MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

TELAAH DAN SOLUSI ATAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK ATAS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI YANG KERAP MEREKA ALAMI





ABSTRAK

Sisi kelam dari kehidupan para generasi muda sebagai penerus kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia masih memiliki kompleksitas. Tingginya jumlah anak-anak yang bekerja yang sebagian besar di bawah usia 15 tahun baik di sektor formal maupun informal di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, yang dipicu oleh desakan situasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga mengharuskan anak-anak ini bekerja. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perhatian atas masalah pekerja anak serta bagaimana pengaturan dalam hukum Indonesia yang secara eksplisit memberikan perlindungan atas pekerja anak. Salah satu aspek yang diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan.
Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya sektoral pemerintah yang sudah di upayakan, masih terlihat lemah dalam implementasi karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menjalankan ketentuan yang berlaku dalam hal pekerja anak. Perhatian pemerintah terhadap pekerja anak sudah cukup memadai, meskipun belum adanya payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai masalah pekerja anak dalam sebuah pengaturan perundang-undangan secara tersendiri, akan tetapi adanya pengaturan dalam Undang-Undang tentang Anak yang mengacu pada Konvensi Anak Internasional sudah menunjukkan upaya positif dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak.
Kata Kunci: Anak, Hukum, Pekerja





BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Persamaan kedudukan tanpa mengenal diskriminasi memang merupakan prinsip hak asasi, namun tidak berarti semua orang memiliki kebebasan yang sebebas - bebasnya, tanpa pembatasan-pembatasan, sebab pada dasarnya dalam kebebasan seseorang terdapat kebebasan orang lain, di dalam hak seseorang juga terdapat hak orang lain, sehingga sebebas apapun seseorang menuntut pemenuhan dan penggunaan hak asasinya, namun tetap harus memperhatikan hak orang lain.
Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan dengan mendapat upah yang layak, serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Salah satu aspek yang diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 68 menentukan bawah pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 UU Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara[1].
Menghadapi situasi seperti ini, harus ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk mereduksi persoalan anak tersebut, komitmen saja belum cukup tetapi juga dibarengi dengan implementasi dari komitmen. Oleh sebab itu mencari solusi dan memberikan rekomendasi adalah penting sebagai bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan anak secara komprehensif. Termasuk didalamnya dengan membangun system dan mekanisme perlindungan anak yang bersinergi dengan sistem kesejahteraan sosial dan kesehatan serta penegakan hukum. Salah satu yang perlu menjadi prioritas penanganannya adalah mengenai pekerja anak yang melakukan pekerjaan di sektor informal.

  1. Perumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di semua sektor industri di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dan langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja di semua sektor industri di Indonesia?

  1. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan memepekerjakan anak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah praktek mempekerjakan anak di Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau belum.
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
a. Secara Teoritis
Penyusun berharap karya tulis ini dapat membrikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai pekerja anak dalam prespektif perundang-undangan,serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan tentang pekerja anak serta peraturan yang ada didalamnya.
b. Secara Praktis
Menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya, termasuk masukan untuk pemerintah dalam dalam menangani marak nya pekerja anak yang ada di Indonesia.






BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN METODOLOGI PENULISAN

  1. Kajian Teoritis

1. Pengertian Tentang Eksploitasi Dan Pekerja Anak
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusaha, pendayagunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri merupakan tindakan yang tidak terpuji. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengankata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang. ’’Pengertian secara umum eksploitasi terhadap anak adalah mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan.’’
Pengertian anak menurut UUD 1945, oleh Irma SetyowatiSoemitro, S.H. dijabarkan sebagai berikut:
“Ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturan dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak” yang berarti makna anak (pengertian tentang anak), yaitu seorang anak harus memperoleh hak – hak yang kemudian hak – hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmania maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.
2. Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Menurut Pasal 52 ayat 1 undangundang nomor 39 tahun 1999, “setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara’’.[2]
Dalam pasal 64 undang-undang nomor 39 tahun 1999 bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.” Dan dalam pasal 65 undang-undang nomor 39 tahun 1999 ditentukan pula bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaannarkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

  1. Kerangka Berpikir
Anak merupakan sumber daya manusia dimasa mendatang yang akan mengemban tugas untuk meneruskan perjuangan bangsa dalam mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu agar mampu memikul tanggung jawab, anak perlu mendapatkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar jasmani, rohani dan sosial.
Sistem adalah satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur dan mengadakan interaksi satu sama lain dan tidak menghendaki adanya konflik didalamnya. Interaksi ialah kontak terdiri dari 2 macam yaitu kontak yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Dengan adanya interaksi atau kontak maka tidak dapat dihindarkan adanya konflik.
Konflik selalu ada dan tidak dikehendaki oleh sistem karena itu jika terjadi konflik akan diselesaikan oleh sistem itu sendiri, jadi konflik hukum haru diselesaikan oleh sistem hukum didalam sistem hukum itu sendiri.
Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak, meliputi aspek-aspek :
1) Perlindungan hukum, yaitu apabila dapat dilaksanakan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak sesuai dengan perundang-undangan tersebut dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
2) Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya.
3) Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat.
4) Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
Perlindungan hukum selalu terkait dengan kekuasaan, dalam kekuasaan ini ada dua hal yang selalu menjadi banyak perhatian, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Perlindungan hukum yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah adalah berupa perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam perlindungan hukum yang berhubungan dengan kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum bagi si lemah ekonomi terhadap si kuat ekonominya[3].
Perlindungan hukum ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, bahwa hukum mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia. Perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu.

  1. Metodologi Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, “ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalanpersoalan hukum yang dihadapi masyarakat”, terkait dengan kenyataan yang ada bahwa meskipun tidak dibenarkan mempekerjakan anak di bawah umur, akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat hal ini tetap terjadi. Oleh sebab itu perlu pemecahan dan jalan keluar untuk dapat mengakomodir kepentingan hukum si anak sehingga dalam situasi sebagai pekerja ataupun sebagai anak, hak-haknya tetap terlindungi[4].








BAB III

PEMBAHASAN

  1. Deskrpsi Kasus

Fenomena pekerja anak sudah merupakan masalah publik karena sudah hamper setengah abad semenjak berbagai kajian tentang pekerja anak dilakukan, namun tampaknya fakta empiris masih menunjukkan fenomena yang sama meski dengan berbagai wujud yang relatif berbeda. Jika dahulu anak perempuan lebih banyak terlibat dalam urusan domestik, namun kini sudah jamak ditemui anak-anak perempuan juga sudah aktif secara ekonomi sebagaimana anak laki-laki, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Pada umumnya pekerja anak bekerja pada sektor informal (terutama di perkotaan), terdiri dari: pengasong (makanan dan minuman, koran dan hasil kerajinan tangan), pemulung sampah, pengamen di jalanan (lebih dikenal dengan istilah “anak jalanan” atau “anjal”), sebagai buruh pada penjaja hidangan istimewa (HIK); dan buruh pada industri rumahan (makanan dan minuman, garment), bahkan tidak sedikit pula yang terjerumus dalam lingkaran anak yang dilacurkan atau „ayla”[5].
Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk menanggulangi masalah pekerja anak dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, namun masih terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak baik dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun orang tua. Dalam penentuan alternatif kebijakan permasalahan pekerja anak terdapat beberapa model pendekatan dalam implementasi kebijakan. Erwan Agus (2004), mengemukakan tiga pendekatan dalam penelitian kebijakan yang disebut dengan peneliti generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Generasi pertama yang disponsori oleh Nakamura dan Smallwood (1980), Edward III (1980), dan Grindle (1990), sebagian besar menghasilkan studi kasus untuk menjelaskan apa yang mereka sebut sebagai missing link yaitu kegagalan pemerintah dalam mentransformasikan good intentions menjadi good policy. Generasi kedua muncul dengan pendekatan lebih kompleks. Para peneliti telah mengunakan hipotesis untuk membuat model-model tentang implementasi kebijakan dengan data empiris di lapangan. Pendekatan generasi kedua ini diklasifikasi sebagai top-downer dan bottom-upper. Pendekatan top-down sangat dipengaruhi oleh kejelasan perintah atasan kepada bawahan dan cara atasan mengawasi bawahan, sedangkan pendekatan bottom-up bahwa untuk memahami implementasi kebijakan secara lebih detail maka para peneliti harus memulainya dari level paling bawah yaitu dengan memahami konstelasi politik aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Generasi ketiga mencoba mengembangkan suatu pendekatan baru yang lebih scientific. Implementasi kebijakan memiliki kompleksitas yang tinggi menyangkut hubungan antara berbagai lembaga yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, baik di pusat maupun di daerah. Para peneliti generasi ketiga yang disponsori oleh Goggin (1990) membuat berbagai macam hipotesis untuk menjelaskan kompleksitas hubungan antara lembaga tersebut untuk menjawab pertanyaan mengapa perilaku implementator bervariasi pada waktu yang berbeda, pada jenis kebijakan yang berbeda, serta pada unit organisasi yang berbeda.
  1. Analisis Kasus
1. Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Sebagai Pekerja
Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara tehadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hankam, maupun aspek hukum.
Salah satu aspek perlindungan yang diberikan negara terhadap anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut legal protection dan dalam bahasa Belanda disebut rechtsbecherming. Sedangkan menurut Harjono,“perlindungan hukum yaitu sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”8. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan undang-undang[6].
Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:
1) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.
Perlindungan hukum bagi anak juga mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:
a) perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
b) perlindungan anak dalam proses peradilan;
c) perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
d) perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
e) perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
f) perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
g) perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
h) perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan10.
Kata eksploitasi yang dimaksud dalam butir e) diatas termasuk dalam pengertian tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.[7]
Eksploitasi terhadap anak, baik oleh orang tua maupun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini adalah pemilik usaha/entertainment, menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial maupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya.
2. Peraturan Perundang-undangan yang Melindungi Anak
Ketentuan hukum untuk melindungi anak di negara Indonesia sudah ada, namun masih terdapat kelemahan baik dari isi pasal yang mengatur maupun dari penerapan undang-undang, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya alasan orang tua untuk mengembangkan bakat anak, yang seharusnya ketika menampilkan anak di dunia hiburan tidak mengurangi hak asasi anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini dikarenakan dalam masa tersebut anak-anak masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua baik dalam bermain maupun belajar. Selain itu fenomena anak-anak yang menjadi Pekerja cilik juga harus dipertimbangkan dari sisi psikologis anak karena pada saat itu anak-anak masih dalam tahap pencarian jati diri dan pembentukan sikap Secara yuridis, Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundangundangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain:
1. UUD NRI 1945
2. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
3. Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; serta ental, moral, sosial, dan intelektual anak.
Di Indonesia sendiri selama ini perangkat hukum dan aturan yang tersedia sebenarnya sudah jelas menyatakan larangan melibatkan anak bekerja terlalu berlebih, apalagi di sektor yang berbahaya.Tetapi, sekedar mengandalkan kepada intervensi pemerintah semata-mata untuk mengatasi persoalan anak tentunya hampir-hampir mustahil, dan bahkan mungkin terkesan ambisius sehingga diperlukan kerjasama semua pihak[8].
Permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan hak-hak anak:
a. Substansi hak anak yang tercantum dalam rumusan Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI 1945 kurang lengkap karena seolah-olah hanya memandang anak perlu mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Mestinya, perlindungan yang diberikan negara terhadap anak, sebagai salah satu kewajiban generik negara, juga meliputi perlindungan dari “eksploitasi” dan “penelantaran”16. Sebab, posisi anak-anak yang rentan dan tergantung sebagai akibat hubungan yang tidak setara antara anak dan orang tua bukan hanya membuat anak berpotensi menjadi korban kekerasan dan diskriminasi tapi juga eksploitasi ekonomi dan seksual serta penelantaran. Karena itu dengan memasukan kata “eksploitasi” diharapkan akan mencegah potensi yang mungkin dapat menciderai hak anak. Bagaimanapun, tindakan eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran merupakan bentuk-bentuk perlakuan yang menurunkan martabat anak sebagai manusia[9]
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Hak-hak anak dalam bidang hukum perdata meliputi perlindungan anak untuk memperoleh kesejahteraan. Tentang kesejahteraan anak telah diatur dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga kini belum dibuat peraturan pelaksanaanya, khususnya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya untuk mendidik anak. Namun, melihat realitas sosial, ekonomi dan budaya nasional di Indonesia, masih menjadi persoalan apakah orang tua yang lalai menjalankan tanggung jawabnya secara sosiologis dapat dicabut haknya sebagai orang tua sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Sebagai Pekerja
Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak anak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yakni penghapusan, perlindungan, dan pemberdayaan.
Pertama; penghapusan, muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain, sehingga sering kita jumpai aturan yang melarang segala jenis pekerja anak dan oleh karenanya praktik kerja anak harus dihapuskan. Dunia anak adalah dunia sekolah dan dunia bermain, yang diarahkan kepada peningkatan dan akselerasi perkembangan jiwa, fisik, mental, moral dan sosial. Kurikulum sekolah anak harus didesain sedemikian rupa sehingga anak benar-benar nyaman dalam dunia mereka sendiri, yang merupakan bagian dari proses yang sistematis dalam melahirkan generasi serta dunia anak yang kondusif.
Kedua; perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar, meskipun masih anak-anak hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi negara.
Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan seksual mendapatkan perlindungan khusus oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan melalui :
a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
c. Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual





BAB IV

KESIMPULAN

  1. Kesimpulan

Terjadinya pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, sosial budaya, pendidikan, perubahan proses produksi serta lemahnya pengawasan dan minimnya lembaga untuk rehabilitasi. Namun pada kenyataannya keterlibatan anak dalam pekerjaan mayoritas didorong oleh faktor kemiskinan atau ekonomi.
Perlindungan bagi anak sebagai pekerja pada dasarnya telah diatur dalam beberapa rumusan Undang-undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sekarang ini Indonesia telah memiliki kebijakan tentang perlindungan pekerja anak dan hak-haknya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pekerja anak, namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan peraturan perundangundangan belum sesuai antara harapan dan kenyataan.

  1. Saran

1. Pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan berkurang yang kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi pekerja anak.
2. Diharapkan Pemerintah lebih mengefektifkan aturan-aturan yang telah ada, termasuk pemberdayaan aparatur Negara dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsisten terhadap perlindungan hak-hak anak untuk bisa lebih mengawasi dan mendampingi anak yang dipekerjakan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh yang mempekerjakannya.
3. Dalam kaitannya dengan upaya penghapusan anak sebagai pekerja, Pemerintah haruslah mempunyai target untuk menghapus pekerja anak secara tuntas. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang bersifat nasional dengan upaya penghapusan kemiskinan yang telah terstruktur.













DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum, Banyumedia Malang, Malang
Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cekatan kedua,Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
Sholeh Soeady dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Penerbit CV. Novindo Pustaka, Jakarta
Suharsimi Arikunto, 1996, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
Bagong Suyanto, Anak Jalanan di Jawa Timur: Masalah dan Upaya Penanganannya, Surabaya: Airlangga Uiversity Press, 1999.
Darwin Prinst, Mukadimah KHA-Hukum Anak Indonesia, 2003, Bandung: Aditya Bakti, 2003.
Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
Fitri Wiryani, 2004, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak, Legality Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.11 Nomor 2 September 2003- Februari 2004, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiah.
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Pendidikan Nasional


[1] Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
[2] Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum, Banyumedia Malang, Malang
[3] Sholeh Soeady dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Penerbit CV. Novindo Pustaka, Jakarta
[4] Suharsimi Arikunto, 1996, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta
[5] Bagong Suyanto, Anak Jalanan di Jawa Timur: Masalah dan Upaya Penanganannya, Surabaya: Airlangga Uiversity Press, 1999.

[6] Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

[7] Fitri Wiryani, 2004, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak, Legality Jurnal Ilmiah Hukum. Vol.11 Nomor 2 September 2003- Februari 2004, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiah.
[8] Darwin Prinst, Mukadimah KHA-Hukum Anak Indonesia, 2003, Bandung: Aditya Bakti, 2003.
[9] Bagong Suyanto, Anak Jalanan di Jawa Timur: Masalah dan Upaya Penanganannya, Surabaya: Airlangga Uiversity Press, 1999.


Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753
index='infeed'>index='infeed'>index='infeed'>