MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

TELAAH HUBUNGAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA



BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan ekonomi sangat penting bagi suatu daerah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan menentukan arah pembangunan di masa yang akan dating. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai PDB (Produk Domestik Bruto) dan untuk tingkat wilayah/provinsi dapat dilihat dari nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).
PDB menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2016) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Tarigan (2012) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi.
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk  mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan kondisi makro ekonomi negara yang bersangkutan.
Jika pemerintah pusat meningkatkan porsi pengeluarannya untuk pembangunan infrastruktur, sementara pemerintah daerah tidak menambah pengeluaran mereka untuk pembangunan infrastruktur di daerah masing-masing, maka akan terjadi kepincangan pembangunan infrastruktur antara tingkat pusat (nasional) dan daerah, yang akhirnya akan menghambat kelancaran investasi dan pembangunan ekonomi antar wilayah di dalam negeri. Akibatnya daerah menjadi sangat tertinggal dalam pembangunan Infrastrukturnya.
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di daerah tentu harus mendapat perhatian serius, karena faktor terbesar yang dihadapai pembangunan selama ini adalah buruknya kualitas pembangunan infrastruktur khususnya di daerah. Berbagai upaya untuk mengatasi kondisi tersebut terus dilakukan, salah satunya adalah dengan akselerasi pembangunan infrastruktur daerah guna mengejar ketertinggalan daerah dengan pusat dan daerah yang tertinggal dengan daerah lain.
Dalam kebijakan pembangunan infrastruktur, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014, disebutkan tiga hal, yakni pertama, peningkatan pelayanan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas jangkauan pelayanan sarana dan prasarana di daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, dan wilayah terdepan. Kedua, mendukung peningkatan daya saing sektor riil dengan mengoptimalkan sumber daya terbatas dalam pengembangan sarana dan prasarana. Ketiga, meningkatkan kerjasama pemerintah dan swasta dengan menyempurnakan peraturan perundangan terkait dengan KPS dan menajamkan pembagian wewenang antara pemerintah dan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana yang dikerjasamakan.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran pemerintah diarahkan untuk mendukung langkah-langkah stimulasi terhadap perekonomian dari sisi fiskal (pro-growth), memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (pro-job), dan mengentaskan kemiskinan (pro-poor). Peningkatan pembangunan infrastruktur sendiri, misalnya domestic connectivity, merupakan contoh urgensi koordinasi dan sinergi dalam pembangunan yang mencakup pembagian peran dan kewenangan, pengembangan kerangka kerja bersama, serta pembagian tugas dan tanggungjawab termasuk pembiayaan.
Tak bisa dipungkiri, perkembangan ekonomi di daerah jauh lebih dipengaruhi oleh politik perekonomian yang digunakan oleh pemimpin daerahnya, ketimbang oleh variabel-variabel yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari masalah aturan daerah, kemudahan memperoleh lahan, hingga perpajakan. Kepentingan pejabat daerah dan partai politik diduga menjadi penyebab utama arah pertumbuhan ekonomi di daerah. Hubungan antara pengusaha dengan pemimpin daerah, hubungan antara kontraktor untuk mendapatkan akses ke APBD sangat mewarnai terbentuknya pertumbuhan ekonomi di daerah
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana perkembangan infrastruktur di Indonesia?
2. Apakah infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Infrastruktur manakah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi?




BAB II
PEMBAHASAN
Sebagai fokus utama pemerintahan Jokowi periode 2014-2019, pembangunan bidang infrastruktur sudah tentu menjadi perhatian pemerintah. Perhatian tersebut kemudian diejawantahkan tidak hanya sebatas pada persoalan anggaran semata, namun juga yang lebih penting adalah bagaimana pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar berdampak bagi pertumbuhan di sektor lainnya. Harapan inilah yang mendasari kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut. 
Pengertian infrastruktur
Sebuah kawasan yang semula kosong, jika kemudian ada jalan yang dibangun melintasi area tersebut, maka tidak lama kemudian satu persatu akan muncul bangunan di pinggir jalan tersebut. Ketika infrastruktur dasar lain ditambah;  seperti listrik, pasar, kantor polisi, kantor administrasi pemerintah, infrastruktur komunikasi, dan lain-lain,  maka kawasan yang semula kosong tersebut dapat menjadi kawasan baru.
Penyediaan infrastruktur di sebuah kawasan tentunya dapat menarik orang untuk berpindah ke kawasan tersebut. Perpindahan manusia dengan berbagai keterampilan yang dimiliki dari setiap orang tersebut akan menimbulkan aktivitas perekonomian.
Infrastruktur seperti yang didefinisikan dalam KBBI, adalah penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kemudian dalam Peraturan Presiden no.38/2015  mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras dan lunak, yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.     
World Development Report (1994) menjelaskan bagaimana infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Program pembangunan infrastruktur di beberapa negara pada umumnya ditargetkan dalam jangka menengah dengan fokus pada peningkatan kebutuhan dasar dan konektivitas manusia, mulai dari air, listrik, energi, hingga transportasi (jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan bandara)[1].
Berdasarkan hal tersebut, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerintah saat ini memiliki 30 proyek pembangunan infrastruktur.
Ketimpangan infrastruktur
Ketimpangan fasilitas infrastruktur yang ada di Pulau Jawa dan Luar Jawa serta antara Indonesia bagian Barat dan Timur, telah lama menjadi perhatian. Ketimpangan inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa investasi khususnya manufaktur, lebih banyak berada di Pulau Jawa.
Panjang jalan di Pulau Jawa hingga tahun 2016 mencapai 113.463 Km. Sedangkan panjang jalan di luar Jawa hanya sepanjang 412.950 Km. Padahal luas Pulau Jawa sendiri hanya seluas 129 .438,3 Km persegi atau 6,77% dari keseluruhan luas Indonesia.
Di bidang kelistrikan berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa listrik yang didistribusikan masih lebih besar di Pulau Jawa. Hal ini di satu sisi dapat dipahami karena jumlah penduduk terbanyak adalah di Pulau Jawa. Namun pada sisi yang lain, hal ini menunjukkan kesenjangan pasokan listrik antara Jawa dan luar Jawa.[2]
Berbagai bentuk ketimpangan infrastruktur inilah yang menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Namun demikian, pembangunan untuk mencapai pemerataan infrastruktur ini diperlukan berbagai strategi pembangunan yang lebih tepat. Termasuk, salah satunya adalah persoalan anggaran yang terbatas.
Dampak infrastruktur
Hasil estimasi yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2010) terkait korelasi antara pembangunan infrastruktur di daerah dengan PDRB menunjukan bahwa  Infrastruktur panjang jalan dengan tingkat elastisitas sebesar 0,13 artinya setiap kenaikan panjang jalan sebesar 1% akan meningkatkan output (PDRB) sebesar 0,13%, cateris paribus. Sedangkan infrastruktur listrik (energi listrik jual) dengan tingkat elastisitas 0,33 berarti setiap kenaikan energi listrik jual sebesar 1% akan meningkatkan output sebesar 0,33%, cateris paribus. Dalam penelitian ini pula disimpulkan bahwa infrastruktur air bersih tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
Lebih lanjut hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, infrastruktur jalan menjadi salah satu variabel yang signifikan karena besarnya ketergantungan yang masih besar dari masyarakat Indonesia, termasuk sektor industri, terhadap keberadaan jalan untuk kebutuhan transportasi.
Sebagian besar Masyarakat Indonesia, masih terbiasa memanfaatkan mobil dan kendaraan bermotor lainnya untuk bepergian. Sementara sektor industri dan bisnis lain memanfaatkan jalan untuk membawa bahan baku produksi maupun memasarkan hasil produksinya. Meski pada akhirnya hal tersebut juga berdampak negatif pada kehidupan keseharian (misalnya macet-red) terutama di kota-kota besar, namun fasilitas jalan raya masih menjadi andalan bagi masyarakat dan sektor industri dan bisnis[3].     
Infrastruktur listrik menjadi variabel yang signifikan mengingat dalam kehidupan yang modern seperti saat ini, kebutuhan listrik sudah tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan keseharian manusia. Energi listrik dalam proses produksi telah menjadi faktor yang penting, hingga menjadikan listrik sebagai salah satu biaya produksi yang cukup diperhitungkan. Hal ini pula yang menjadi alasan mengapa kenaikan tarif dasar listrik menjadi sangat menentukan terhadap harga produk yang dipasarkan[4].
Sementara untuk infrastruktur air minum dapat dipahami menjadi variabel yang tidak signifikan mengingat fasilitas ini lebih banyak dimanfaatkan oleh sektor rumah tangga. Sedangkan sektor industri dan bisnis lebih banyak menggunakan air tanah.
Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 kelompok non niaga (rumah tangga, instansi pemerintah) merupakan pelanggan air bersih terbesar. jumlahnya mengalami mencapai 9,75 juta pelanggan atau 90,61% dari seluruh pelanggan air bersih. Sedangkan untuk kelompok industri dan niaga hanya sebesar 776,3 ribu (BPS Pusat, 2015).
Hasil kajian lain menunjukkan bahwa dari sisi infrastruktur keras, listrik, jalan, dan bongkar muat pelabuhan berdampak positif dan signifikan dalam mendorong pendapatan per kapita. Dengan demikian, penyediaan infrastruktur dasar yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas, yaitu berupa listrik dan sarana transportasi baik jalan maupun laut merupakan prakondisi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan.[5]
Merujuk pada kedua hasil studi tersebut, maka dapat dipahami bahwa keberadaan infrastruktur memang merupakan salah satu faktor yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan ketimpangan ketersediaan infrastruktur yang ada saat ini antar daerah di Indonesia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa fokus pembangunan infrastruktur menjadi prasyarat yang harus dipenuhi dalam kerangka pembangunan nasional yang lebih merata. Jika tidak, maka hal tersebut akan menjadi “lingkaran setan”, dimana ketertarikan investasi hanya akan selalu berpusat di Pulau Jawa. Ketika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut juga akan memaksa program pembangunan infrastruktur lainnya untuk dapat memenuhi kekurangan di Jawa. Hal inilah yang harus dapat dicegah.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan ekonomi merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan perubahan-perubahan dalam struktur output dan alokasi input pada berbagai persoalan ekonomi, di samping kenaikan output. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi selalui dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonmomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi.
Menurut Mahyudi (2004:54) pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya pertambahan/ perubahan pendapatan nasional (produksi nasional) dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.
Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian tersebut menekankan pada tiga aspek, iayu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Sebagian ekonom mendenifisikan pertumbuhan ekonomi dalam pengertian yang lebih longgar. kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.
Pertumbuhan ekonomi yang kita kenal selama ini mempunya persepktif jangka panjang dan mempunyai beberapa definisi. Definisi tersebut antara lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang dan dapat diartikan sebagai perkembangan keiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat[6].
Pertumbuhan ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) menurut harga konstan. Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pemahaman indicator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisis sehingga kebijakankebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.
1. Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Nilai probabilitas variabel jalan adalah 0,331 dimana diatas taraf signifikansi 10% sehingga menunjukkan secara statistik variabel jalan tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dari hasil estimasi model tersebut dapat diambil kesimpulan infrastruktur jalan di Indonesia antara tahun 2006 hingga 2013 dianggap tidak memiliki hubungan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi[7].
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ryki Abdullah (2013) yang meneliti pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1976 – 2011 dan Bayu Agung Prasetyo (2013) yang meneliti pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan darat Indonesia pada tahun 2007 hingga 2011, dimana penelitian mereka menunjukkan infrastruktur jalan tidak berpengaruh secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Deddy Radiansyah (2012) yang meneliti pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2006-2008 dan Krismanti Tri Wahyuni (2009) yang meneliti pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1995-2006. Penelitian mereka menunjukkan infrastruktur jalan berpengaruh positif dan signifikan terahadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perbedaan hasil penelitiaan ini diduga dikarenakan adanya perbedaan waktu penelitian dimana penelitian yang dilakukan Ricky, Bayu dan peneltian ini memiliki periode waktu penelitian yang lebih baru dibandingkan dengan periode waktu penelitian Deddy dan Krismanti.
Infrastruktur jalan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2006 hingga 2013 secara statistik, karena diduga saat ini panjang jalan bukan lagi menjadi satu-satunya pendukung utama kelancaran perekonomian Indonesia secara nasional. Hal ini disebabkan hampir semua kota-kota besar dengan arus ekonomi yang tinggi di Indonesia sudah memiliki akses jalan yang cukup sehingga tidak memerlukan penambahan panjang jalan lagi. Kualitas jalanlah yang selanjutnya memegang peranan penting terhadap kelancaran arus ekonomi antar wilayah-wilayah perekonomian besar tersebut. Sebagai contoh, dengan jalan yang lebar dan permukaan jalan yang halus akan membuat distribusi barang ekonomi akan lebih cepat terkirim karena resiko macet dan lambatnya laju kendaraan akibat jalan rusak lebih kecil.
Sebaliknya jalan sempit dengan banyaknya permukaan jalan yang rusak akan menimbulkan resiko terjadinya macet dan keterlambatan pengiriman lebih tinggi. Sehingga, saat ini walaupun pertumbuhan panjang jalan cenderung lambat, tetapi jika kualitas jalan semakin ditingkatkan maka kelancaran distribusi barang dan jasa ekonomi di jalur-jalur utama perdagangan nasional bisa terjaga mengimbangi meningkatnya arus ekonomi. Lancarnya distribusi barang dan jasa ekonomi ini nantinya yang akan berkonstribusi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi.
2. Pengaruh Infrastruktur Listrik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Listrik mempunyai koefisien elastisitas yang positif yaitu sebesar 0,25 yang berarti bahwa setiap terjadi penambahan energi listrik sebesar 1% maka akan meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0,25% dengan asumsi ceteris paribus. Nilai probabilitas variabel listrik dibawah angka0,01 yang berarti memiliki tingkat kepercayaannya 99% atau berada pada taraf signifikansi 0,01 sehingga menunjukkan secara statistik variable listrik signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga dari hasil estimasi model tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa infrastruktur listrik di Indonesia antara tahun 2006 hingga 2013 memiliki  pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Deddy Radiansyah (2012) yang meneliti kontribusi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia tahun 1996-2008, hasil penelitian tersebut menunjukkan infrastruktur listrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia[8].
Infrastruktur listrik signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena energi listrik adalah salah satu energi yang sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas kehidupan manusia modern. Hampir di semua bidang kegiatan manusia membutuhkan manfaat energi listrik, baik untuk kegiatan rumah tangga, pendidikan, kesehatan, industri dan hampir semua kegiatan lainnya. Kegiatan ekonomi juga tentunya sangat dibantu oleh kehadiran energi listrik.
Produksi barang dan jasa ekonomi akan lebih efektif dan efisien dengan hadirnya alat-alat modern yang tentunya menggunakan energi listrik. Efektif dan efisiennya produktivitas barang dan jasa ekonomi ini tentunya akan meningkatkan output perekonomian secara signifikan, sehingga pertumbuhan ekonomi secara nasional juga meningkat.
3. Pengaruh Infrastruktur Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Infrastruktur kesehatan mempunyai koefisien elastisitas yang positif yaitu sebesar 0,24 yang berarti bahwa setiap terjadi penambahan infrastruktur kesehatan sebesar 1% maka akan meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0,24% dengan asumsi ceteris paribus. Nilai probabilitas variabel infrastruktur kesehatan adalah 0,059 yang berarti memiliki tingkat kepercayaannya 90% atau masih berada pada taraf signifikansi 0,1 sehingga menunjukkan secara statistik variabel kesehatan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga dari hasil estimasi model tersebut dapat diambil kesimpulan infrastruktur kesehatan di Indonesia antara tahun 2006 hingga 2013 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Bayu Agung Prasetyo (2013) yang meneliti pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan darat Indonesia pada tahun 2007 hingga 2011 hasil penelitian tersebut menunjukkan infrastruktur kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan darat Indonesia.
Kesehatan merupakan pondasi dari kualitas dan kinerja sumber daya manusia dalam suatu wilayah. Tingkat kesehatan sumber daya manusia yang rendah akan semakin menurunkan output yang dihasilkan dari suatu negara baik secara jumlah maupun kualitas yang akhirnya berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonominya. Salah satu upaya negara untuk menjaga kesehatan penduduknya adalah dengan menjamin ketersediaan infrasruktur kesehatan bagi seluruh masyarakatnya. Majunya infrastruktur kesehatan suatu daerah akan membuat penduduk di daerah tersebut dapat dengan mudah menjangkau pelayanan kesehatan yang baik ketika membutuhkan. Mudahnya masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan akan membuat kesehatan masyarakat selalu dalam kondisi yang prima, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu akibat banyaknya masyarakat yang terserang penyakit karena tidak mendapat penanganan medis. Selanjutnya dengan tersedianya infrastruktur kesehatan yang mencukupi, ketahanan kesehatan masyarakat akan terjaga, implikasinya produktivitas masyarakat akan bertambah semakin tinggi tiap tahunnya seiring bertambahnya jumlah penduduk. Produktivitas masyarakat yang semakin tinggi inilah secara nasional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi[9].
4. Pengaruh Infrastruktur Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Infrastruktur pendidikan mempunyai koefisien elastisitas yang positif yaitu sebesar 0,18 yang berarti bahwa setiap terjadi penambahan infrastruktur pendidikan sebesar 1 % maka akan meningkatkan PDRB perkapita sebesar 0,18% dengan asumsi ceteris paribus. Nilai probabilitas variabel infrastruktur pendidikan adalah 0,088 yang berarti memiliki tingkat kepercayaannya 90% atau masih berada pada taraf signifikansi 0,1 sehingga menunjukkan secara statistik variabel infrastruktur pendidikan signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sehingga dari hasil estimasi model tersebut dapat diambil kesimpulan infrastruktur pendidikan di Indonesia antara tahun 2006 hingga 2013 memiliki pengaruh yang positif dan cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hasil penelitian ini memiliki persamaan jika dibandingkan dengan penelitian Bayu Agung Prasetyo (2013) yang meneliti pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan darat Indonesia pada tahun 2007 hingga 2011, dimana dalam penelitian tersebut variabel infrastruktur pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pengadaan Infrastruktur pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengadakan pendidikan nasional yang berkualitas dan merata. Setiap individu di pelosok negeri akan memiliki akses yang lebih luas terhadap pelayanan pendidikan apabila ketersediaan infrastruktur pendidikan semakin ditingkatkan. Pendidikan nasional yang berkualitas dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya yang ada secara lebih efisien. Jika sumber daya dapat diolah lebih efisien, maka dengan input sumber daya yang sama akan menghasilkan output yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Bertambahnya modal fisik disertai peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan tersebut dapat meningkatkan output sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5. Variabel Dummy Individu Kepulauan (Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua)
Dalam menginterpretasikan hasil regresi data panel dengan menggunakan variabel dummy, signifikannya variabel dummy yang digunakan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dari wilayah kepulauan tersebut berbeda dengan pertumbuhan ekonomi wilayah kepulauan yang dijadikan benchmark yaitu Pulau Jawa. Angka positif atau negatif pada koefisien dummy mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah yang dijadikan dummy adalah lebih tinggi (untuk angka positif) atau lebih kecil (untuk angka negatif) dari wilayah yang dijadikan basis yaitu Pulau Jawa. Sedangkan jika variabel dummy yang digunakan tidak signifikan maka pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sama dengan pertumbuhan ekonomi wilayah yang dijadikan basis (Pulau Jawa).
Berdasarkan hasil estimasi model 2 di atas terlihat bahwa Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua memiliki nilai variable dummy yang signifikan. Koefisien variable dummy baik Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua adalah negatif. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Pulau lainnya yaitu Bali, Sumatera dan Kalimantan memiliki nilai variabel dummy yang tidak signifikan, hasil ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali, Sumatera dan Kalimantan dianggap tidak berbeda atau sama dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa secara statistik.
Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2002 tentang “Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia”, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua adalah Kepulauan yang termasuk dalam kawasan timur Indonesia. Mayoritas kepulauan KTI yaitu Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua ternyata secara signifikan memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa, hanya Kalimantan saja yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sama dengan Pulau Jawa. Pulau lainnya, yaitu Pulau Sumatera dan Bali adalah pulau yang termasuk dalam kawasan KBI. Sumatera dan Bali sendiri memiliki pertumbuhan ekonomi yang sama secara statistik dengan Pulau Jawa. Signifikannya nilai hasil estimasi ini antara mayoritas Pulau di wilayah KTI dengan KBI memperlihatkan adanya kecenderungan kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara kawasan barat indonesia (KBI) dengan kawasan timur Indonesia (KTI). Sehingga, penelitian ini menemukan pertumbuhan ekonomi pulau-pulau pada KTI selama periode penelitian cenderung lebih kecil dibandingkan pulau pada KBI.



BAB III
PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Infrastruktur jalan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat apabila panjang jalan naik sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,176395 persen, dengan dilaksanakannya desentralisasi jalan maka pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk membangun jalan dan memperbaiki jalan yang rusak di suatu daerah. Sehingga jalan memiliki kontribusi yang positif terhadap proses pembentukan kualitas dan kuantitas yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Infarstruktur listrik menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan tingkat keyakinan sebesar 95 persen. Sebagai salah satu wujud pelaksanaan sambungan listrik di wilayahwilayah pelosok di Indonesia adalah suatu sumber utama bagi wilayahwilayah tersebut untuk melakukan segala aktivitasnya. Hal ini membuat pemerintah daerah semakin meningkatkan pendapatan listrik guna peningkatan pertumbuhan ekonomi di propinsi tersebut.
3. Infrastruktur telepon tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia . hal ini dapat diketahui apabila nilai sambungan telepon naik sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi juga akan turun sebesar 0,46 persen. Ini dikarenakan menurunnya kualitas jasa telepon, turunnya pelanggan, dan naiknya tarif telepon. Telepon merupakan aset yang paling penting bila didukung dengan perencanaan yang baik, kualitas yang tinggi, dan kuantitas yang mencukupi. namun, hal ini tidak sama dengan penelitian ini karena meskipun jumlah sambungan telepon yang pesat, apabila tidak diimbangi dengan perencanaan yang baik, kuantitas yang mencukupi dan kualitas yang tinggi justru dapat menambah beban berat bagi proses pembangunan dan dengan demikian dapat menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Infarstruktur air tidak berpengaruh signifikan dan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan tingkat keyakinan sebesar 95 persen. Sebagai salah satu wujud pelaksanaan penyediaan air bersih di daerah-daerah pedaleman adalah suatu sumber utama bagi daerah-daerah pedaleman untuk melakukan segala aktivitasnya. Hal ini membuat pemerintah daerah semakin meningkatkan penyediaan air bersih guna peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Namun yang terjadi justru sebaliknya, bahwa peningkatan air bersih yang ada belum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tidak berpengaruhnya air terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dilihat dari sisi jumlah air bersih yang langka, naiknya tarif air, dan lain-lain.





DAFTAR PUSTAKA
Abdullah. (2004).Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi , Vol 9,desember 2004
Agus Syarip Hidayat. 2005. Analisis Kepekaan Sektor Swasta terhadap Kebijakan Fiskal Ekspansif. Jurnal Ekonomi, Vol.7. Desember 2005
Ali, Zulfikar. 2004. Analisis Kesemparan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Antar Sektor di Kabupaten Aceh Utara. Skripsi. Banda Aceh : Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Syiah Kuala
Badan Pusat Statistik Propinsi. (2014). Statistik Indonesia.
Bank Indonesia. (2011). Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Banda Aceh. Daryono Soebagiyo. Kausalitas Granger PDRB Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Dati I Jawa Tengah. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah, Tidak Dipublikasikan, Solo: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia
Dornbusch, R dan Fisher, Stanley. (2004). Makro Ekonomi. Edisi IV, Cetakan VI, Alih Bahasa : Julius A. Muliadi. Erlangga. Jakarta.
Dumairy. 2009. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga
Inggrid (2006). Pembangunan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi. Yogyakarta.
Gunawan. 2007. Pengaruh PDRB Terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Skripsi. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala
Kencana. 2010. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Kota Solok (Sebuah Kajian dengan Menggunakan Metode Kausalitas dan Kointegrasi). Skripsi. Sumatera Barat: Universitas Andalas


[1] Inggrid (2006). Pembangunan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi. Yogyakarta.

[2] Badan Pusat Statistik Propinsi. (2014). Statistik Indonesia.

[3] Inggrid (2006). Pembangunan Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Ekonomi. Yogyakarta.

[4] Dornbusch, R dan Fisher, Stanley. (2004). Makro Ekonomi. Edisi IV, Cetakan VI, Alih Bahasa : Julius A. Muliadi. Erlangga. Jakarta.

[5] Kencana. 2010. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Kota Solok (Sebuah Kajian dengan Menggunakan Metode Kausalitas dan Kointegrasi). Skripsi. Sumatera Barat: Universitas Andalas

[6] Agus Syarip Hidayat. 2005. Analisis Kepekaan Sektor Swasta terhadap Kebijakan Fiskal Ekspansif. Jurnal Ekonomi, Vol.7. Desember 2005

[7] Dumairy. 2009. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga

[8] Abdullah. (2004).Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi , Vol 9,desember 2004

[9] Dornbusch, R dan Fisher, Stanley. (2004). Makro Ekonomi. Edisi IV, Cetakan VI, Alih Bahasa : Julius A. Muliadi. Erlangga. Jakarta.


Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753