MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA BERDASARKAN UU DESA





BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
            Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial (commercial institution).1Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UUNo. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa.Dalam UU No. 32 tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.
            Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Tahun 2015 merupakan tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun2014 Tentang desa, yang merupakan bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara dan bangsa Indonesia dari kemandirian desadesanya. Adapun untuk mewujudkan desa yang mandiri diperlukan adanya strategi pembangunan. Diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
            Seperti Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (Based on village). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup: (1) pengembangan kelembagaan; (2) pemberdayaan masyarakat; (3) pengembangan ekonomi lokal, dan (4) pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa, salah satunya adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
            Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat. Sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreativitas masyarakatnya, maka BUMDes perlu didirikan. BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
            BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah Bottom- up planning) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa
            Adapun tugas dan peran pemerintah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.
            Pendirian BUMDes sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah (Bottom-Up Planning) dan perencanaan dari atas (TopDown Planning). Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah (Bottom-Up Planning) adalah bahwa BUMDes didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
            Sementara yang dimaksud dengan perencanaan dari atas (Top-Down Planning) adalah bahwa proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar instruksi dari pemerintah. 18 Agar keberadaan lembaga pengembangan ekonomi ini tidak dikuasai pihak tertentu (pemilik modal besar), maka kepemilikan lembaga ini harus dikelola oleh desa dan dikontrol bersama-sama sehingga tujuan utama lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat terwujudkan.



Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753
index='infeed'>index='infeed'>index='infeed'>