MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

RESUME Hukum Administrasi Negara




BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar belakang

                Hukum administrasi negara adalah hubungan-hubungan hukum istimewa yang diadakan sehingga memungkinkan para pejabat negara melakukan tugasnya yang istimewa. Objek hukum administrasi negara adalah semua perbuatan yang tidak termasuk tugas mengadili, meskipun tugas itu dilakukan oleh bidang di luar eksekutif. Bagi hukum administrasi negara, yang penting bukan siapa yang menjalankan tugas itu, tetapi adalah masuk ke bidang manakah tugas itu.

                Dapat pula kita rumuskan, bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum mengenai struktur dan kefungsian administrasi. Hukum administrasi negara adalah hukum mengenai administrasi negara dan hukum hasil ciptaan administrasi negara.

Administrasi negara dalam definisi tersebut mempunyai arti yang luas yaitu kombinasi “tata pemerintahan” , “tata usaha negara”, “administrasi atau pengurusan rumah tangga negara”, dan “pengendalian lingkungan”. Administrasi Negara adalah suatu species dalam lingkungan genus administrasi. Dengan kata lain, administrasi adalah suatu cabang dari ilmu administrasi. Administrasi negara dalam menjalankan tugasnya dapat menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai subjek hukum privat. Di samping itu, administrasi negara agar dapat melaksanakan tugasnya memiliki subjek privat, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat.

            Administrasi Negara menjalankan tugas administrasi melalui pengambilan keputusan-keputusan administrasi yang bersifat individual, kasual, faktual, teknis penyelenggaraan, dan tindakan-tindakan administratif yang bersifat organisasional, manajerial, informasional (tata usaha) atau operasional dan oleh karena itu keputusan maupun tindakan yang dapat dilawan melalui berbgai bentuk peradilan administrasi negara.

            Oleh karena itu studi Hukum Administrasi Negara harus disertai dengan pengertian pokok-pokok Ilmu Organisasi, Ilmu Manajemen, Ilmu Informasi, dan Ilmu Operasi, lebih-lebih didalam menghadapi perkembangan kompleksitas kehidupan negara mendatang.





BAB II
  PEMBAHASAN
2.1 Munculnya Istilah Hukum Administrasi Negara
               
                Ketegangan antara kekuasaan dengan kebebasan, yang susunan yuridisnya, menurut MR. C.W. de Vries, merupakan objek hukum negara, baru ajan terasa adanya, jika dasar tersebut langsung menyentuh kesadaran hukum. Pertanyaan yang berhubungan dengan susunan dan kekuasaan parlemen atau yang bertalian dengan jaminan buat menjalankan hak asasi manusia dengan bebas, termasuk lingkungan hukum negara.
           
            Maka dari sebab itu, untuk menyatakan perbedaannya antara hukum negara dengan hukum administrasi negara oleh seorang mahasiswa yang belum pernah berurusan dengan persoalan yang nyata akan berpendapat bahwa hukum negara “menarik”, sedangkan hukum administrasi negara adalah “menjemukan”.

            Hukum administrasi negara telah berkembang dengan agak tidak teratur, sejalan dengan keperluan untuk mengatur satu cabang pekerjaan pemerintahan (wajib militer, hukum kepolisian) atau berhubung dengan keperluan untuk menyusun sesuatu segi kegiatan manusia (hukum perburuhan, hukum perikatan). Di bidang tersebut, belakangan ini selain dari pada peraturan hukum administrasi negara yang oleh Pemerintah diawasi agar orang mentaatinya, acapkali terdapat pula peraturan hukum perdata. Namun demikian, hukum seperti hukum perburuhan dan hukum perikatan ini biasanya suka digolongkan sebagai bagian luar biasa hukum administrasi negara..

            Masalah nilai dalam studi administrasi haruslah dilihat dalam rangka doktrin pada waktu yang lampau yang menyatakan bahwa politik dan administrasi adalah dua gejala yang dapat dipisahkan, juga harus dilihat dalam rangka kecenderungan pada dewasa ini untuk meninggalkan doktrin yang lampau itu. bagi mereka yang mengakui doktrin yang mengatakan bahwa politik dan administrasi dapat dipisahkan, maka masalah ini tentu tidak akan ada. Pada umumnya perbedaan fungsi politis dan fungsi administratif ini dalam alam pikiran para pengikutnya adalah selaras dengan perbedaan yang terdapat pada alat-alat perlengkapan pemerintah dan jabatan-jabatan pemerintah. Politik terutama dihubungkan dengan badan legislatif, sedang administrasi dihubungkan dengan departemen-departemen atau pimpinan pelaksana. Dalam rangka pemikiran semacam ini, fungsi administrasi dipandang sebagai alat pelaksana belaka. Woodrow Wilson mengemukakan bahwa kita dapat belajar teknik administrasi yang efisien dari pemerintahan otokratis di Eropa dan kemudian menggunakannya untuk mewujudkan tujuan demokrasi kita.

            Pandangan ini masih berkuasa sampai pada tahun tigapuluhan, tetapi seak itu sebagian besar telah meninggalkannya. Studi dan pemikiran yang teliti yang semakin luas membuktikan bahwa alat perlengkapan dan badan-badan administratif bukan hanya berfungsi sebagai alat pelaksana belaka, tetapi juga pada hakikatnya menentukan kebijaksanaan.

            Ilmu-ilmu sosial yang inilah merupakan perkembangan yang berasal dari zaman Aufklarug (pencerahan), berpokok pada hak-hak dasar (natural rights) dan paham kefaedahan sesuatu hal (utilitarianism).
               
            Gerakan filsafat yang terpenting pada abad ke-19 di negara-negara Barat adalah menuju kepada pemisahan kategori antara “fakta” dan “nilai” , apa yang “senyatanya” (Sein) dan apa yang “seharusnya” (Sollen). Gerakan ini terutama erat dihubungkan dengan mashab yang dikenal sebagai positivisme logis, atau positivisme empirisme. Sebagai suatu gerakan ia menuntut agar supaya dipandang dan diindetifisir dengan ilmu.

            Tetapi gerakan ke arah pemisahan antara “fakta” dan nilai itu adalah lebih luas dari positivisme logis dan malahan gerakan ini bersumber pula pada aliran-aliran filsafat yang justru bertentangan dengan positivisme logis sendiri, yaitu filsafat idealisme.

            Pemisahan antara “fakta” dan “nilai” keadaan sebenarnya dan keadaan semestinya menimbulkan masalah bagi para ahli ilmu sosial. Pada satu pihak para ahli ilmu tersebut pada umumnya mewarisi keyakinan-keyakinan moral yang mereka terima dari masa lalu, yaitu keyakinan-keyakinan yang merupakan pandangan aliran liberal demokratis. Di pihak lain, ternyata dasar-dasar filosofis yang asli dari keyakinan tersebut telah ditelan oleh zaman dan nampaknya belum ada filsafat lain yang diterima khalayak ramai sebagai penggantinya. Dengan demikian para ahli ilmu sosial hidup di dalam dua dunia yang terasa kekurangan adanya hubungan organis.


Dalam sejarah administrasi nampak telah mencapai tingkat yang tinggi dalam
pelaksanaan tugas dan peranannya, dan studi administrasi seringkali telah dilakukan secara sadar dan serius. Tetapi, pada abad yang lalu telah menyaksikan perkembangan yang pesat daalam sistem-sistem administrasi baik mengenai luasnya, kuantitasnya maupun kompleksitasnya dan didalam periode yang sama, studi administrasi masuk ke dalam tahap yang baru. Studi administrasi yakin akan administrasi sebagai suatu gejala yang umum, serta berhasrat keras untuk mempergunakan metode-metode ilmiah guna memecahkan masalah dalam rangka usaha menjalankan kerjasama manusia lebih efektif.

                Di kalangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan di kalangan Sarjana Intermasional, HAN diklasifikasikan baik dalam golongan ilmu hukum, maupun dalam Ilmu Administrasi. Dalam studi ilmu  hukum, HAN merupakan salah satu cabang atau bagian hukum yang khusus. Sedangkan dalam studi Ilmu Administrasi, HAN merupakan bahasan khusus tentang salah satu aspek dari pada administrasi, yaitu hukum.

HAN merupakan istilah yang luas pengertiannya, sehingga membuka kemungkinan ke arah pengembangan cabang ilmu hukum ini yang lebih sesuai dengan perkembangan pembangunan dan kemajuan Negara Republik Indonesia di masa yang akan datang. Pengembangan cabang ilmu hukum itu sangat erat hubungannya dengan pengembangan ilmu administrasi negara.

2.2 Lapangan Administrasi Negara
Pengertian hukum administrasi negara sangatlah luas dan dipergunakan dalam lima unsur, yaitu :
  1. Hukum Tata Pemerintahan, yakni hukum eksekutif atau hukum tata pelaksanaan undang-undang, yang menyangkut pengendalian penggunaan kekuasaan publik (kekuasaan yang berasal dari Kedaulatan Negara)
  2. Hukum Tata Usaha Negara, yakni hukum mengenai surat-menyurat, rahasia dinas, dan jabatan, registrasi, pencatatan sipil, pencatatan NTR, publikasi, dan lain-lain.
  3. Hukum Administrasi dalam arti sempit, yakni Hukum Tata Pengurusan Rumah Tangga Negara adalah keseluruhan daripada hal-hal dan urusan-urusan yang menjadi tugas, kewajiban dan fungsi negara sebagai suatu badan-organisasi, sebagai suatu badan usaha. Rumah tangga intern adalah yang menyangkut urusan intern instansi-instansi Administrasi Negara. Rumah tangga ekstern adalah hal-hal dan urusan-urusan yang tadinya diselenggarakan oleh masyarakat sendiri, namun karena berbagai sebab atau perhitungan dioper oleh negara melalui dinas-dinas, lembaga-lembaga, BUMN, dan BUMD.
  4. Hukum Administrasi Negara Pembangunan, yaitu mengatur penyelenggaraan bangunan.
  5. Hukum Administrasi Lingkungan, sebagai hukum mengenai Administrasi Negara.

Contoh peraturan administrasi negara :
  1. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961; tentang pendaftaran tanah.
  2. Peraturan-peraturan No.49 tahun 1963; tentang hubungan sewa-menyewa rumah.
  3. Ordonansi gangguan tahun 1926 No.226 dikenal dengan HO (Hinder Ordonnantie).
  4. Peraturan Pemerintah Lalu Lintas Jalan tahun 1934, Lembaran Negara No.642.
  5. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1947 tentang Perkawinan dan lain-lain.

Contoh ketetapan administrasi negara :
  1. Surat Izin Mengemudi (SIM)
  2. Akta Perkawinan dan Perceraian
  3. Sertifikat Tanah
  4. Surat Izin Bangunan (SIB)
  5. Surat Izin Penghunian (SIP)
  6. Surat Keputusan Pengangkatan (SK)
  7. Surat Kenal Lahir/Surat Kelahiran

Seperti yang dikatakan oleh Donner, administrasi negara diberikan juga pekerjaan
 “menentukan tugas”atau “taakstelling” atau “tugas politik". Jadi kepada administrasi negara juga diberikan tugas membentuk undang-undang dan peraturan-peraturan atau istilah hukumnya “tugas legislatif” dengan melalui delegasi.

            Penyerahan atau pelimpahan kekuasaan, wewenang membuat undang-undang dari badan pembuat undang-undang kepada badan administrasi negara, disebut “Delegasi Perundang-Undangan (Delegatie van wetgeving)”. Dasar hukum dari pelimpahan wewenang ini adalah pasal 22 ayat 1 UUD 1945.

            Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintahan tidak ditujukan kepada individu-individu tertentu, namun selalu bersifat aturan umum (alegemen regel, policy atau prinsip. Oleh sebab itu, keputusan pemerintah tidak dapat dilawan oleh warga masyarakat karena tidak mengenai seseorang secara langsung.

            Keputusan-keputusan Pemerintah diselenggarakan, direalisasikan oleh Administrator (Negara) atau Pejabat Administrasi beserta aparaturnya, atau disingkat oleh Administrasi (Negara).

            Keputusan Administrasi (penetapan) dapat diproses atau dilawan oleh masyarakat yang bersangkutan bilamana menurut pendapatnya megandung kekurangan, kesalahan, atau kekeliruan.

            Hukum administrasi negara mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para pejabat administrasi negara. Hukum pemerintahan (yang merupakan bagian dari hukum tata negara) dan hukum pidana mengatur wewenang, tugas, fungsi, dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Hukum pidana melindungi para pejabat pemerintah yang sedang menjalankan fungsi pemerintahan.
                Dalam suatu negara hukum modern lapangan administrasi negara sangat luas, hal ini disebabkan karena ikut campurnya Pemerintah (staats-bemoeinnis) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat , maka tugas administrasi negara bertambah pula banyaknya karena harus melayani kebutuhan masyarakat yang tak terhingga banyaknya dan yang beranekaragaman coraknya.

            Tugas administrasi negara dalam welfare state ini, Dr. Lemaire menyebutkan dengan “BESTUURSZORG”, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang mempunyai tanda istimewa yaitu pada administrasi negara diberi kebebasan untuk inisiatif sendiri bertindak cepat dan tepat dalam menyelesaikan kepentingan-kepentingan guna kesejahteraan masyarakat, yaitu “memberi kepada administrasi negarakeleluasan untuk menyelenggarakan dengan cepat dan berfaedah kepentingan-kepentingan guna kesejahteraan umum.

            Dalam negara-negara modern memang sudah dikenal Lembaga Hukum Tatanegara yang disebut DELEGASI PERUNDANG-UNDANGAN, dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :
  1. Untuk mengisi kekosongan dalam undang-undang
  2. Mencegah kemacetan dalam bidang pemerintahan
  3. Administrasi dapat mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai dengan jiwa undang-undang

Pasal lainnya dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar “Delegasi
Perundang-Undangan”adalah pasal 5 ayat 2 yang menetapkan :

            “Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

            Suatu negara sejahtera (welfare state) membawa hukum administrasi yang menerima Freies Ermessen, mengizinkan staats bemoeiennis, mengutamakan kepentingan umum, dan kenyataan hukum yang didukung oleh kesadaran ethis.

                Pelaksanaan Pemerintah sehari-hari menunjukkan badan atau pejabat Tata Usaha Negara acap kali menempuh berbagai langkah kebijaksanaan tertentu, antara lain menciptakan apa yang kini sering dinamakan peraturan kebijaksanaan. Produk semacam peraturan kebijaksanaan tidak terlepas kaitan penggunaan freies ermessen. Karena itu sebelum menjelaskan peraturan kebijaksanaan terlebih dahulu dikemukakan mengenai “freies ermessen”

Freies ermessen berasal dari kata Freies artinya bebas, lepas, tidak terkait, dan merdeka. Sedangkan ermessen mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Jadi Freies ermessen adalah orang yang memiliki kebabasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu, istilah ini secara khas digunakan Pemerintah. Sehingga Freies ermessen diartikan juga sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau Badan Administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang.

Didalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan, Freies ermessen dilakukan oleh aparat Pemerintah atau Administrasi Negara dalam hal-hal sebagai berikut :
  1. Belum ada peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in konkrito terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian segera. Misalnya dalam menghadapi bencana alam, atau wabah penyakit menular.
  2. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat Pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya, missal dalam pemberian ijin berdasarkan pasal 1 HO, setiap pemberi ijin bebas untuk menafsirkan pengertian “menimbulkan keadaan bahaya” sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
  3. Adanya delegasi Undang-undang, maksudnya aparat Pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan ini merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya, missal dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah. Daerah bebas untuk mengelolahnya asalkan sumber itu merupakan sumber yang sah.

2.3 Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Penyelenggaraan kekuasaan yang baik, dari aspek historis dibawah ini, terdapat dua pendekatan yaitu; personal dan sistem. Secara personal telah dimulai pada masa plato. Menurutnya, penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan secara paternalistik, yakni para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik lagi arif yang dalam tindakannya terhadap anak-anaknya terpadulah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anak-anaknya itu sendiri. Pada bagian lain, Plato mengusulkan agar negara agar negara menjadi baik, harus dipimpin dengan seorang filosof, karena filosof adalah manusia yang arif bijaksana, menghargai kesusilaan, dan berpengetauhan yang tinggi.

                Berdasarkan pendapat Plato ini, maka penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara. HAN dapat dijadikan Instrumen pemerintahan untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata dalam HAN, karena akan terlihat konkrit hubungan antara pemerintah dan masyarakat, kualitas daro hubungan pemerintah dengan masyarakat, inilah yang dapat dijadikan ukuran penyelenggaraan pemerintah. Di satu sisi HAN dapat dijadikan instrumen yuridis oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat. HAN juga memuat aturan normatif tentang bagaimana pemerintahan dijalankan, dan melindungi administrasi negara dari perbuatan yang salah menurut hukum.

            Pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Ketentuan bahwa setiap tindakan pemerintah ini harus didasarkan pada asas legalitas, tidak sepenuhnya dapat diterapkan ketika suatu negara menganut konsepsi welfare state, seperti di Indonesia ini. Dalam konsepsi welfare state, tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tindakan pemerintah tidak selalu harus berdasarkan asas legalitas. Dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat melakukan tindakan secara bebas yang turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum.
            Menurut Philipus M. Hadjon, HAN memiliki tiga fungsi yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Fungsi normatif menyangkut penormaan kekuasan memerintah dalam uoaya mewujudkan pemerintah yang bersih. Fungsi instrumental berarti menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah, sedangkan fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.

2.3.1 Negara Hukum Indonesia

            Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut :
ü  Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
ü  Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan
ü  Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
ü  Adanya pembagian kekuasaan dalam negara
ü  Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (rechterlijke controle) yang bebas dan mandiri
ü  Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
ü  Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Unsur-unsur negara hukum ini biasanya terdapat dalam konstitusi. Apabila kita
meneliti UUD1945, kita akan menemukan unsur-unsur negara tersebut didalamnya, yaitu sebagai berikut;
  1. Prinsip kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2)
  2. Pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD 1945)
  3. Jaminan terhadap hak asasi manusia (pasal 27, 28, 29, 31)
  4. Pembagian kekuasaan (pasal 2, 14, 16, 19)
  5. Pengawasan peradilan (pasal 24)
  6. Partisipasi warga negara (pasal 28)
  7. Sistem perekonomian (pasal 33)

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan
UUD 1945; “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.
               
               Idealitas negara berdasarkan hukum ini pada dataran implementasi memiliki karakteristik yang beragam, sesuai dengan muatan lokal, falsafah bangsa, Ideologi negara, dan latar belakang historis masing-masing negar, oleh karena itu, secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Qur’an dan Sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurtu konsep eropa kontinental yang dinamakan rechtsstaat, negara hukum menurut konsep anglo-saxon (rule of law), konsep socialist legality, dan konsep negara hukum pancasila.

2.3.2 Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik
                Ada banyak azas yang berlaku untuk pemerintahan yang baik, antara lain :
  1. Azas Kepastian Hukum (Principle of Legal Security)  adalah azas yang menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Contoh; izin yang telah diberikan pada seorang untuk membangun supermarket, tidak boleh ditarik kembali, walaupun ternyata kemudian lokasi itu diperuntukkan kegiatan lain.
  2. Azas Keseimbangan yaitu menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan.
  3. Azas Kesamaan Pengambilan Keputusan. Azas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus/fakta yang sama, alat administrasi negara dapat mengambil tindakan sama.
  4. Azas Bertindak Cermat. Azas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Contoh; bila ada jalan yang rusak dan membahayakan, maka harus diberi tanda.
  5. Azas Motivasi Untuk Setiap Keputusan. Azas ini mennghendaki agar dalam mengambil keputusan, pejabat pemerintah dapat bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup, yang sifatnya benar, adil, dan jelas.
  6. Azas Jangan Mencampur-adukkan Kewenangan. Azas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan, pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenang atas kekuasaan di luar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu (de tournament de pouvoir).
  7. Azas Permainan Yang Layak, yaitu menghendaki agar pejabat dapat memberikan kesempatan yang luas pada warga untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil sehingga dapat memberi kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran.
  8. Azas Keadilan, yaitu menghendaki agar dalam melakukan tindakan, pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang
  9. Azas Menanggapi Pengharapan yang Wajar, yaitu menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan.
  10. Azas meniadakan Akibat Keputusan yang Batal, yaitu menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi.
  11. Azas Perlindungan Atas Pandangan Hidup, yaitu menghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya.
  12. Azas Kebijaksanaan, yaitu menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus menunggu intruksi. Kebebasan tersebut berkaitan dengan tindakan positif untuk kepentingan umum.
  13. Azas Penyelenggaraan Kepentingan Umum, yaitu menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugas, pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.
2.4 Hukum Administrasi Negara Pada Studi Perguruan Tinggi Di Indonesia
            Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi juga digunakan istilah yang berlainan. Universitas Padjajaran dan Universitas Sriwijaya pernah menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara sedangkan Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga dan Universita Islam Indonesia sampai tahun 1986 menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan sesuai dengan SK Mendikbud RI No.0918/U/1972 pasal 5.c dan pasal 10 ayat 2. Selain itu rapat para staf Pengajar Fakultas Hukum Negeri seluruh Indonesia di Cibulan pada bulan Maret 1973 merekomendasikan pemakaian istilah Hukum Administrasi Negara dengan tidak menutup kemungkinan pada penggunaan istilah lainnya. Keluarnya SK Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No.31/DJ/Kep/1983 tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Bidang Hukum telah mendorong adanya kecenderungan perubahan penggunaan istilah berbagai Perguruan Tinggi bagi lapangan studi ini dalam kurikulumnya, sebab SK tentang Kurikulum Inti tersebut menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara (HAN).

                Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sejak tahun 1986/1987 berdasarkan SK Rektor No.4 tahun 1986 menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara, sedangkan UII mengikutinya dengan menerapkan Kurikulum Inti sejak tahun 1987/1988.


Guru besar pertama Hukum Administrasu Negara adalah Prof. Mr. W.F. Prins. Hukum administrasi negara merupakan mata kuliah hukum yang muda sekali di Indonesia sejak tahun 1947. Oleh karena usianya yang sangat muda maka cabang ilmu hukum ini masih harus dikembangkan.

            Definisi kerja daripada Hukum Administrasi Negara adalah sebagai hukum yang mengenai seluk-beluk daripada administrasi negara, dan terdiri atas dua tingkatan yaitu hukum administrasi negara heteronom dan hukum administrasi negara otonom. Hukum administrasi negara heteronom bersumber pada UUD, TAP MPR, dan UU adalah hukum yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi dan tidak boleh dilawan, dilanggar atau diubah oleh administrasi negara.

            Hukum administrasi otonom adalah hukum operasional yang dicipta oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri . sumber-sumber hukum administrasi negara otonom adalah keputusan-keputusan pemerintahan yang bersifat undang-undang (dalam arti luas), yurisprudensi, dan teori administrasi negara mempunyai pengertian yang bersifat kombinatif.

            Dari segi politik administrasi negara adalah tata cara pelaksanaan daripada keputusan-keputusan politik yang diambil oleh dewan-dewan perwakilan rakyat bersama dengan pemerintah menurut tingkatan masing-masing. Sedangkan dari segi hukum, administrasi negara adalah tata cara pelaksanaan dan penyelenggaraan Undang-Undang (dalam arti sempit dan luas) yang berisi kehendak-kehendak negara yang memerlukan follow up (tidak deklarotoir semata-mata)

            Administrasi negara pada hakekatnya adalah tetap merupakan pelaksanaan dan penyelenggaraan undang-undang, berkembang menjadi tata pemerintahan, tata usaha negara, tata organisasi dan manajemen rumah tangga negara, serta tata pembangunan negara berdasarkan undang-undang rencana pembangunan dan akhir-akhir ditambah lagi dengan administrasi lingkungan.


2.4.1 Materi Studi Hukum Administrasi Negara

                Materi studi hukum administrasi negara pada pendidikan tinggi di fakultas hukum dapat dirumuskan secara sistematis sederhana seperti dibawah ini ;
  1. Dasar-dasar umum dan pengertian-pengertian dasar (Grondbeginselen en gronbegrippen)
  2. Hukum mengenai organisasi administrasi negara
  3. Hukum mengenai kegiatan-kegiatan administrasi  negara
  4. Hukum mengenai sarana-sarana administrasi negara
  5. Hukum administrasi wilayah dan daerah
  6. Hukum mengenai peradilan administrasi negara
  7. Hukum administrasi khusus
  8. Hukum mengenai administrasi perbandingan
  9. Sosiologi hukum administrasi negara.

Materi hukum administrasi negara sangat luas oleh karena meliputi setiap kegiatan
campur tangan negara ke dalam kehidupan masyarakat.

2.5 Penggolongan Keputusan Administrasi Negara
                Terdapat berbagai istilah keputusan. Dalam bahasa belanda, disebut beschikking, di jerman vermaltungsukt. Di negeri belanda, yang pertaama memperkenalkan istilah beschikking adalah Vander Pot dan Van Vollen Hoven. Di Indonesia, diperkenalkan oleh Mr. W.F. Prins. Menurut Mr. W.F. Prins, keputusan administrasi negara adalah tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organisasi tersebut.

            Mr. W.F. Prins membagi keputusan dalam berbagai golongan, yaitu ;
  1. Keputusan sebagai tindakan pemerintah
  2. Keputusan sebagai tindakan hukum
  3. Keputusan sebagai tindakan hukum pemerintah
  4. Keputusan sebagai tindakan hukum publik
  5. Keputusan sebagai tindakan sepihak
  6. Keputusan negatif , bentuk dari keputusan negatif yaitu meliputi; suatu pernyataan yang tidak berwenang, pernyataan tidak diterima, suatu penolakan, keputusan tentang ketidakwenangan karena undang-undang tidak memberi wewenang untuk memutuskan permohonan.
  7. Keputusan deklaratoir dan keputusan konstitutif
  8. Keputusan sepintas lalu dan keputusan tetap

Keputusan yang tetap adalah keputusan yang berlaku untuk waktu yang lama atau ditetapkan terus-menerus hingga diubah atau ditarik kembali. Dilihat dari sifatnya, maka keputusan ini dapat dibedakan menjadi :
  1. Dispensasi
Merupakan suatu tindak pemerintah yang menetapkan suatu peraturan hukum tidak berlaku untuk suatu hal tertentu berdasarkan hal-hal yang khusus untuk peristuwa itu. sifat dispensasi adalah relaxation logis atau relaxation of law.
  1. Izin perizinan (Vergunning)
Adalah peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah, bahwa untuk melakukan berbagai tindakan atau usaha maka seorang warga negara diharuskan memperoleh izin dahulu dari pemerintah (pusat maupun daerah), contoh : IMB, HPH
  1. Lisensi (Bedrijfvergunning)
Adalah izin untuk mendirikan atau menjalankan sebuah perusahaan (izin usaha). Contoh : lisensi karat, lisensi import, dll.
  1. Konsesi
Bentuknya merupakan kombinasi antara lisensi dan pemberian status bagi sebuah usaha yang luas bidangnya, meliputi uitgebreid regiem van rechten en verplichtingen (W.F. Prins)

            Keputusan-keputusan yang diambil oleh administrasi negara tersebut terikat pada azas-azas hukum menurut Prayudi Atmo Sudirjo, yaitu :
  1.  Azas yuridikitas, yaitu keputusan pemerintahan maupun administratif tidak boleh melanggar hukum
  2. Azas legalitas, yaitu suatu azas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi negara atau pemerintahm termasuk didalamnya pengambilan keputusan, harus berdasarkan undang-undang
  3. Azas diskresi, yaitu suatu azas mengenai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri, yang dalam hal ini adalah penguasa negara. Azas diskresi dibedakan menjadi dua macam, yaitu azas diskresi bebas (undang-undang haya menentukan batas-batasnya saja) dan azas diskresi terikat (undang-undang menetapkan alternatif untuk dipilih salah satu, yang oleh pejabat administrasi dianggap paling dekat)
  4. Azas diskresi, yaitu suatu azas mengenai tidak boleh terjadinya kekosongan hukum. Artinya, antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain harus saling berkelanjutan.
2.6 Penegakan HAN
2.5.1 Pengertian Penegakan HAN
Penegakan Hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan (Soetjipto Rahardjo). Dalam arti lain penegakan Hukum kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahab akhir untuk menciptakan. Memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup, secara konkrit adalah berlakunya Hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati (Soerdjono Soekanto)
2.5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan HAN
Menurut Soerdjono Soekanto ada lima factor yang mempengaruhi penegakan Hukum, sebagai berikut :
1.   Faktor Hukumnya sendiri
2.   Faktor penegak Hukum
3.   Faktor sarana/ fasilitas yang mendukung penegakan Hukum
4.   Faktor masyarakat
5.   Faktor kebudayaan.
2.5.3 Sarana/Instrumen Penegakan HAN
Menurut  P. Nicolai, dkk.  Pengawasan bahwa Organ Pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakan kewajiban kepada individu. Kata lain Penerapan kewenangan sanksi Pemerintahan.
Menurut Ten Berge Instrumen penegakan HAN meliputi : Pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.


2.5.3 Sanksi Dalam HAN
Sanksi dalam HAN adalah alat kekuasaan yang bersifat Hukum publik yang dapat digunakan oleh Pemerintah segingga reaksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara. Macam-macam Sanksi dalam HAN :
1)       Paksaan Pemerintah
2)       Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan(izin, subsidi, pembayaran dll)
3)       Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah
4)       Pengenaan denda Administratif






BAB III
 PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri.
            Hukum Administrasi Negara pada umumnya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
  1. Sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi bahkan menentukan sikap manusia.
  2. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Agar berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah dapat mempertahankannya.

Berbagai istilah-istilah berbeda-beda dipakai para Sarjana terdahulu. Salah satu istilah lapangan studi ini adalah istilah belanda “Administratief Recht” dengan kata pokok “administrasi”. Mereka yang mengartikan “administration” dengan “administrasi” saja menggunakan istilah “Hukum Administrasi Negara” sebagai ganti dari istilah Administratief Recht. Sedangkan mereka yang mengartikan “administration” dengan “pemerintahan” menggunakan Hukum Tata Pemerintahan sebagai terjemahan Administratief Recht.

            Dengan mengkaitkannya dengan istilah asal dan mengartikannya dalam bahasa Indonesia maka bisa dijelaskan bahwa meskipun istilah yang dipakai dalam lapangan studi ini berbeda-beda namun obyek dan maksudnya sama. Rochmat Soemitro di dalam papernya yang berjudul “Hukum Tata Pemerintahan pada Umumnya di Indonesia”,        mengemukakan bahwa “pengartian Hukum Tata Pemerintahan (Bestuursrecht) dapat dipersamakan dengan pengartian Hukum Administrasi Negara (Administratief Recht). Di samping itu pengertian antara keduanya seringkali dipergunakan secara bergantian, tanpa pembedaan.

Pemerintah atau Administrasi Negara adalah subyek Hukum yang mewakili dua institusi yaitu Jabatan Pemerintahan  dan Badan Hukum Pemerintahan/ Badan Hukum Publik, sehingga tindakan Hukum yang dilakukan Pemerintah dalam menjalankan fungsi Pemerintahan dapat dibedakan dalam tindakan Hukum publik dan tindakan Hukum privat. Tindakan Hukum Publik Adalah tindakan Hukum yang dilakukan itu yang didasarkan atas Hukum publik. Sedangkan tindakan Hukum Perdata berarti tindakan Hukum yang dilakukan tersebut yang didasarkan pada ketentuan Hukum Perdata.

Secara teoritis cara untuk menentukan apakah tindakan Pemerintahan itu diatur oleh Hukum publik atau Hukum Perdata adalah dengan melihat kedudukan pemeritah dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika Pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai Pemerintah, maka hanya Hukum publiklah yang berlaku, dan jika Pemerintah bertindak tidak dalam kualitas Pemerintah, maka Hukum privatlah yang berlaku.

Tindakan Hukum publik yang dilakukan Pemerintah dalam menjalankan Pemerintahannya, dapat dibedakan tindakan Hukum publik yang bersifat sepihak dan tindakan banyak pihak. Peraturan bersama antar Kabupaten atau antar Kabupaten dengan Propinsi adalah contoh tindakan Hukum publik beberapa pihak.

Dikalangan para sarjana perbedaan pendapat mengenai sifat tindakan Hukum Pemerintahan ini. Sebagian mengatakan bahwa perbuatan Hukum yang terjadi dalam lingkup Hukum publik selalu bersifat sepihak atau hubungan Hukum bersegi satubagi mereka tidak ada perbuatan Hukum publik yang bersegi dua, tidak ada perjanjian yang diatur oleh Hukum publik. Bila mana Pemerintah dengan seorang partikelir diadakan suatu perjanjian, maka Hukum yang mengatur perjanjian itu senantiasa Hukum privat. Perjanjian ialah suatu perbuatan Hukum yang bersegi dua karena diadalan oleh dua kehendak (yang ditentukan dengan sukarela) yakni suatu persesuaian kehendak antara dua pihak sebagian penulis lain mengatakan, ada perbuatan Hukum Pemerintah bersegi dua, mereka mengakui adanya perjanjian yang diatur oleh Hukum publik seperti perjanjian kerja yang berlaku selama jangka pendek. Meskipun dikenal adanya tindakan Pemerintah yang bersegi dua namun dari argumentasi dari masing-masing penulis bahwa pada prinsipnya semua tindakan
Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas publik lebih merupakan tindakan sepihak atau bersegi satu.

Ada beberapa contoh seperti pada ijin usaha pertambangan tidak dapat dikatakan bahwa pihak yang bersangkutan berkesempatan untuk terlebih dahulu menyatakan persetujuannya, sebab ijin pegusahaan pertambangan dan konsesi pertambangan tersebut terjadinya justru keputusan Pemerintah, yang sifatnya sepihak dan berlaku seketika.


            Parajudi Atmosudirdjo membagi HAN dalam dua bagian:
-           HAN Heteronom        :Bersumber pada UUD, Tap MPR dan UU.
-           HAN Otonomi            :Ialah Hukum operasional yang diciptakan                              Pemerintah dan Administrasi Negara.
                       
            Hukum Administrasi materiil terletak diantara Hukum prifat dan Hukum pidana, karena itu disebut juga Hukum antara sifat dan letak Hukum Administrasi yang demikian dapat digambarkan dalam skema di bawah ini :
  1. Hukum Konstitusi/ HTN
  2. Hukum Perdata Formil
  3. Hukum Perdata Materiil
  4. Hukum Administrasi Formil
  5. Hukum Administrasi Materiil
  6. Hukum Pidana Formil
  7. Hukum Pidana Materiil

Landasan Hukum Administrasi Negara terbagi tiga sebagai berikut :
a.       Negara Hukum
-          Asas legalitas dalam Pelaksanaan Pemerintah
-          HAM
-          Pembagian Kekuasaan
-          Pengawasan Pengadilan
b.       Demokrasi
-          Badan Perwakilan Rakyat
-          Asas Keterbukaan
-          Peran Serta Masyarakat
c.       Karakteristik Ajaran Instrumental

Ada dua konsep yang menjadi rujukan fungsi Hukum Administrasi Negara, yaitu:
1.    P. De Haar ct Dalam bukunya bestUUrecht in de Sociale Rechtstaat (1986) memaparkan tiga fungsi Hukum Administrasi yaitu :
       a.   Fungsi Normatif Meliputi Organisasi dan instrument Pemerintah
       b.   Fungsi Instrumental aktif dalam bentuk kewenangan, berupa beleid.
       c. Fungsi Jaminan jaminan Pemerintah menyangkut keterbukaan, berbagai       mekanisme control, perlindungan Hukum dang anti kerugian.

2.    J. Van Der Hoven Dalam bukunya De Drie Dimensies Van Het Bestuursrecht (1989) memaparkan tiga sisi Hukum Administrasi yaitu :
       a. Yaitu Hukum tentang kekuasaan Pemerintahan
       b. De Organizatie en instrumentarium.
       c. De rechtsposotie vander burger regenover het bestuur
               
            Secara sederhana Sumber Hukum adalah : segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan Hukum dan tempat dutemukannya aturan-aturan Hukum. Macam-macam sumber Hukum ini dapat di bagi menjadi dua :

A. Sumber Hukum Materiil
Adalah factor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dari atura-aturan huku. Factor tersebut adalah :
-          Sumber Hukum Historis
Sumber Hukum ini mempunyai dua arti yaitu :
  1. Sebagai sumber pengenalan/ tempat menemukan Hukum pada saat tertentu misalnya :
UU, Putusan-putusan Hakim, tulisan-tulisan ahli Hukum dan tidak tulisan yang bersifat Yuridis sepanjang membuat pemberitahuan mengenai lembaga-lembaga Hukum
  1. Sebagai sumber dimana pembuat Undang-undang mengambil bahan dalam membentuk peraturan Perundang-undangan misalkan, system-sistem Hukum pada masa lalu yang pernah berlaku pada tempat tertentu seperti system Hukum Romawi, system hukuk Perancis dan sebagainya.

-          Sumber Hukum Sosiologis
Adalah factor-faktor social yang mempengaruhi isi Hukum positif, artinya peraturan Hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

-          Sumber Hukum Filosofis
Memiliki dua arti yaitu :
Pertama : sebagai sumber Hukum untuk isi Hukum yang adil.
Kedua : sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari Hukum.

B. Sumber Hukum Formal
Sumber Hukum Formal adalah berbagai bentuk aturan Hukum yang ada, sumber Hukum ini terdiri dari :
1. Peraturan Perundang-undangan
Dalam keputusan Hukum, tidak semua peraturan dapat dikategorikan sebagai peraturan Hukum, suatu peraturan adalah peraturan Hukum bilamana peraturan itu mengikat setiap orang dank arena itu ketaatannya dapat dipaksakan oleh Hakim. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1986 Peraturan Perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun Daerah, serta semua keputusan Badan atau Pejabat TUN baik ditingkat  pusat maupun Daerah yang juga mengikat umum.

2. Konvensi/ Praktek Administrasi Negara atau Hukum Tidak Tertulis
Meskipun Undang-undang dianggap sebagai sumber Hukum Administrasi Negara yang paling penting, namun Undang-undang sebagai peraturan tertulis mempunyai kelemahan.


3. Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah Peradilan akan tetapi dalam arti sempit yang dimaksut dengan Yurisprudensi adalah ajaran Hukum yang tersusun dan dalam radilan, yang kemudian dipakai  sebagai landasan Hukum. Yurisprudensi juga diartikan sebagai himpunan putusan-putusan pengadilan yang disusun sistematik.


4. Doktrin
Meskipun ajaran Hukum atau pendapat para sarjana Hukum tidak memiliki kekuatan mengikat, namun pendapat sarjana Hukum ini begitu penting bahkan dalam sejarah pernah terdapat ungkapan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para ahli Hukum. Skema sumber Hukum Administrasi dalam arti Formal (Menurut Philipus Hadjon. Hal. 55). Selanjutnya dalam perjalanannya, sumber Hukum Administrasi dalam arti formal yaitu :
  1. UUD 1945
  2. Tap MPR
  3. UU dan PERPU
  4. PP
  5. Kepres
  6. Peraturan Menteri dan Surat Keputusan Menteri
  7. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
  8. Yurisprudensi
  9. Hukum Tidak tertulis
  10. Hukum Internasional
  11. Kepurusan Tata Udaha Negara
  12. Doktrin


DAFTAR PUSTAKA


Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara”.1983
Christine. Kanil.“Modul Hukum Administrasi Negara”.1997.
Handayaningrat, Soewarno. “Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management”.1980.
http://buletinbalitbang@dephan.go.id
Makhfudz. “Hukum Administrasi Negara”.2013.
Marbun. “Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara”. 1987.
Muslimin, Amrah. “Beberapa Azas-Azas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi”. 1981.
Mustafa, Bachsan.”Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara”.1986.

Sunindhia. “Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi”.1990.
Uteecht. “Pengantar Hukum Administrasi RI”.1999.

Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753
index='infeed'>index='infeed'>index='infeed'>