MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

PAPER: HUKUM KEUANGAN NEGARA




BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; Ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian merupakan suatu siklus yang diatur dalam Undang-Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembahasan mengenai keuangan negara lebih difokuskan pada fungsi pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sesuai dengan ketentuan undangundang di bidang keuangan negara. Menurut Stoner dan Winkel (1987), manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan anggota-anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian di bidang keuangan harus dilakukan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Sektor Publik menjadi semakin signifikan. Dalam perkembangannya, APBN telah menjadi instrumen kebijakan multi fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar fungsi APBN dapat berjalan secara optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis[1].
Sebagai sebuah sistem, pengelolaan anggaran negara telah mengalami banyak perkembangan. Dengan keluarnya tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, sistem pengelolaan anggaran negara di Indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik.
Pemerintah telah menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada tahun anggaran 2005 dan 2006. Ternyata masih banyak kendala yang dihadapi, terutama karena belum tersedianya perangkat peraturan pelaksanaan yang memadai, sehingga masih banyak terjadi multi tafsir dalam implementasi di lapangan. Dalam periode itu pula telah dikeluarkan berbagai peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, peraturan dirjen dan sebagainya guna menutup kelemahan-kelemahan tersebut.
Perkembangan perekonomian di Indonesia dewasa ini sudah semakin pesat dan dinamis. Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya kesempatan bagi pertumbuhan usaha-usaha di berbagai bidang dan terbuka luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi yang dinamis juga turut memacu semangat seluruh masyarakat Indonesia untuk berusaha memperbaiki taraf hidup kehidupan mereka yaitu dengan cara memanfaatkan segala peluang pekerjaan yang ada dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, tidak heran apabila kita sering menjumpai seorang pengusaha mempunyai berbagai penghasilan dari bermacam-macam jenis usaha. Perkembangan perekonomian yang dinamis juga sangat menunjang penghasilan di Indonesia yang selama ini berasal dari sektor migas dan non migas[2].
Salah satu penghasilan negara dari sektor non migas adalah pajak. Pajak merupakan penghasilan negara yang sangat berperan memberikan kontribusi terbesar dalam membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan nasional demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, pemerintah juga bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan perekonomian yang lebih baik.
Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat, pemerintah terus berusaha mengadakan penyempurnaan atas sistem perpajakan yang berlaku yaitu dengan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment. Sistem self assessment adalah system pemungutan pajak dimana Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutangnya pada negara. Tetapi penerapan sistem ini di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti tata cara perpajakan secara menyeluruh. Selain itu, kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak masih kurang.
Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, diperlukan beberapa asas pemungutan pajak yaitu asas equality, certainty, convinience of payment, dan efficiency (Tjahjono & Husein, 2000). Keempat asas ini sangat penting terutama asas equality (asas keadilan) yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak.
Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap Wajib Pajak. Jadi semakin banyak penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak maka semakin besarpun pajak yang harus dibayarkan dan dilaporkan. Pajak dapat dibedakan menjadi beberapa jenis pajak. Salah satunya adalah pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Walaupun terdapat berbagai macam sumber penghasilan tetapi tidak membuat pajak yang seharusnya dibayarkan berkurang. Wajib pajak menyusun laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan ini disebut laporan keuangan komersial. Penghitungan laporan keuangan komersial ini tidak dapat digunakan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang karena terdapat perbedaan-perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000[3].
Pengakuan penghasilan dalam laporan keuangan komersial wajib pajak tidak semuanya dapat diakui sebagai penghasilan karena ada beberapa penghasilan yang bersifat final dan tidak dapat dimasukkan ke dalam perhitungan perpajakan. Begitu pula dengan pengakuan beban, tidak semua beban merupakan pengurang dari penghasilan bruto menurut ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Wajib pajak sering mengalami kesulitan dalam mengalokasikan penghasilan dan beban yang digunakan dalam laporan keuangan komersial untuk disajikan kembali dalam laporan keuangan fiskal yang sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Salah satu kesulitan yang dirasakan wajib pajak dapat dilihat dari kesalahannya mengakui penghasilan yang bersifat final menjadi penghasilan yang bersifat tidak final
Rumusan Masalah
            Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari makalah ini adalah:
  • Bagaimanakah definisi hukum keuangan negara yang sesuai perundangan ?
  • Mengapa pemerintah menggunakan ruang lingkup keuangan negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara?
  • Bagaimanakah hubungan keuangan negara di pusat dan daerah ?
Kerangka Teori
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan penjelasan mengenai Hukum Keuangan Negara. Sebagai landasan kerja penelitian penulis mengklasifikasikan konsep-konsep teoretis sebagai berikut.
  • Keuangan Negara
Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 UUKN memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan. Tujuan diadakannya pemisahan secara tegas substansi keuangan negara dalam arti luas dengan substansi keuangan negara dalam arti sempit agar ada keseragaman pemahaman. Hal ini mengandung manfaat terhadap pihak-pihak yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan negara sehingga tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum keuangan negara.
  • Ruang lingkup Keuangan Negara
Ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 huruf g UUKN adalah sebagai berikut;
a. hak negara untuk memungut pajak;
b. hak negara untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang;
c. hak negara untuk melakukan pinjaman;
d. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara;
e. kewajiban negara untuk membayar tagihan pihak ketiga;
f. penerimaan negara;
g. pengeluaran negara;
h. penerimaan daerah;
i. pengeluaran daerah;
j. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
k. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
l. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
  • Sumber Keuangan Negara
Pendapatan negara yang diperkenankan secara yuridis, tersebar dalam berbagai jenis. Hal ini dimaksudkan agar mudah dipahami substansi terhadap pendapatan negara tersebut. Adapun jenis pendapatan negara sebagai sumber keuangan negara adalah sebagai berikut;
1. Pajak negara yang terdiri dari;
a. Pajak penghasilan;
b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa;
c. Pajak penjualan atas barang mewah;
d. Bea meterai.
2. Bea dan cukai yang terdiri dari;
a. Bea masuk;
b. Cukai gula;
c. Cukai tembakau.
3. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri dari;
a. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaankekayaan negara yang dipisahkan;
d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah;
e. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.
Kerangka Konseptual
Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka kerangka konseptual dibangun dengan tahapan sebagai berikut:
Perkembangan hukum keuangan Negara dimulai pada akhir abad kedua puluh tatkala Negara telah berupaya mencampuri urusan/ kepentingan warganya. Pada saat itu Negara memiliki tipe yang membedakan dengan Negara klasik yang disebut sebagai Negara kesejaheraan modern (welfare state modern). Istilah ini digunakan pula di Indonesia yang tercermin dalam Undang – Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai suatu Negara yang memilki kedaulatan sehari setelah diproklamasikan kemerdekaannya. Meskipun UUD 1945 telah mengalami perubahan dengan cara amandemen dari tahun 1999 sampai tahun 2002, ternyata tetap menganut tipe Negara kesejahteraan modern[4].
Dalam rangka mewujudkan good governance dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, sejak beberapa tahun lalu telah diintroduser reformasi manajemen keuangan pemerintah. Reformasi tersebut mendapat landasan hokum yang kuat dengan telah disahkannya Undang – undang no. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang – undang no. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan undang – undang no. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
Pengelolaan keuangan Negara tidak pernah luput dari pemberitaan media massa dewasa ini, baik dari segi positif yakni peningkatan pendapatan sektor pajak dan non-pajak, maupun pemberitaan dari segi negatif yakni terkait penyimpangan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara atau lebih lazim disebut tindak pidana korupsi. Kondisi demikian disebakan oleh banyaknya persepsi atau pemahaman perihal konsep pengelolaan keuangan Negara tersebut, baik dari segi pejabat publik sebagai pengelola keuangan Negara maupun dari sudut pandang penegak hukum dan masyarakat secara umum. Akibatnya kekeliruan pun tak tehindarkan
BAB II
PEMBAHASAN
A. Latar Belakang Lahirnya Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara
Perbedaaan pendapat yang cukup mendasar diantara para ahli mengenai pengertian dan cakupan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang, merupakan salah satu penyebab gagalnya tim penyusun rancangan undang-undang pokok pengelolaan keuangan negara. Sampai saat ini, walaupun telah lahir Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang didalamnya berisi tentang definisi serta ruang lingkup keuangan negara, tetapi perdebatan mengenai definisi dan cakupan keuangan negara masih terus berlangsung seiring dengan berjalannya roda pemerintahan dengan segala permasalahanya. Definisi dan cakupan keuangan negara tersebut begitu penting karena telah membawa pengaruh yang luar biasa terhadap segala aktifitas pemerintah yang bisa berpengaruh terhadap keuangan negara[5].
Lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 telah melahirkan konsep baru tentang keuangan negara di Indonesia. Dalam perjalannya, konsep tersebut tidak jarang harus berhadapan dengan berbagai tuntutan, yang kadang menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Luasnya bidang keuangan negara yang diatur dalam Undang-undang tersebut, dalam beberapa hal justru menghambat proses bisnis para pihak. Pemerintah, sebagai pihak yang telah melahirkan Undang-undang tersebut bahkan harus menghadapi berbagai masalah yang lahir dari ketentuan perundangan itu sendiri, walaupun dalam banyak hal masalah tersebut telah tercampuri dengan urusan politik[6].
Dalam rumusan rancangan Undang-undang tentang Keuangan Negara, dalam pasal 1 angka 1 keuangan negara didefinisikan sebagai, hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan negara atau badan lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal 2, yang dinyatakan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 1, meliputi:
a. Hak Negara yang dapat dinilai dengan uang yang meliputi kewajiban menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
b. Kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang yang meliputi kewajiban menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah, perusahaan negara dan badan lain yang sebagian atau seluruhnya menggunakan kekayaan pemerintah;
d. Kebijakan dan kegiatan dalam fiskal, moneter dan pengelolaan perusahaan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara;
e. Kekayaan pemerintah, yang diurus sendiri atau yang diurus oleh pihak lain, yang berupa uang, kertas berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang;
f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;
g. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
h. Hak, kewajiban dan kegiatan lainnya dalam bidang fiskal,moneter dan pengelolaan perusahaan negara.
Rancangan tersebut memperoleh berbagai tanggapan dari berbagai pihak. Dalam pemandangan umum terhadap rancangan Undang-undang tentang Keuangan Negara, Fraksi Partai Golkar mempertanyakan mengenai luasnya definisi berserta cakupan keuangan negara tersebut. Pandangan serupa juga dating dari beberapa kalangan, termasuk beberapa mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam rapat dengar pendapat ke-1 antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan para mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diadakan 27 Maret 2001[7].
Sebelumnya, Menteri Keuangan mewakili pemerintah, dalam rapat paripurna DPR-RI tanggal 23 Oktober 2000, menjelaskan bahwa permasalahan bidang pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang dapat diidentifikasi antara lain:
a. Ruang lingkup cakupan keuangan negara;
b. Kekosongan undang-undang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara;
c. Pembiayaan defisit/surplus anggaran;
d. Pengaturan kewenangan dan hubungan antara pemerintah dengan Bank Indonesia;
e. Peran lembaga-lembaga non pemerintah yang mengelola dana masyarakat;
f. Status kepemilikan perusahaan negara oleh pemerintah;
g. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dengan penjelasan tersebut, jelas bahwa ruang lingkup cakupan keuangan negara dan status kepemilikan perusahaan negara dalam pemerintah merupakan permasalahan pokok dalam bidang keuangan negara. Masalah tersebut, sampai dengan lahirnya Undang-undang tentang keuangan negara masih menjadi topik diskusi yang selalu diperdebatkan[8].
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu kendala utama dalam penyusunan Undang-undang keuangan negara adalah adanya perbedaan pandangan dari para ahli mengenai definisi dan ruang lingkup keuangan negara. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mendefinisikan Keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengerian tersebut kemudian mendapatkan penjabaran dalam Pasal 2, bahwa keuangan negara sebagaimana dalam definisi tersebut meliputi:
a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
c. penerimaan negara;
d. pengeluaran negara;
e. penerimaan daerah;
f. pengeluaran daerah;
g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
Dari definisi dan cakupan ruang lingkup keuangan negara diatas, terlihat bahwa para perumus Undang-undang keuangan negara merumuskan keuangan negara beserta ruang lingkupnya secara luas, yang tidak hanya mencakup bidang APBN. Para perumus Undang-undang Keuangan Negara tentu mempunyai berbagai pendapat yang melatarbelakangi mengapa keuangan negara dan ruang lingkupnya didefinisikan secara luas[9].
Berdasarkan uraian tersebut, lahirnya definisi beserta ruang lingkup keuangan negara yang tercantum dalam Pasal 1 dan2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, dilandasi oleh beberapa latar belakang sebagai berikut:
1. Tumbangnya rezim orde baru dan adanya tuntutan reformasi dalam segala bidang diantaranya bidang ekonomi, menuntut adanya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan profesional.
2. Adanya keinginan untuk mewujudkan tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
3. Adanya prinsip dasar sistem perekonomian dan pengelolaan kekayaan nasional, bahwa negara mempunyai kekuasaan atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dan juga adanya prinsip bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.
4. Dalam merumuskan pengertian keuangan negara digunakan empat pendekatan yaitu pendekatan obyek, subyek, tujuan dan proses. Keempat pendekatan tersebut mempunyai inti adanya pemahaman bahwa negara mempunyai kekuasaan yang sangat luas dalam bidang keuangan negara, tanpa memperhatikan subyek hukum pengelolanya.
Dari latar belakang lahirnya definisi dan cakupan keuangan negara tersebut, terlihat bahwa adanya kekuasaan negara yang sangat luas. Tidak diakuinya adanya perbedaan yang jelas antara badan hukum publik dan badan hukum privat, membuat negara bisa masuk ke dalam sektor apapun. Keuangan negara mempunyai cakupan yang sangat luas, hal itu disebabkan adanya pengakuan bahwa semua yang berasal dari negara merupakan kepunyaan negara. Semangat serba negara tersebut, yang kemudian didorong oleh tuntutan reformasi dalam segala bidang yang bertujuan menciptakan kesejahteraan serta keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat telah menjadi jiwa dan semanagat Undang-undang tentang Keuangan Negara. Lahirlah Pasal 1 dan 2 yang mengatur mengenai definisi beserta ruang lingkup keuangan negara, yang sebelumnya telah diidentifikasi sebagai masalah pokok dalam bidang keuangan negara.
B. Hukum Keuangan Negara
Kelangkaan literatur tentang hukum keuangan negara, berakibat pada pemahaman secara tidak mendalam mengenai hukum keuangan negara sebagai salah satu substansi hukum publik. Hukum keuangan negara mulai dikembangkan pada akhir abad kedua puluh, tatkala negara telah ikut mengatur kepentingan warganya. Walaupun ada literatur saat kini, tetapi tidak memberikan pengertian tentang hokum keuangan negara, kecuali hanya pengertian keuangan negara. Kedua hal ini (hukum keuangan negara dengan keuangan negara) sangat memiliki perbedaan yang prinsipil karena hukum keuangan negara membicarakan aspek hukum yang terkait dengan keuangan negara.
Sementara itu, keuangan negara hanya membicarakan aspek teknis yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, perbedaan hukum keuangan negara dengan keuangan negara terdapat dalam tataran yuridis, sehingga tidak boleh dipersamakan pengertian hukum keuangan negara dengan keuangan negara[10].
Perkembangan hukum keuangan negara dimulai pada akhir abad kedua puluh tatkala negara telah berupaya mencampuri urusan/kepentingan warganya. Pada saat itu negara memiliki type yang membedakan dengan negara klassik yang disebut sebagai negara kesejahteraan modern (welfare state modern). Istilah ini digunakan pula Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai suatu negara yang berdaulat sehari setelah diproklamirkan kemerdekaannya. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan dengan cara amandemen dari tahun 1999 sampai tahun 2002, ternyata tetap menganut type negara kesejahteraan modern[11].
Tatkala ditelusuri substansi Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang terkait dengan “hal keuangan”, nampak bahwa hukum keuangan negara memiliki kaidah hukum yang tertulis, berarti tidak mengenal keberadaan kaidah hukum tidak tertulis. Sebenarnya kaidah hukum tertulis sangat memegang peranan penting dalam perhubungan hukum saat kini maupun ke depan, karena dibutuhkan suatu kepastian hukum yang bersumber dari kaidah hukum tertulis.
Sangat diharapkan munculnya kaidah hukum tertulis dalam rumusan atau pengertian hukum keuangan negara sebagai hukum positif. Hukum keuangan negara adalah sekumpulan kaidah hokum tertulis yang mengatur hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan barang yang dikuasai oleh negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian barang yang dikuasai oleh negara dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta barang berwujud dan barang tidak berwujud. Penguasaan yang dilakukan oleh negara sesuai dengan substansi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak memberikan keabsahan untuk memilikinya. Kepemilikan dalam negara hanya berada pada pemilik kedaulatan yaitu rakyat Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut undang-undang dasar.
C. Landasan Hukum Keuangan Negara
Meskipun telah diamandemen Undang-Undang Dasar 1945, ternyata Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap dipertahankan karena memuat ketentuan yang bersifat grondnorm sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam arti pandangan hidup tersebut berimplikasi pada keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Adapun tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pencapaian tujuan negara selalu terkait dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilakukan oleh penyelengara negara. Tanpa keuangan negara, berarti tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita hukum belaka. Untuk mendapatkan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan tujuan negara, harus tetap berada dalam bingkai hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang Dasar 1945[12].
Selain dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga ditemukan pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan keuangan negara merupakan sumber hukum konstitusional keuangan negara. Sumber hukum konstitusional keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut; Pasal Pasal 23,
(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar kemakmuran rakyat;
(2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun lalu.
Pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
Pasal 23B
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 23C
Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undangundang.
Pasal 23D
Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
Pasal 23E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, sesuai dengan kewenangannya;
(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan sumber hukum keuangan negara, memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Berarti, perumus UndangUndang Dasar 1945 memberikan atribusi kepada pembuat undangundang untuk mengatur substansi yang terkait dengan keuangan negara dalam bentuk undang-undang[13]. Adapun undang-undang yang terkait dengan keuangan negara adalah sebagai berikut;
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (UUP3KN);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UUBPK).
6. Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UUAPBN) yang ditetapkan setiap tahun, keculai ditolak Dewan Perwakilan Rakyat maka Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lalu tetap digunakan.
Undang-undang tersebut merupakan dasar hukum operasional keuangan negara yang diperuntukkan untuk mengelola keuangan negara agar dapat tercapai tujuan negara. Sekalipun demikian, bergantung pada pemerintah untuk tidak membuat kebijakan yang dapat menyimpang dari undang-undang yang terkait dengan keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk memberi cerminan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pengelolaan keuangan negara yang berakhir pada pemeriksaan. Pemeriksaan itu dilakukan oleh Badan Pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri sehingga hasil pemeriksaan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang diperiksa[14].
Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan negara tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945, karena dapat mempengaruhi keuangan negara. Salah satu unsur pemerintahan yang dilaksanakan oleh Presiden adalah mengelola keuangan negara yang tidak berakibat atau tidak menimbulkan kerugian keuangan negara. Ketaatan melaksanakan pemerintahan negara berarti Presiden telah mengamankan keuangan negara sebagai pendanaan yang sah secara yuridis. Sebenarnya ketaatan yang dilakukan oleh Presiden merupakan perwujudan dari sumpah/janji yang diucapkan kepada rakyat selaku pemilik kedaulatan. Dengan demikian, Presiden wajib memenuhi sumpah/janji dalam melaksanakan pemerintahan negara dengan tidak menimbulkan kerugian keuangan negara agar dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
D. Kedudukan Hukum Keuangan Negara
Hukum keuangan negara merupakan amanah dari UndangUndang Dasar 1945 yang tidak boleh dikesampingkan dalam berbangsa dan bernegara agar dapat terlaksana pencapaian tujuan negara. Sebenarnya hukum keuangan negara memiliki kedudukan sentral terhadap negara yang menganut tipe negara kesejahteraan modern (Welfare state modern) dalam kaitan pencapaian tujuan negara.
Hal ini didasarkan pada indikator substansi dan penaatan terhadap hukum keuangan negara sebagai hukum positif. Jika dikaitkan dengan pembagian hukum, berarti hokum keuangan negara berada pada tataran hukum publik karena substansinya tertuju pada kepentingan negara. Sekalipun hokum keuangan negara berada pada tataran hukum publik tidak berarti bahwa tidak memiliki ketersinggungan dengan hukum yang dikelompokan ke dalam hukum privat. Ketersinggungan itu terjadi ketika objek hukum keuangan negara berupa keuangan negara yang pengelolaan berada pada badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah. Sebenarnya tidak dapat dipungkiri dalam pengelolaan keuangan negara menunjukkan bahwa hukum keuangan negara memiliki kedudukan yang tidak setara dengan hukum yang tunduk pada hukum privat. Namun, hukum keuangan negara selalu mengikuti terhadap pengaturan keuangan negara yang berada dalam pengelolaan pada suatu badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah[15].
Dominasi yang dimiliki oleh hukum keuangan negara disebabkan karena kelahirannya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam arti, Undang-Undang Dasar 1945 sangat membutuhkan keberadaan hukum keuangan negara sebagai payung hukum (kader wet) dalam rangka penataan negara ke depan. Penataan itu ditujukan pada struktur lembaga negara, kementerian negara maupun lembaga non kementerian yang memerlukan pembiayaan dengan tidak boleh melanggar hukum keuangan negara. Oleh karena negara secara tegas telah menentukan kapasitasnya sebagai negara hukum yang berujung pada penaatan hukum tak terkecuali dengan hukum keuangan negara.
E. Pengaturan Hubungan Hukum Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pada umumnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terrefleksi dalam intergovernmental fiscal relatiions. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (Money follows functions). Pendelegasian pengeluaran (expenditure assignment) sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggungjawab pelayanan publiktentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian pendapatan (revenue assignment). Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah menjadi tidak bermakna. Seiring dengan perkembangan waktu, masalah hubungan keuangan dan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah tersebut pada akhirnya sangat tergantung pada tingkatan atau derajat desentralisasi (degree of decentralization) yang tercermin dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah[16].
Apabila derajat desentralisasinya rendah (dekonsentrasi dominan), maka pemerintah pusat akan memegang kendali utama dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sebaliknya, apabila tingkatan desentralisasinya tinggi (desentraliasasi dominan), maka pemerintah daerah yang bertanggungjawab penuh dalam perencanaan dan penanggaran pembangunan di daerah. Adanya kaitan yang erat antara kegiatan pemerintahan dengan sumber pembiayaan pada hakekatnya memberikan petunjuk bahwa pengaturan hubungan keuangann pusat dan daerah tidak terlepas dari masalh pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah hendaknya dapat memberikan kejelasan mengenai berapa luas kewenangan yang dipunyai pemerintah daerah dalam kebebasannya untuk mengadakan pungutanpungutan, menetapkan tarif dan ketentuan-ketentuan penerapan sanksinya; dan seberapa luas kebebasan pemerintah daerah dalam menetukan besar dan arah pengeluarannya. Oleh karena itu, untuk melihat suatu sistem hubungan keuangan pusat dan daerah perlu dilihat dari keseluruhan tujuan hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam hal ini ada empat kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin adanya sistem hubungan keuangan pusta dan daerah yaitu:
a. sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan yang rasional diantaranya berbagai tingkat pemerintah mengenai penggalian sumber-sumber dana pemerintah dan kewenangan penggunaannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai pola umum desentralisasi;
b. sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelalsanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
c. Sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil diantaranya daerah-daerah, atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu;
d. Pajak dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.
Masalah hubungan keuangan antara Pusat dengan Daerah dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya hanya apabila masalah pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah juga dipecahkan dengan jelas. Pemerintah daerah sudah tentu harus memiliki kewenangan memberlanjakan suber-sumber daya keuangannya agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. pemerintahan suatu negara pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama. Pertama, fungsi alokasi, yang meliputi sumbersumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.Kedua, fungsi distribusi, yang , meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. Ketiga, fungsi stabiliasasi yang meliputi pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksakanan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta estándar pelayanan masyarakat[17]. Dengan demikian, pembangian ketiga fungsi dimaksud sebagai landasan dalam menentukan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara jelas dan tegas.6 Didalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 15, diatur hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang meliputi :
a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
b. Pengalokasian dana perimbanagn kepada pemerintah daerah; dan
c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Hubungan dalam bidang keuangan antar-pemerintahan daerah meliputi:
a. Bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/Kota;
b. Pendanaan urusan pemerintahan yang meliputi tanggung jawan bersama;
c. Pembiayaan bersama atas kerjasama anardaerah dan
d. Pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.
Di dalam Undang-undang mengenai keuangan negara terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebgai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikian kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah yaitu dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah[18].



           BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Dari keseluruhan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:
a. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah sangat terkait dengan sumber keuangan daerah yaitu berasal dari pendapatan asli daerah dan dari pemerintah pusat yang berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum.
b. Di dalam Undang-Undang mengenai keuangan negara terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebgai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikian kekayaan daerah yang dipisahkan.
Saran
Berhubungan dengan masalah pengaturan hubungan hukum keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang masih perlu secara jelas pembagian baik segi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :
a. Perlu adanya penjelasan secara rinci mengenai masalah hubungan keuangan antara Pusat dengan Daerah agar dapat dipecahkan dengan sebaik-baiknya hanya apabila masalah pembagian tugas dan kewenangan antara pusat dan daerah juga dipecahkan dengan jelas. Pemerintah daerah sudah tentu harus memiliki kewenangan memberlanjakan suber-sumber daya keuangannya agar dapat menjalankan fungsi-fungsi yang menjadi tanggungjawabnya dan mana yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat mengenai keuangan daerah yang dapat dikelolanya.
b. Diharapkan peningkatkan koordinasi antar instansi untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan yang menjadi tanggungjawabnya. Melihat pentingnya pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, serta untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan pada suatu Pemerintah daerah.




DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin, 2010; Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, Cetakan pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
Arifin P. Soeria Atmadja, 1986; Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Cetakan pertama, PT. Gramedia, Jakarta.
Azmy Achir, 1975; Masalah Pengurusan Keuangan Negara Suatu Pengantar Tekhnis, Buku I, CV. Yulianti, Bandung.
----------------, 1976; Masalah Pengurusan Keuangan Negara Suatu Pengantar Tekhnis, Buku II, CV. Yulianti, Bandung.
Bambang Poernomo, 1994; Asas-Asas Hukum Pidana, Terbitan ketujuh, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Bohari,H. 2006; Hukum Keuangan Negara, Tanpa penerbit, Makassar.
Goedhart, C. 1975; Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Cetakan ketiga, Djambatan, Jakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2008: Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Cetakan kedua, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
Kusnu Goesniadhie, 2006; Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), Cetakan pertama, JP Books, Surabaya.
Muhammad Djafar Saidi, 2010; Pembaruan Hukum Pajak, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
-------------------------------, 2008; Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
Perry Warjiyo, 2004; Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar, Edisi pertama, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, Jakarta.
Subagio, M. 1988; Hukum Keuangan Negara R.I, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
Sumantoro, 1986; Hukum Ekonomi, Cetakan pertama, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Theodorus M. Tuanakotta, 2009; Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Cetakan pertama, Salemba Empat, Jakarta.
Wirjono Prodjodikoro, 2003; Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Edisi ketiga, Cetakan pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.
Zainal Abidin Farid, 2002; Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Panetensier, Cetakan pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
-----------------------, 2007; Hukum Pidana I, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.


[1] Azmy Achir, 1975; Masalah Pengurusan Keuangan Negara Suatu Pengantar Tekhnis, Buku I, CV. Yulianti, Bandung.
[2] Bohari,H. 2006; Hukum Keuangan Negara, Tanpa penerbit, Makassar.
[3] Kusnu Goesniadhie, 2006; Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah), Cetakan pertama, JP Books, Surabaya.
[4] Theodorus M. Tuanakotta, 2009; Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Cetakan pertama, Salemba Empat, Jakarta.
[5] Azmy Achir, 1976; Masalah Pengurusan Keuangan Negara Suatu Pengantar Tekhnis, Buku II, CV. Yulianti, Bandung.
[6] Bambang Poernomo, 1994; Asas-Asas Hukum Pidana, Terbitan ketujuh, Ghalia Indonesia, Jakarta.
[7] Muhammad Djafar Saidi, 2010; Pembaruan Hukum Pajak, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
[8] Jimly Asshiddiqie, 2008: Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Cetakan kedua, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
[9] Wirjono Prodjodikoro, 2003; Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Edisi ketiga, Cetakan pertama, PT. Refika Aditama, Bandung.
[10] Muhammad Djafar Saidi, 2008; Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
[11] Amiruddin, 2010; Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, Cetakan pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
[12] Perry Warjiyo, 2004; Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar, Edisi pertama, Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan, Jakarta.
[13] Zainal Abidin Farid, 2002; Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Panetensier, Cetakan pertama, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
[14] Sumantoro, 1986; Hukum Ekonomi, Cetakan pertama, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
[15] Goedhart, C. 1975; Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara, Cetakan ketiga, Djambatan, Jakarta.
[16] Subagio, M. 1988; Hukum Keuangan Negara R.I, Cetakan pertama, CV. Rajawali, Jakarta.
[17] Zainal Abidin Farid, 2007; Hukum Pidana I, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
[18] Arifin P. Soeria Atmadja, 1986; Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Cetakan pertama, PT. Gramedia, Jakarta.

Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753
index='infeed'>index='infeed'>index='infeed'>