yang dimiliki KPK merupakan penyidik yang diangkat dari Kepolisian dan Kejaksaan dan masih berstatus Kepolisian dan Kejaksaan.

KPK belum mempunyai penyidik yang diangkat sendiri oleh KPK. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat dalam Bab II UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6-14, mencakup wilayah yang sangat luas. Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, KPK mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut :
a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
c. Melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK).
d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :
1. Melibatkan aparat pengak hukum, penyelengara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pengak hukum dan penyelengara negara;
2. Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Dalam menangani kasus KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntutan. Jadi KPK mengambil sekaligus dua peranan yaitu tugas Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memerangi korupsi. Disamping itu dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila :
1. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditinjaklanjuti;
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/ tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya;
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
5. Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangnan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luara biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang tidak dimiliki instititusi lain yaitu:
1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian keluar negeri;
3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
6. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
7. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti diluar negeri;
8. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
KPK memang tengah memikul tanggungjawab yang sangat besar. Melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera merupakan PR besarnya. Karena itulah KPK secara terus menerus melakukan berbagai upaya demi mewujudkan harapan besar tersebut.
Berdasarkan visi yang dicanangkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai harapan dan keinginan yang cukup mulia yakni ingin mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Namun jelas, ini bukanlah tugas yang mudah. Peran aktif masyarakat beserta kesungguhan dari apparat pemerintah baik pusat maupun daerah, juga perbaikan dan pemberdayaan instansi dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan. Semua itu harus berjalan seiring, saling bahu membahu dalam memberantas kaorupsi KPK memang tengah memikul tanggung jawab yang sangat besar.
Demi menunjukkan eksistensinya KPK semakin giat melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Koordinasi dan supervisi tentang penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi dengan kejaksaan dan kepolisian semakin ditingkatkan. Begitupun upaya KPK dalam memperbaiki sistem birokrasi di instansi-instansi yang ada. Upaya pencegahan dan penindakan juga terus dilakukan KPK. Telah banyak kasus-kasus korupsi yang telah berhasil ditangani, ditunjukkan dengan tercatatnya beberapa nama koruptor yang kini menjadi tersangka dan tidak sedikit yang menjadi terpidana. Hal yang tidak kalah penting untuk dilaksanakan KPK adalah membentuk mental anti korupsi kepada masyarakat.
Komisi Pemberantasan korupsi dalam melakukan pemberantasan terhadap korupsi (Deni Setyawati, 2008:1) memakai dua cara, yaitu:
1. Menindak (represif) dan
2. Mencegah (preventif).
Untuk lebih jelasnya mengenai 2 (dua) trategi yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan pemberantasan terhadap korupsi tersebut, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:
Ad.1. Menindak (represif)
Tugas menindak yang dilakukan oleh KPK bukan berarti memberikan keleluasaan kepada KPK untuk menangkapi setiap orang atau pejabat begitu saja, melainkan harus tetap berpegang para peraturan perundang-undangan yang ada. Karena setiap kegiatan yang dilakukan KPK tetaplah harus bias dipertanggung jawabkan, baik kepada pemerintah terutama kepada masyarakat secara luas.
Tugas menindak yang dilaksanakan KPK ini meliputi:
a. kegiatan koordinasi dan Supervisi.
b. Penanganan Kasus atau perkara.
c. Pelimpahan
d. Pengambilalihan kasus.
Dalam melaksanakan tugas menindak ini kesungguhan dan keseriusan KPK harus benar-benar diuji. Jika tidak, perkara –perkara korupsi yang ada baik itu yang belum terungkap maupun yang sudah ada ditangan KPK dan sedang dalam proses penanganan tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.
Boleh jadi KPK telah berhasil mengungkap kejahatannya, namun hal itu tidak diikuti dengan upaya penuntutan dan memenjarakan setiap pelaku korupsi. Terbukti dengan masih banyak koruptor yang bebas dan belum mempertanggung jawabkan perbuatannya. Mereka yang menjadi tersangka dapat dengan mudah melepaskan diri dari upaya hukum.
Ad.2. Mencegah (preventif)
Pemberantasan korupsi yang hanya sekedar bersifat menindak (represif) hasilnya tidak akan sanggup mengenyahkan korupsi sampai keakar-akarnya. Dibutuhkan juga langkah-langkah preventif yang berfungsi untuk mencegah tumbuhnya kembali penyakit korupsi dimasa mendatang. Oleh karena itu selain menjalankan langkah-langkah represif, KPK juga menjalankan langkah preventif (mencegah).
Termasuk dalam langkah preventif antara lain: pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN, gratifikasi, pendidikan dan pelayanan masyarakat, penelitian dan pengembangan monitor dan pengembangan jaringan kerja sama.

Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan KPK dapat lebih mengoptimalkan tugas dan perannya sebagai satu-satunya lembaga yang dipercaya menangani kasus korupsi.
1. Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Menurut Pasal 5 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, menyebutkan bahwa setiap Penyelenggara Negara (PN) wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum, selama dan sesudah menjabat. Laporan itu berupa LHKPN. Pengelolaan LHKPN yang dilakukan oleh KPK terdiri dari: upaya peningkatan kepatuhan, pengelolaan LHKPN, kerja sama atau dukungan pimpinan instansi, tranparansi kepada publik, serta efektivitas pemeriksaan LHKPN.
2. Penanganan Gratifikasi
Tugas dan kewenangan KPK terkait dengan gratifikasi antara lain:
1. Penelitian laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah tentang dugaan penerimaan gratifikasi dan sejenisnya kepada pegawai negeri.
2. Identifikasi penerimaan gratifikasi dan sejenisnya oleh PN atau Pegawai Negeri.
3. Pencarian bukti-bukti untuk penyelidikan PN atau pegawai Negeri yang diduga menerima gratifikasi dan sejenisnya.
4. Pemeriksaan terhadap laporan penerimaan pratifikasi dan sejenisnya.
5. Penyerahan gratifikasi yang menjadi milik negara kepada Menteri Keuangan.
Dilihat dari kiprahnya bila dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan selama ini dalam penanganan terhadap Kasus Korupsi yang terjadi di tanah air, keberhasilan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi patut diacungkan jempol. Dimana banyak kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat pejabat negara dan pejabat daerah, Elit Politik yang diadili melalui peradilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).
CONTOH KASUS KPK
            Penegakan terhadap kasus korupsi menjadi sesuatu yang banyak mencuri perhatian di masyarakat luas. Hal ini terlihat dari mencuatnya pengungkapan kasus korupsi pajak yang didalangi oleh Gayus Tambunan. Dari kasus tersebut, dapat terlihat secara jelas bagaimana praktik korupsi dilakukan secara bersama-sama dalam sebuah organisasi yang melindungi praktik tersebut. Kasus ini sangat menarik karena tidak dilakukan oleh satu orang saja tetapi dilakukan oleh para penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Anehnya adalah jalinan organisasi ini terus ditutup-tutupi oleh penegak hukum sendiri sehingga sangat sulit untuk dibongkar. Akhirnya, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan dilakukan secara terorganisir dan sistematis oleh para pelaku kerah putih.
Dalam hal ini, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan tugasnya dengan maksimal dengan melakukan penuntutan, penyidikan dan penyelidikan terhadap Gayus Halomoan P Tambunan dalam kasus korupsi, serta melakukan upaya hukum kasasi I pada vonis bebasnya Gayus yang membuka tabir penyuapan dan korupsi serta mafia hukum, dan mafia pajak yang dilakukan Gayus serta berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini telah menunjukan kinerja yang maksimal, walaupun hasil keputusan akhirnya berada pada wewenang hakim peradilan yang dalam hal ini hakim Mahkamah Agung. Setelah majelis hakim Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 12 Tahun penjara dan denda Rp. 500 juta kepada Gayus Tambunan, muncul banyak komentar miring, bernada protes dan mempertanyakan putusan tersebut. Vonis ini dinilai lebih ringan 8 tahun dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman penjara 20 tahun. Vonis ini memang jauh dari ekspektasi atau harapan masyarakat secara umum, yang menginginkan hukuman berat bagi para koruptor, paling tidak 20 tahun atau seumur hidup. Walaupun putusan hakim tidak sesuai dengan harapan, tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi di mata rakyat sudah menunjukkan keseriusannya dalam mengungkap kasus ini dan memaksimalkan kemampuannya dalam mencari keadilan.
Dalam penanganan kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menunjukan eksistensinya sebagai Lembaga Pemberantas Korupsi dan telah mampu mengambil simpati rakyat Indonesia yang sudah berupaya memerangi korupsi





BAB III
PENUTUP
Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara. Saat ini persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan menjadi isu internasional. Bagi negara-negara sedang berkembang, keberhasilan menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi tersendiri. Hal ini akan berdampak pada arus investasi asing yang masuk ke negara tersebut. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi tentunya akan kehilangan daya saing untuk merebut modal asing yang sangat dibutuhkan oleh negara yang sedang berkembang.
Negara-negara maju dan lembaga donor internasional sangat menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga survei internasional seperti Transparancy International dan PERC. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upayanya adalah membentuk lembaga anti korupsi.
Keberadaan KPK sebagai lembaga anti korupsi, diharapkan dapat menekan dan mereduksi secara sistematis kejahatan korupsi di Indonesia. Dengan adanya regulasi dan strategi pemerintah serta dukungan masyarakat dalam pemberantasan korupsi diharapkan menjadi amunisi KPK dalam bertindak dan berupaya secara efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Satu hal terpenting lain, masyarakat sudah saatnya peka dan terlibat dalam kontrol sosial. Marilah kita melihat lingkungan sekeliling kita, bila ada aparat pemerintah yang hidup dan mempunyai kekayaan diluar kewajaran, segera laporkan kepada pihak berwenang.


DAFTAR PUSTAKA
Agung Rai, Igusty, (2008), Audit Kinerja Pada Sektor Publik : Konsep, Praktek, Studi Kasus, Jakarta, Salemba Empat.
Alatas (1987), Korupsi : Sifat, Sebab dan Fungsi, Jakarta, LP3ES.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (1983), Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Jakarta, Sekretariat Jenderal BPK RI.
Andi Hamzah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Penerbit Bina Cipta Jakarta, 1990
Baharuddin Lopa, S.H., Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Penerbit Buku Kompas Jakarta, 2001.
Deni Setyawati, KPK Pemburu Koruptor (Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi), Pustaka
K. Wantjik Saleh Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, 1997
Leden Marpaung, S.H., Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pencegahannya, Sinar Grafika, 1992
Pramadya Yan Puspa, Kamus Hukum, CV. Aneka Ilmu Semarang Jakarta, 1977.

Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753