MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

PAPER: VISA MASTERCAD DAN PPATK




BAB I
PENDAHULUAN

Awal mulanya, kartu kredit muncul secara tidak sengaja. Penggunaan kartu tersebut terjadi pada tahun 1950-an. Hal ini dialami oleh seorang pengusaha terkenal asal Amerika bernama Frank McNa  mara. Peristiwa ini terjadi ketika Frank sedang mengadakan perjamuan makan dengan rekan usahanya. Betapa terkejutnya ia sewaktu akan membayar karena tidak membawa uang tunai. Hanya kartu identitasnya yang dapat ia berikan sebagai jaminan. Keesokan harinya, jaminan itupun ditagih ke kantornya. Dari kejadian yang tidak sengaja tersebut, muncullah ide Frank untuk menciptakan suatu sistem pembayaran dengan menggunakan instrumen kartu. Untuk pertama kalinya, kartu kredit pun muncul dan dikenal hingga sekarang masih digunakan adalah Dinners Club yang pada mulanya pemakainya sangat terbatas. Setelah beberapa dekade, kartu kredit semakin banyak digunakan. Hal ini menjadi factor pendorong munculnya penerbit kartu yang lain seperti Visa Card dan Master Card. Pada akhir tahun 1970-an, hampir seluruh negara di dunia mengenal kartu kredit (Susilo, 2000:169). Di Indonesia sendiri, kartu kredit masih relatif baru digunakan, yakni sejak tahun 1980-an, terutama sejak deregulasi 20 Desember 1988. Mulai tahun 1988, penggolongan bisnis kartu kredit dianggap sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988.
Pengembangan dan penggunaan kartu kredit di Indonesia dipelopori oleh Citibank dan Bank Duta (merger dengan Bank Danamon) dengan menerbitkan Master Card dan Visa Card. Saat ini jenis kartu kredit yang beredar selain Visa Card dan Master Card, adalah Visa BCA, Dinner Club, Procard, Exim Card, Duta Card, Kassa Card, Amex Card dan kartu-kartu kredit lainnya. Khusus untuk Dinner Club dan Kassa Card merupakan kartu kredit yang bukan dikeluarkan oleh bank, akan tetapi oleh lembaga pembiayaan seperti PT. Dinner Jaya Indonesia dan PT. Kassa Multi Finance (Siamat, 2005:634).
Menurut Bank Indonesia (dalam Jalil, 2007:1), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) adalah “seluruh instrumen sistem pembayaran yang pada umumnya berbasis kartu antara lain : kartu Automated Teller Machine (ATM), kartu kredit, kartu debit, serta jenis kartu lain yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, misalnya kartu smart, e-wallet, serta beberapa alat pembayaran lain yang dapat dipersamakan dengan kartu”. Secara umum, pembayaran berbasis warkat (paper-based payment system) masih mendominasi sistem pembayaran di Indonesia. Namun, sejalan dengan dioperasikannya system BI-RTGS (sistem transfer dana bernilai besar yang harus melalui proses settlements di BI) pada November 2000, maka sistem pembayaran elektronik menjadi lebih berkembang dan berperan penting dalam kehidupan. Hal ini terbukti dengan meningkatnya penggunaan pembayaran melalui Electronic Fund Transfer Point of Sale (EFTPOS) pada berbagai pusat perbelanjaan dan ritel. Sistem pembayaran dunia pun terus meningkat dan saat ini sedang berkembang trend less cash society, yaitu suatu perilaku masyarakat menggunakan non-cash dalam bertransaksi. Perkembangan menuju less cash society merupakan sebuah trend yang tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut antara lain didukung oleh perkembangan infrastruktur dan teknologi system pembayaran, seperti kartu ‘chip’. Dari sisi konsumen, penggunaan instrumen (non - cash payment) seperti card based dan electronic based saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan karena transaksi dapat dilakukan dengan praktis, cepat dan nyaman. Bagi masyarakat, penggunaan pembayaran non - tunai dengan menggunakan kartu, mempermudah transaksi mereka seperti penarikan tunai, transfer dana, dan pembayaran berbagai tagihan rutin lainnya. Semua itu dilakukan tanpa harus datang ke konter atau kantor bank (Jalil, 2007:7).
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan follow the money. Peran penting dan strategis PPATK dalam program assets recovery terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuranaset (assets tracing), baik padawaktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang peradilan.
Penelusuran aset hasil tindak pidana dapat dilakukan oleh PPATK baik di dalam maupun di luar negeri melalui kerjasama dan koordinasi.Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan (PJK bank dan non bank) serta penyedia jasa/barang lainnya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang, PJK dan penyedia jasa/barang lainnya sebagai garis depan untuk melakukan deteksi secara dini terhadap seluruh transaksi yang mencurigakan melalui sistem keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPATK.
Dalam rangka penyelamatan aset hasil tindak pidana secara dini, dengan kewenangannya untuk itu ada pada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memerintahkan PJK dan penyedia jasa/barang lainnya melakukan pemblokiran sementara terhadap harta kekayaan setiap orang atau perusahaan yang telah dilaporkan oleh PPATK. PJK dan penyedia jasa/barang lainnya setelah menerimaperintah, wajib melaksanakan pemblokiran sementara setelah surat perintah pemblokiran diterima.






















BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang PPATK

Praktek internasional di bidang pencucian uang lembaga semacam dengan PPATK disebut dengan nama generik Financial Intelligence Unit (FIU). Keberadaan FIU ini pertama kali diatur secara implisit dalam empat puluh rekomendasi dari Fanancial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Kebanyakan negara membentuk atau menugaskan badan tertentu untuk menerima laporan tersebut yang secara umum sekarang dikenal dengan nama Financial Intelligence Unit (FIU).
Financial Intelligence Unit (FIU) adalah lembaga permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Lembaga ini merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara. Keberadaan lembaga khusus ini mutlak ada dan memainkan peranan sangat strategis karena masalah pencucian uang merupakan persoalan yang cukup rumit, melibatkan organized crime yang memahami berbagai teknik dan modus kejahatan canggih. Penanganan issue pencucian uang menjadi bertambah berat terlebih karena karakteristik kejahatan ini pada umumnya dilakukan melewati batas-batas negara.
Pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang telah dilakukan cukup lama di beberapa negara. Australia misalnya memiliki AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) yang didirikan pada tahun 1989. FINCEN (Financial Crime Intelligence Network) yang dikenal sebagai Financial Intelligence Unit di Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1990. Sementara itu kehadiran lembaga sejenis di wilayah Asia Tenggara relative baru dikenal beberapa tahun belakangan ini. Lembaga tersebut antara lain AMLO (Anti Money Laundering Office) di Thailand yang didirikan pada tahun 1999, Unit Perisikan Kewangan di Malaysia yang berdiri pada tahun 2001, STRO (Suspicious Transaction Reports Office) Singapura pada tahun 2000 serta The Office of Anti Money Laundering di Filipina sejak tahun 2001. Indonesia sendiri dalam rangka menjalankan misi di atas telah didirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 17 April 2002.
Sejarah singkat pembentukan PPATK di Indonesia diawili dengan didirikan The Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) pada tahun 1997 yang merupakan organisasi internasional otonom dan kolaboratif di Bangkok, Thailand. Saat ini memiliki 41 anggota dan sejumlah international and regional observers. Beberapa organisasi internasional kunci yang berpartisipasi dan mendukung, upaya APG di wilayah ini termasuk Financial Action Task Force, Internasional Moneter Fund, Bank Dunia, OECD, United Nations Office on Drugs and Crime,Asian Development Bank and the Egmont Group of Financial Intelligence Units.
Anggota APG berkomitmen untuk pelaksanaan yang efektif dan penegakan standar-standar yang diterima secara internasional terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, khususnya 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus tentang Pembiayaan Teroris dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Indonesia meratifikasi The UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatangan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan dan mengambil langkah-Iangkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasikan, melacak dan membekukan atau menyita hasil perdagangan obat bius.
Indonesia pada tahun 2002 menjadi anggota Asia Pasific Group on Money Laundering. Bank Indonesia pada tanggal 18 Juni 2001 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Know Your Customer yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi nasabah, memantau profil transaksi dan mendeteksi asal-usul dana. Berdasarkan PBI ini Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan disampaikan ke Bank Indonesia dan dilakukan analisis oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia. Sejak bulan Juni 2001 Indonesia bersama sejumlah negara lain dinilai kurang kooperatif dan dimasukkan ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
Predikat sebagai NCCTs diberikan kepada suatu negara atau teritori yang dianggap tidak mau bekerja sama dalam upaya global memerangi kejahatan money laundering. FATF pada bulan Oktober 2001 mengeluarkan 8 Special Recommendations untuk memerangi pendanaan terorisme atau yang dikenal dengan counter terrorist financing.
Pemerintah pada tahun 2002 resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pemerintah RI mengangkat Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gde Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK pada bulan Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Presiden No. 201/M/2002. Selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2002 keduanya mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI.27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pada tanggal 13 Oktober 2003 mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2003. PPATK diresmikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2003, dan mulai saat itu PPATK telah beroperasi secara penuh dan berkantor di Gedung Bank Indonesia.
Sejalan dengan berdirinya PPATK dan untuk menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004, Pemerintah RI membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite. Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur Bank Indonesia. Komite ini bertugas antara lain merumuskan arah kebijakan penanganan tindak pidana pencucian uang dan mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasannya.
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada Bulan Juni 2004 menetapkan rekomendasi kesembilan dalam rangka memerangi terorisme. Sembilan rekomendasi khusus FATF mencakup serangkaian tindakan, perlu dilakukan setiap yuridiksi dalam mengimplementasikan secara efektif upaya melawan pendanaan teroris. Pemerintah mengangkat tiga Wakil Kepala PPATK lainnya untuk masa jabatan 2004-2008, yaitu: Priyanto Soewarno yang membidangi administrasi: Susno Duaji, membidangi Hukum dan Kepatuhan; Bambang Setiawan, membidangi Teknologi Informasi. Ketiga Wakil Kepala PPATK tersebut mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 29 Agustus 2004 Indonesia pada Bulan Februari 2005 berhasil keluar dari daftar hitam Non Cooperative Countries and Territories oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Pada tanggal 8 November 2006, Yunus Husein diangkat kembali sebagai Kepala PPATK untuk masa jabatan 2006-2010. Pemerintah dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan menguatkan keberadaan PPATK pada tahun 2010 mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2010.
Keberadaan Undang-Undang ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan mendesak terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lain, serta dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Lebih dari itu Undang-Undang ini mengakomodir berbagai ketentuan dan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme atau yang dikenal “FATF Revised 40+9 Recommendation.
B. Tinjauan Tentang MASTERCARD
MasterCard Inc. adalah penyedia layanan pemrosesan pembayaran dan keuangan, khususnya melalui kartu kredit dan kartu debit. Ia merupakan perusahaan pemrosesan pembayaran terbesar kedua, setelah Visa, yang beroperasi di lebih dari 200 negara.
Perusahaan ini menjadi perusahaan terbuka tahun 2006; sebelum itu, perusahaan ini dimiliki oleh ribuan lembaga keuangan yang menerbitkan kartu. MasterCard dikenal sebagai Interbank/Master Charge dari tahun 1966 hingga 1979. Perusahaan ini didirikan sebagai alternatif bagi BankAmericard (yang akhirnya menjadi Visa card) oleh empat bank California: Wells Fargo, Crocker National Bank, United California Bank, dan Bank of California.
Tahun 1966, kelompok bank ini mendirikan Interbank Card Association. Bersama dengan Marine Midland Bank New York, mereka membuat kartu Master Charge. Tahun 1968, sebuah gabungan dengan Eurocard membawa kartu tersebut ke pasar Eropa. Kartu itu berganti nama menjadi MasterCard di tahun 1979, dan menjadi MasterCard Worldwide di tahun 2006 untuk menandai jangkauan global perusahaan.
Perdagangan MasterCard: Yang Perlu Anda Ketahui
Laporan tahunan dan laporan pendapatan triwulan MasterCard menyediakan gambaran penting tentang pertumbuhan masa depan perusahaan. Pedagang harus memperhatikan dengan cermat setiap berita atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.
MasterCard pernah menghadapi beberapa gugatan anti-monopoli karena bekerja sama dengan Visa menghadapi American Express, menggunakan klausul daftar hitam dan eksklusivitas untuk mencegah bank berbisnis dengan American Express. Gugatan lain pernah disampaikan terhadap perusahaan atas biaya gesek yang tinggi.
Ketika kartu kredit itu pertama kali diluncurkan, ia dielu-elukan sebagai sebuah inovasi dan mengubah cara orang melakukan transaksi keuangan. Sekarang meningkatnya pembayaran mobile dan online mendorong berbagai inovasi baru. Global Payments (GPN) sepakat untuk mengimplementasikan layanan pembayaran digital MasterPass dari MasterCard. Pedagang harus memantau bagaimana MasterCard mampu memanfaatkan teknologi baru.
Visa dan MasterCard mendapat kritikan karena dominasi mereka di pasar pemrosesan pembayaran di seluruh dunia. Ketika MasterCard memblokir pembayaran terhadap WikiLeaks, para pejabat Eropa khawatir bahwa perusahaan Amerika dapat mencegah penduduk Eropa melakukan pembayaran kepada perusahaan Eropa.
Jangkauan global MasterCard menunjukkan kekuatannya yang luar biasa besar. Jika Eropa dan Rusia memutuskan untuk beralih dari MasterCard ke perusahaan pemrosesan pembayaran milik mereka sendiri, MasterCard mungkin kehilangan sebagian pengaruhnya. Kemampuan perusahaan untuk beralih ke pasar pembayaran online akan membantu menentukan keberhasilan perusahaan di masa depan.
Pedagang yang tertarik dengan perdagangan MasterCard harus melakukan analisis cermat tentang perusahaan ini. UFX menyediakan alat, tip perdagangan, dan layanan pendukung untuk membantu Anda mengambil keputusan paling cerdas tentang perdagangan MasterCard.
C. Tinjauan Tentang VISA
The Visa International Service Association atau biasanya dipanggil VISA adalah perusahaan kartu kredit yang didirikan tahun 1958. Perusahaan ini merupakan perusahaan kartu kredit terbesar di dunia.
Saat ini, VISA merupakan bagian dari Citibank, suatu unit bisnis dari Citigroup. Perusahaan ini dimiliki oleh lebih dari 21.000 institusi keuangan yang menerbitkan kartunya. Markasnya terletak di San Francisco, California, Amerika Serikat.
            Visa memiliki beberaa jenis kartu kredit diantaranya adalah:
- VISA Signature
Jenis kartu kredit ini tergolong sangat eksklusif. Orang yang memiliki kartu ini tidak bisa sembarangan, biasanya untuk Anda yang pengusaha atau professional yang sudah ternama dan terkemuka. Tidak hanya itu, untuk memiliki kartu ini, masih akan dinilai kelayakan harta yang dimiliki, seperti deposito, investasi, rekening koran, rekening tabungan, dll yang berhubungan dengan kekayaan Anda. Keuntungan dari memiliki kartu kredit ini adalah Anda memiliki limit yang sangat besar. Awal minimum limit Anda mulai dari 100 Jutaan rupiah hingga tak terhingga. Fasilitas yang diberikan pun sangat bervariasi, mulai dari Airport Lounge, travel assist, keanggotaan klub golf, special travel, dsb.
- VISA Infinite
Kartu kredit jenis ini tidak ditawarkan kepada umum. Pemiliknya terbatas hanya untuk Anda yang memiliki aset atas 100 ribu USD atau 1 Milyar rupiah dalam bentuk tunai. Selain itu, pemiliknya khusus bagi nasabah premium, yakni yang memiliki rekening, deposito, atau investasi dari bank penerbit kartu. Limit kartu kredit ini dimulai dari 50 Juta rupiah hingga tak terbatas. Semakin besar harta Anda, maka semakin besar pula limit kartu kredit Anda. Fasilitas yang ditawarkan oleh kartu kredit ini adalah asuransi perjalanan, travel assist, hingga special priority pass, yaitu kemudahan yang diberikan ketika berhadapan dengan petugas imigrasi di airport hamper seluruh dunia. Bahkan pemilik kartu kredit ini biasanya memiliki akses langsung untuk menyewa jet pribadi.




BAB III
PEMBAHASAN

HUBUNGAN KARTU KREDIT DAN PPATK DALAM MASALAH MONEY LAUNDRY
MONEY LAUNDERING (PENCUCIAN UANG)
Definisi/Pengertian money laundering (ML) adalah kegiatan untuk menyembunyikan, menutupi dan/atau menyamarkan asal usul uang/kekayaan yang didapat secara ilegal menjadi sumber dana yang seolah – olah berasal dari transaksi legal.
Kegiatan yang dilakukan meliputi :
1. Menempatkan ; contohnya dalam bentuk deposito (artian dinikmati dalam jangka waktu lama)
2. Mentransfer ; contohnya dana antar negara.
3. Membayarkan & membelanjakan ; salah satunya melalui pembelian property, pembelian barang seni dengan menjalin kerjasama dengan pemilik gallery, pembelian logam mulia.
*Untuk kasus pembelian barang seni dapat dijabarkan bahwa ada modus pelaku ML menjalin kerjasama dengan pemilik gallery, khususnya lukisan dimana pelaku menitipkan uang ilegalnya sebesar Rp.5 M kepada pemilik gallery kemudian seolah – olah pelaku membeli lukisan dengan harga Rp.5 juta. Beberapa waktu kemudian disaat keadaan sudah dirasa aman menurut perhitungan pelaku, maka disusun rencana antara pelaku dengan pemilik gallery untuk mengadakan suatu pameran lukisan. Pelaku menghubungi pemilik gallery untuk diikutsertakan lukisan miliknya dalam pameran tersebut dan pemilik gallery menyanggupi. Kemudian diatur sedemikian rupa bahwa dalam pameran tersebut terdapat pembeli potensial yang tertarik dengan lukisan milik pelaku dan menawar seharga Rp.5 M dan disetujui oleh pelaku ML dengan beserta kuitansi pembelian. Dalam kasus ini seolah – olah ada pembeli tertarik dengan lukisan tersebut, karena benda seni tidak ada tolok ukur nominalnya. Namun sebenarnya dana pembelian lukisan tersebut berasal dari dana ilegal milik pelaku yang telah “dicuci” di pemilik gallery. (Studi kasus di Bank Panin)
4. Menghibahkan & menyumbangkan ; contohnya dengan pendirian yayasan.
5. Menukarkan atau perbuatan lainnya ; contohnya dalam bentuk penukaran mata uang asing.
Kegiatan AML (Anti Money Laundering) dilakukan semata – mata untuk alibi dalam proses kegiatan ML.
Kegiatan ML itu dilakukan melalui ; korupsi, penyuapan, jual beli senjata gelap, penyelundupan (barang/manusia), transaksi narkoba, prostitusi,insider trading (untuk bank go public dalam artian adanya pihak internal yang menjual informasi perusahaan kepada perusahaan sekuritas), pendanaan kegiatan terorisme, perjudian dan pemalsuan uang.
Konsep dasar ML adalah :
1. Ada setoran dana yang tidak normal;
2. Transaksi tidak sesuai dengan profil pemilik rekening;
3. Setoran tersebut patut dicurigai dari hasil tindak pidana;
4. Pemilik dana atau penyetor tidak mampu memberikan penjelasan dan bukti yang meyakinkan saat dimintai keterangan sumber dana tersebut.
Dari keempat indikasi tersebut, untuk poin 1 s.d 4 ialah indikasi minimum money laundering.
*Untuk profil pemilik rekening, batas toleransi limit penghasilan perseorangan dalam setahun dapat dimaksimalkan 2x (dua kali) lipat dari yang ada di form pembukaan rekening. Sedangkan untuk penghasilan badan usaha menjadi 3x lipat. Misalnya pemilik rekening (perseorangan) menyatakan penghasilan setahunnya dibawah Rp.50 Juta, maka selaku petugas Customer Service diperkenankan mengisinya di sistem menjadi dibawah Rp.100 Juta. Hal ini diperuntukan supaya nasabah tidak setiap saat terkena “flag warning” dari sistem, karena batas atas toleransi nasabah tersebut Rp.100 juta. (studi kasus dari Bank Panin)
*Hal ini dapat diterapkan di Bank Royal Indonesia, namun diperlukan kebijakan tertulis mengenai batas atas dari suatu nasabah perorangan maupun badan usaha.

Penempatan
• Menempatkan dana ilegal kedalam transaksi non tunai (deposito, tabungan dll)
• Menempatkan dana pada PJK dalam pecahan “kecil – kecil” pada banyak rekening.
• Tujuan proses penempatan ini adalah untuk menghilangkan jejak perolehan uang.

Pentingnya kewaspadaan terhadap kegiatan money laundering dikarenakan :
• Memiliki dampak ekonomis ; yaitu salah satunya meningkatkan country risk yang berdampak pada meningkatnya premium risk negara. Dikarenakan semakin tinggi country risk suatu negara, maka akan semakin tinggi pula biaya administrasi transfer antar negara. Indonesia pernah mengalami hal ini pada saat terjadi kerusuhan sosial tahun 1998 yang mengakibatkan pergantian kekuasaan.
• Berpengaruh terhadap financial institution ; salah satunya buruknya reputasi dan integritas. Dunia perbankan Indonesia pernah mengalami hal ini pada kurun 1998 dimana di sebagian besar negara, L/C yang diterbitkan oleh perbankan Indonesia tidak diterima.
Volume skala ML dunia
Berdasarkan penelitian IMF,sepanjang tahun 2000 besarannya sekitar 2% s.d 5% dari GDP (PDB-Pendapatan Domestik Bruto) atau setara dengan US$ 590 M s.d US$ 1,2 Triliun.
Financial Action Task Force (FATF)
Sebuah badan dunia didirikan tahun 1989 sehubungan dengan merebaknya masalah ML di dunia. Dibentuk untuk menerapkan rejim AML. FATF juga melakukan monitoring terhadap negara yang belum menerapkan kebijakan AML dalam sistem keuangannya.
Pentingnya penerapan AML di Indonesia
Masuknya Indonesia dalam “Negative List FATF” / NCCTs (Non Cooperative Countries and Teritories) sejak Juni 2001 s.d Feb. 2005.
Parameter NCCT itu sendiri adalah :
1. ML belum menjadi tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman.
2. Tidak efektifnya peraturan dan pengawasan pelaksanaan ML pada lembaga keuangan di Indonesia.
3. Belum adanya keharusan melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas terkait (Mandatory Reporting System).
4. Tidak adanya peraturan ML/KYC untuk lembaga non-Bank.
Sanksi – sanksi FATF untuk NCCTs diantaranya adalah :
1. Pemutusan hubungan korespondensi banking.
2. Meningkatnya country risk – premium risk.
3. Pencabutan ijin operasi kantor cabang / perwakilan diluar negeri.
Upaya yang dilakukan Indonesia untuk keluar dari NCCTs list diantaranya adalah :
1. Ditetapkannya UU No.15/2002 tanggal 17 April 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
2. Disahkannya revisi UU No.15/2002 menjadi UU No.25/2003 tentang tindak pidana pencucian uang.
3. Dibentuknya PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai FIU (Forum Intermediary Unit).
4. Dikeluarkannya ketentuan KYC untuk industri perbankan dan lembaga keuangan non Bank.
5. Penjajagan kerjasama internasional antara lain dalam bentuk MoU dengan FIU negara lain.

Berdasarkan hasil sidang FATF pada Februari 2005, maka diputuskan bahwa Indonesia keluar dari NCCT’s list. Namun demikian Indonesia dimonitor selama 1 tahun. Bilamana hasil monitoring menyatakan Indonesia gagal, maka akan dicantumkan kembali dalam NCCT’s list.
Ada 2 hal yang menjadi perhatian bagi Indonesia untuk ditingkatkan, yaitu :
1. Peningkatan identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh lembaga PJK – KYC Principle.
2. Pemeriksaan dan penilaian lembaga penyedia jasa keuangan secara ketat oleh regulator dan diikuti dengan upaya perbaikan serta pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Manfaat Penerapan Prinsip KYC sebagai Upaya Menangkal Praktek AML
1. Pendeteksian transaksi mencurigakan sejak dini.
2. Memperkuat kepatuhan terhadap peraturan perbankan.
3. Mengurangi kemungkinan Bank menjadi sasaran praktek ilegal atau tindak pidana.
4. Melindungi reputasi Bank.

Ciri – ciri transaksi yang perlu diwaspadai untuk menangkal Money Laundering Activity atau Analisis dalam STR :
1. Transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan komersial yang wajar.
2. Menggunakan uang tunai dalam jumlah besar.
3. Tidak lengkapnya informasi/data.
4. Aktivitas nasabah tidak sesuai dengan profil dan karakteristiknya.
5. Adanya usaha nasabah untuk menghindari persyaratan pelaporan. (Misal ;persyaratan pelaporan transaksi tunai adalah >Rp.500 juta, namun dalam kenyataannya si nasabah melakukan penyetoran secara rutin sebesar Rp.499.999.000,00. Sehingga secara sistem pasti terhindar.)

Contoh transaksi masuk kategori Transaksi Yang Mencurigakan :
A. Media Transaksi Tunai
1. Penyetoran tunai dalam jumlah besar, padahal biasanya penyetoran menggunakan bilyet giro/cek.
2. Penyetoran langsung ditransfer ke rekening yang tidak ada hubungan dengan pemilik dana dan tidak dijelaskan untuk siapa dan untuk apa.
3. Penyetoran dengan dipecah – pecah menjadi beberapa slip setoran dan jika ditotal nominalnya besar.
4. Penukaran uang ke valuta asing dengan frekuensi yang sangat tinggi.
5. Peningkatan transaksi tunai dalam jumlah besar.
6. Seringnya terdapat uang palsu dalam setiap setoran tunai.
7. Pembayaran transfer dengan uang tunai dan dalam jumlah besar.
8. Penyetoran setelah jam kas tutup (titipan) dalam jumlah besar untuk menghindari pertanyaan dari petugas bank.

B. Media Transaksi Investasi & Aktivitas Luar Negeri
1. Performance nasabah tidak layak untuk membeli surat berharga/penempatan deposito dalam jumlah tertentu.
2. Transaksi pinjaman/kredit dengan jaminan dana deposito yang diblokir, yang mana dana deposito tersebut berasal dari negara perdagangan narkotika.
3. Permintaan untuk pengelolaan dana investasi yang tidak jelas sumbernya.
4. Menerima transfer dana dari High Risk Country.
5. Menerima kiriman dana dalam jumlah besar yang tidak sesuai dengan karakteristik nasabah dan kemudian langsung ditransfer kembali ke negara lain.
6. Permintaan pembelian Travel Cek dalam mata uang asing dengan frekuensi tinggi.

UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 13 menyatakan bahwa :”Laporan transaksi keuangan mencurigakan disampaikan paling lambat 3 hari kerja setelah PJK/Bank mengetahui/meyakini adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.”
PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)
Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah dan memantau transaksi nasabah.
Transaksi keuangan mencurigakan :
1. Transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik nasabah, termasuk transaksi yang patut diduga dengan bertujuan menghindari pelaporan transaksi.
2. Transaksi yang tidak dapat diyakini kewajarannya setelah dilakukan verifikasi oleh Bank.
3. Transaksi yang dilakukan dengan high risk customers, high risk business dan high risk countries.
4. Transaksi yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana.
Penerapan KYC di Bank.
Penerapan KYC di Bank dilaksanakan dengan :
1. Penunjukan Pejabat UKPN Pusat oleh Direksi;
2. Struktur organisasi dan personel UKPN Pusat dan Cabang;
3. Pengesahan kebijakan dan prosedur operasional penerapan prinsip mengenal nasabah oleh Dewan Komisaris.

Tugas UKPN (Unit Kerja Pengenalan Nasabah)

1. Memastikan adanya pengembangan sistem penerimaan dan identifikasi nasabah serta transaksi yang mencurigakan.
2. Memantau pengkinian data nasabah & profil transaksinya, serta melakukan pemantauan nasabah yang high risk.
3. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan prinsip mengenal nasabah oleh unit kerja terkait.
4. Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh unit terkait.
5. Menyusun laporan transaksi keuangan tunai sebesar >Rp.500 juta untuk disampaikan kepada PPATK melalui UKPN Pusat.
6. Memantau, menganalisa & merekomendasikan kebutuhan training KYC Principle bagi pejabat dan staf terkait.

Profil yang lengkap sangat membantu dalam melakukan identifikasi unsual transaction karena sistem telah mampu mendeteksi :
1. Transaksi yang tidak sesuai dengan profil; dan
2. Transaksi yang ditujukan untuk menghindari kewajiban pelaporan.

Parameter High Risk Customer :
• Penyelenggara negara (UU No.28/1999) seperti : pejabat pemerintah, anggota parlemen, hakim, jaksa, perwira TNI/Polri dan keluarganya.
• Akuntan,
• Lawyersn notaris
• Broker/Dealer dsb.
Parameter High Risk Business :
• Money Changer
• Antique Shops
• Pelelangan
• Restoran
• Tempat hiburan dsb.

Parameter High Risk Country :
(negara yang pernah masuk dan masih dalam NCCT’s) meliputi
• Indonesia
• Filipina
• Cook Island
• Myanmar (masih)
• Nigeria (masih)
• Nauru

CSO harus memberikan perhatian lebih detail terhadap nasabah atau calon nasabah yang termasuk dalam salah satu parameter di atas.
Pelaporan yang dibuat oleh UKPN Pusat ke PPATK :
• Pelaporan CTR
• Untuk jenis transaksi penarikan atau penyetoran dengan uang tunai.
Nominal transaksi >Rp.500 juta nasabah maupun walk in customer dalam 1 hari kerja.
Pelaporan STR
• Laporan on – line melalui website PPATK atau manual oleh petugas UKPN Pusat berdasarkan laporan dari UKPN Cabang.
• Jumlah tidak terbatas.
Jenis – jenis laporan yang harus dibuat oleh Kantor Cabang (UKPN Cabang) ke UKPN Pusat :
• Laporan STR
• Laporan pengkinian data
• Laporan CTR
*contoh kasus : ada nasabah X yang melakukan transaksi di 3 cabang berbeda dan transaksi tersebut terindikasi STR, maka yang membuat laporan STR ke Pusat adalah cabang pemilik rekening.
Pengertian transaksi keuangan tunai
• Transaksi keuangan tunai yang wajib dilaporkan oleh PJK kepada PPATK adalah transaksi yang memenuhi kriteria :
• Merupakan penarikan/penerimaan atau penyetoran/pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan atau uang logam) ;
• Dalam jumlah kumulatif Rp.500 juta atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara; dan
• Dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu PJK.

Transaksi keuangan tunai yang dikecualikan :
1. Transaksi antarbank;
2. Transaksi dengan pemerintah;
3. Transaksi dengan bank sentral;
4. Pembayaran gaji dan pensiun; dan
*pada umumnya dideteksi dengan analisis 6 bulan terakhir.
5. Transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Ka. PPATK atau atas permintaan PJK yang disetujui oleh PPATK.

Para pihak yang harus dilaporkan :
1. Pemegang rekening/pelaku transaksi
2. Pelaku transaksi yang merupakan perantara, pemegang kuasa;
3. Walk in customer.

Objek yang harus dilaporkan :
1. Identitas pemegang rekening/pelaku transaksi
 Nama / nama perusahaan
 NPWP
 Alamat
 Tanggal lahir
 Pekerjaan/profesi
 Jenis identitas
 Data rekening (khusus untuk nasabah pemegang rekening
 jenis rekening
 no.rekening
2. Informasi mengenai transaksi
 Kas masuk/keluar dalam Rp./valas
 Total kas masuk/keluar
 Tanggal transaksi
 Rekening yang terkait dengan transaksi
 Nama kantor PJK tempat terjadinya transaksi
 Alamat PJK tempat terjadinya transaksi
 Nama dan pejabat PJK yang melaporkan (khusus pelaporan secara manual)

Walk in Customer/WIC
Setiap orang yang melakukan hubungan transaksi Rp.100 juta keatas dengan Bank namun tidak memiliki rekening pada Bank.

Transaksi yang biasa dilakukan oleh WIC :
• Penyetoran ke rekening nasabah
• Pencairan cek nasabah
• Pembayaran kartu kredit atau tagihan lain seperti telepon, listrik, air atau asuransi.
• Pembelian/penjualan travel cek atau valas.
• Transfer keluar.

Identifikasi Transaksi Mencurigakan
• Perilaku nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi, gugup, tergesa – gesa dan kurang percaya diri.
• Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal – hal yang berkaitan dengan identitas, sumber penghasilan.
• Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau palsu, seperti ttd berbeda atau foto tidak sama.
• Nasabah/calon nasabah enggan memberi/menolak memberi informasi/dokumen yang diminta petugas Bank.
• Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi petugas Bank untuk tidak melaporkan sebagai transaksi mencurigakan dengan berbagai cara.
• Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka pendek saja.

Pengawasan oleh pengurus bank
• Dewan komisaris mengawasi pelaksanaan prinsip KYC yang dilakukan oleh bank.
• Dewan direksi bertanggung jawab atas penerapan KYC.
• Pengawasan atas hal tersebut dilakukan melalui Direktur Kepatuhan dan/atau SKAI Bank.
Sanksi
Sesuai dengan pasal 8 UU TPUU, PJK yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan CTR kepada PPATK akan dikenakan denda sebesar minimal Rp.250 Juta dan maksimal Rp.1 M.
Parameter dalam sistem untuk menentukan STR suatu nasabah :
• Jumlah penghasilan
• Untuk perseorangan (dapat diisi pada form pembukaan rekening 2x lipat dari penghasilan per tahun)
• Untuk badan usaha (dapat diisi pada form pembukaan rekening 3x lipat dari penghasilan per tahun)
Kewajiban bank (PJK)
• Membangun database nasabah (CIF)
• Monitoring transaksi nasabah
• Melaporkan transaksi mencurigakan (STR) & transaksi tunai (CTR)

MEMBANGUN DATABASE NASABAH
PBI mensyaratkan “persyaratan minimum”, yaitu : identitas nasabah; pekerjaan; sumber dana; & tujuan penggunaan dana.
Pengisian dengan LENGKAP dan BENAR akan membantu tugas front liner dalam :
• Mengenal profil nasabah
• Marketing dan cross selling – untuk mengetahui kebutuhan nasabah.
• Melakukan proses pemantauan transaksi nasabah dalam rangka menemukan indikasi transaksi mencurigakan. – poin ini merupakan fokus utama petugas UKPN.
• Lebih dekat dengan nasabah
• Security – pencegahan terhadap indikasi tindak pidana.
Pembukaan rekening baru :
• Nasabah baru wajib mengisi formulir CIF secara lengkap dan benar disertai dokumen pendukung.
• Melakukan verifikasi terhadap infomasi calon nasabah.
• CS wajib menolak aplikasi bila nasabah tidak dapat memenuhi atau melengkapi data/dokumen yang diminta dan/atau terdapat keraguan atas informasi nasabah.
*salah satu kegunaan/kepentingan data base nasabah.
• Cross selling; dalam artian data base yang akurat dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan & kebutuhan nasabah dalam menyalurkan kredit.
• Kepentingan data KPK/PPATK; dalam artian untuk kepentingan penyelidikan & penyidikan.
• Keputusan dewan direksi; dalam artian efisiensi dalam memutuskan suatu kebijakan terkait dari nasabah yang bersangkutan.

Pengkinian data nasabah
• Melakukan prioritas updating terhadap nasabah yang mudah dihubungi dan sering melakukan transaksi.
• Informasi nasabah dapat diperoleh baik melalui pertemuan secara langsung, surat ataupun telepon.
• Mencatat upaya yang telah dilakukan untuk menghubungi nasabah dalam file nasabah sebagai bukti telah dilakukan konfirmasi kepada nasabah dan secara periodik direview oleh Kacab.
• Apabila kesulitan menghubungi nasabah, maka dapat dilakukan
• input pesan di level CIF dan rekening. Informasi yang ditulis dapat berupa pemberitahuan terkait dengan kendala yang dihadapi.

KYC Infrastructure terdiri atas :
• Customer Information Files (CIF)
• Files retention; dalam artian pemeliharaan rekening maksimal 5 tahun setelah rekening tutup.
• Responsible unit for CIF; dalam artian harus ada pengkinian data nasabah setiap periodenya.
• Processes & procedures
• Database; pengisian data nasabah sesuai dengan form pembukaan rekening.
• Reporting; adanya mekanisme pelaporan dalam bentuk sistem.
• Guidelines; adanya juklak internal terkait KYC itu sendiri.
• Management commitment; dalam artian disesuaikan dengan kebutuhan & kemampuan finansial Bank itu sendiri dalam menyiapkan infrastruktur.

Monitoring transaksi (manual) dapat dilakukan dengan cara :
• Menyesuaikan antara profil dengan karakteristik nasabah itu sendiri.
• Menelusuri apakah transaksi itu sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.
• Menganalisis apakah transaksi yang dilakukan untuk menghindari pelaporan.




BAB IV
KESIMPULAN

Kesimpulan
Dalam perkembangan pengaturan pencucian uang di Indonesia telah dilakukan perubahan yang mendasar dengan diundangkannya UU PPTPPU. Perubahan tersebut dilakukan demi kepentingan nasional dengan penyesuaian standar internasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Perubahan mendasar diantaranya diaturnya kewenangan PPATK yang lebih luas dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, meskipun bukan kewenangan penyidikan. Beberapa kewenangan baru, yaitu: pemeriksaan dan penghentian sementara transaksi, merekomendasi penyadapan, melakukan perturan informasi, melakukan kerkasama dalam dan luar negeri baik bilateraql maupun multilateral. Dengan bertambahnya kewenangan PPATK yang diberikan undang-undang, diharapkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan lebih optimal.
Pengaturan Model penindakan yang dapat diterapkan PPATK sangat terkait dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif oleh PPATK. Pengaturan yang cukup lengkap dan jelas mengenai jenis sanksi administratif maupun tatacara penerapannya, akan memudahkan dalam implemntasinya. Selanjutnya akan dapat memberikan kontribusi pendapatan negara yang 329 Yuridika: Volume 28 No 3, September – Desember 2013 diperoleh melalui penerimaan denda administratif yang disetor ke kas negara atas pelanggaran kewajiban pelaporan.akan yang dimiliki PPATK khususnya dalam pengembalian aset hasil kejahatan ke dalam negeri. Untuk lebih mengoptimalkan peran PPATK, seyogyanya lembaga ini benar-benar independen dan terbebas dari campur tangan semua pihak, agar hasil analisis yang dilakukan mempunyai nilai kepercayaan dan akuntabel. Sehingga menjadi lembaga yang disegani baik di dalam dan di luar negeri karena pengaruhnya yang luar biasa dalam membantu aparat penegak hukum untuk menelusuri aset hasil tindak pidana. Kemauan bersama untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku merupakan modal utama bagi pihak pelapor maupun setiap orang akan membantu negara kita untuk keluar dari persoalan korupsi dan kejahatan yang menghasilkan aset. Penegakan hukum yang sungguh-sungguh (penegakan sanksi administratif) akan memberikan efek jera bagi pelaku, baik yang telah melakukan dan menjadi aspek pencegahan bagi calon pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, M.Arief., Tindak Pidana Pencucian Uang Money laundering, Cetakan Ketiga, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
Ariawan, I Gusti Ketut,”Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan dalam Pengembalian Aset Negara”, Kertha Patrika, Vol 33 No.1 Januari 2008.
Arief, Barda Nawawi, “Kebijakan Formulasi UUTPPU: Tantangan Penegakan Hukum Pemberantasan Money Laundering (Tinjauan Hukum Pidana Materiil)”, Makalah Diskusi Ammandemen UUTPPU, Jakarta 2005.
Ashe, Michael and Paula Reid, Money Laundering Risk and Liabelities, London: Round Hall, Sweet & Maxwell, 2000.
Campbel , Enid Cs, Legal Research, Material and Method, Sidney: LBC, Information Service 1996.
Cassella, Stefan D , “The Case for Civil Forfeiture; Why in Rem Proceedings Are an Essential Tool for Recovering the Proceeds of Crime”, Journal of Money Laundering Control, Vol.11.
Gilmore, William C., Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Counterrneasures, Second Edition, revised and expanded, Belgium: Council of Europe Publishing, 2002.
Husein, Yunus, Rahasia Bank (Privasi versus Kepentingan Umum),Jakarta:Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
---------, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Jakarta:Books Terrace & Lirary, 2007. Paredede, Marulak, Masalah Money Laundering di Indonesia, Jakarta: BPHN, 1994.
Sham, Alain ,“Money Laundering Laws and Regulations: China and Hong Kong”, Journal Money Laundering Control, London: Vol.9, 2006.
Siahaan, NHT, Money Laundering & Kejahataan Perbankan, Jakarta: Jala, 2008.
Sjahdeini, Sutan Remy, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme,Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.
Smith, Ian (General editors), AssetRecovery Criminal Confiscation and Civil Recovery, UK: Lexis Nexis Butterworths, 2003
Stessen, Guy, Money Laundering A New Perspective Law Enforcement Model, New York: Cambridge University Press, 2000

Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753