MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

MENGURAI KETERKAITAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA




BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan ekonomi sangat penting bagi suatu daerah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai PDB (Produk Domestik Bruto) dan untuk tingkat wilayah/provinsi dapat dilihat dari nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).
Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah Indonesia untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di skala yang terukur dalam proyek infrastruktur.
Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata. Infrastruktur juga memiliki pengaruh penting dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja.
Sifat dan jenis infrastruktur yang diperlukan suatu daerah dipengaruhi oleh karakteristik alam dan pola persebaran penduduk yang khas pada daerah tersebut. Infrastruktur bukan hanya diperlukan untuk meningkatkan daya saing demi mendorong lebih banyak kegiatan investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan.
Selain itu, keberadaan infrastruktur juga sangat diperlukan agar proses pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Proses pembangunan yang disertai dengan perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan adanya pendekatan yang benar-benar tepat dalam program pengembangan SDM.
B. Rumusan Masalah
            Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana perkembangan infrastruktur di Indonesia?
2. Apakah infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Infrastruktur manakah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi?



BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Infrastruktur
Karakteristik infrastruktur adalah eksternalitas, baik positif maupun negative dan adanya monopoli alamiah (natural monopoly) yang disebabkan oleh tingginya biaya tetap serta tingkat kepentingannya dalam perekonomian.Selain itu, infrastruktur juga bersifat non ekslusif (tidak ada orang yang dapat dikesampingkan), non rivalry (konsumsi seorang individu tidak mengurangi konsumsi individu yang lainnya) serta umumnya biaya marginal adalah nol[1].
Infrastruktur juga umumnya tidak diperjual belikan (non tradable) (Henner, 2000). Menurut Macmillan Distionary of Modern Economics (1996), Infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Sedangkan The Routledge Dictionary of Ecomics (1995) memberikan pengertian yang lebih luas yaitu bahwa infrastruktur juga merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung melalui penyediaan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Larimer (1994) menyatakan bahwa infrastruktur merupakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pada pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas dan sistem.Infrastruktur meliputi variasi yang luas dari jasa, institusi dan fasilitas yang mencakup sistem transportasi dan sarana umum untuk membiayai sistem, hukum dan penegakan hukum pendidikan dan penelitian.
Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi, beberapa ekonom juga memberikan pendapatnya mengenai infrastruktur. Hirchman (1958) mendefinisikan infrastruktur sebagai sesuatu yang sangat di butuhkan.Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada berbagai sektor kegiatan ekonomi (industri) tidak dapat berfungsi. Perbedaan antara infrastruktur dasar dan lainnya tidaklah selalu sama dan dapat berubah menurut waktu.
2. Jenis-Jenis Infrastruktur
Dalam membedakan jenis-jenis Infrastruktur, terdapat beberapa pendapat dalam penegelompokannya:
a. Jenis Infrastruktur menurut World Bank.
Infrastruktur dalam ilmu ekonomi merupakan wujud dari public capital (modal fisik) dibentuk dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah meliputi halan, jembatan dan sistem saluran pembangunan (Mankiw, 2006). Menurut The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi beberapa bagian yaitu.
1) Infrastruktur ekonomi
Merupakan asset fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public work (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasidan drinase) serta sektor transportasi (jalan,rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya).
2) Infrastruktur sosial
Merupakan asset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit dan pusat kesehatan), perumahan dan rekreasi (taman, museum, dan lain-lain)
3) Infrastruktur administrasi/institusi
Meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.
3. Pengertian Pembangunan Ekonomi
Sebelum dekade 1990-an, pembangunan ekonomi didefiniskan sebagai kemampuan ekonomi nasional, di mana keadaan ekonominya mula-mula relative statis selama jangka waktu yang cukup lama, untuk mendapatkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Namun demikian, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an samapai 1960-an seperti telah disinggung dimuka, itu menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan GNP saja tidak akan mampu memecahkan permasalahanpermasalahan pembangunan secara mendasar di NSB. Hal ini tampakpada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat di NSB yang tidak mengalami perbaikan meskipun target pertumbuhan GNP per tahun telah tercapai. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi secara sempit.
Todaro & Smith menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu:
1) Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (substance),
2) Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia,
3) Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.
Akhirnya disadari bahwa definsi pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana meningkatkann GNP per tahun saja. Pembangunan ekonomi itu bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya salah satu aspek (ekonomi ) saja. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.
Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sisitem kelembagaan[2].
Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyaiunsur-unsur pokok dan sifat sebagai berikut:
1) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinu
2) Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita, dan
3) Peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang
4) Perbaikan sistem kelembangaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya).
Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses agar pola keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi dapat diamati dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi dan dampaknya pada peningkatan kegiatan ekonomi dan taraf keseejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.
Pembangunan ekonomi juga perlu dipandang sebagai suatu proses kenaikan dalam pendapatan per kapita, karena kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pertumbuhan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tingkat pertambahan GDP atau GNP[3].
Proses kenaiakan pendapatan per kapita secara terus menerus dalam jangka panjang saja tidak cukup bagi kita untuk mengatakan telah terjadi pembangunan ekonomi. Perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan (baik organisasi maupun aturan main), perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi, selain masalah pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.Artinya tujuan pembangunan harus difokuskan kepada kesejahteraan individu (masyarakat) moril dan material yang disebut dengan istilah depoperasi (depauperization) oleh Adelman (1975).Sementara itu pertumbuhan ekonomi hanya didefinisikan sebgai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau perbaikan sisitem kelembagaan atau tidak.
Beberapa ekonom memberikan definisi yang sama untuk kedua istilah tersebut, khusunya dalam konteks negara maju, secara umum, istilah pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan untuk menyatkan perkembangan ekonomi di negaranegara maju, sedangkan istilah pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi di NSB.
Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pembangunan ekonomi daerah.Pembangunan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) menurut harga konstan.
Laju pembangunan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada ”proses”, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indicator pembangunan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakankebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya[4].
Salah satu teori perubahan struktural yang paling terkenal adalah Model-DuaSektor Lewis yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis. Ia membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu : (1) Sektor Tradisional, yang menitikberatkan pada sektor pertanian yang subsisten di pedesaan yang ditandai dengan produktivitas marginal sama dengan nol sehingga menjadikan suatu kondisi yang surplus tenaga kerja (surplus labor). (2) Sektor Industri perkotaan Modern, yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penyerapan tenaga kerja dari sector tradisional[5].
Menurut Sukirno (2000), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dengan demikian untuk menentukan tingkat pembangunan ekonomi yang dicapai perlu dihitung pendapatan nasional riil menurut harga tetap yaitu pada harga-harga yang berlaku ditahun dasar yang dipilih.Jadi pembangunan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.Oleh karena itu konsep yang sesuai dengan pembangunan ekonomi adalah GDP dengan harga konstan.GDP adalah nilai barang-barang dan jasa- jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2000).Sedangkan Produk Nasional Bruto nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung.
Menurut Biro Pusat Statistik (BPS, 2007) penetapan Gross Domestic Product (GDP) dapat dilakukan dari tiga pendekatan, yaitu[6]:
1) Pendekatan produksi, GDP merupakan jumlah nilai produksi netto dari barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dibagi menjadi Sembilan kelompok usaha, yaitu: sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industry pengolahan; sektor listrik, gas dan air, sektor; sektor bangunan; sector perdagangan, hotel dan restoran; sektor angkutan dan komunikasi; sector lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan; serta sektor jasa- jasa[7].
2) Pendekatan pendapatan, GDP merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu.
3) Pendekatan pengeluaran, GDP merupakan jumlah pengeluaran rumah tangga lembaga swasta yang tidak mencari untung dan pengeluaran pemerintah sebagai konsumen pengeluaran untuk pembentukan modal tetap serta perubahan stok dan ekspor netto di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Output atau pendapatan nasional merupakan ukuran paling komprehensif dari tingkat aktivitas ekonomi suatu Negara (Lipsey, dkk. 1996). Salah satu ukuran yang lazim digunakan untuk output adalah Gross Domestic Product (GDP). GDP dapat dilihat sebagai perekonomian total dari setiap orang di dalam perekonomian atau sebagai pengeluaran total pada output barang dan jasa perekonomian (Mankiw, 2000). Output ini dinyatakan dalam satuan mata uang (rupiah) sebagai jumlah dari total keluaran barang dan jasa dikalikan dengan harga per unitnya.
Jumlah total tersebut sering disebut sebagai output nominal, yang dapat berubah karena perubahan baik jumlah fisik maupun perubahan harga terhadap periode dasarnya. Untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tersebut karena perubahan fisik saja, maka nilai output diukur tidak pada harga sekarang tetapi pada harga yang berlaku pada periode dasar yang dipilih. Jumlah total ini disebut sebagai output riil. Perubahan persentase dari output riil disebut sebagai pembangunan ekonomi[8].
Penilaian mengenai cepat atau lambatnya pembangunan ekonomi haruslah dibandingkan dengan pembangunan di masa lalu dan pembangunan yang dicapai oleh daerah lain (Sukirno, 2000). Dengan kata lain, suatu daerah dapat dikatakan mengalami pembangunan yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Sedangkan dikatakan mengalami pembangunan yang lambat apabila dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau fluktuatif. Produk Domestik Bruto Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian (Mankiw, 2000). Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa pada periode tertentu. PDB ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi, sehingga semakin tinggi PDB suatu negara maka dapat dikatakan bahwa semakin bagus pula kinerja ekonomi di negara tersebut.Sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap PDB. Namun menurut teori Keynes, PDB terbentuk dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, keempat faktor tersebut adalah konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan ekspor neto (NX). Keempat faktor tersebut kembali dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, tingkat harga, suku bunga, tingkat inflasi, money supply, nilai tukar, dan sebagainya.
4. Pertumbuhan Ekonomi dan Infrastruktur
            S. Kuznet (1966) mendefenisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Prof. Bauer menunjukkan bahwa penentuan utama pertumbuhan ekonomi adalah bakat, kemampuan, kualitas, kapasitas dan kecakapan, sikap, adat-istiadat, nilai, tujuan dan motivasi, serta struktur politik dan kelembagaan (Jhingan, 2013).
Teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dicetuskan oleh W.W Rostow (1960) yang pada mulanya dikemukakan sebagai suatu artikel dalam economic journal dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Rostow dalam bukunya yang berjudul The Stages Of Economic Growth. Menurut Rostow (1960), perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan dalam suatu seri tahapan yang harus dilalui oleh semua negara. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi tersebut, yaitu masyarakat tradisional, prasyarat untuk lepas landas, lepas landas, gerakan kearah kedewasaan, dan masa konsumsi tinggi[9].
Dalam membedakan kelima tahap tersebut rostow menggolongkannya berdasarkan pada ciri-ciri perubahan keadaan ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi. Menurut rostow pembangunan ekonomi atau tranformasi suatu masyarakat tradisional menuju masayarakat modern merupakan suatu proses yang multidimensional. Dimana perubahan ini bukan hanya bertumpu pada perubahan ekonomi dari agraris ke industri saja, melainkan juga perubahan pada sosial, budaya, politik, ekonomi bahkan agama (Todaro, 2006). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indicator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Transportasi merupakan sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan mendekatkan daerah produksi dan pasar, atau seringkali dikatakan menjembatani produsen dengan konsumen. Peranan transportasi adalah sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung, mendekatkan, dan menjembatani antara pihak – pihak yang saling membutuhkan. (Adisasmita, 2011: 7).
Peranan infrastruktur di bidang transportasi antara lain untuk mengatasi hambatan – hambatan yang mengganggu kelancaran arus barang dan manusia baik melalui moda darat, laut, dan udara (Susanto, 2009: XII). Infrastruktur ekonomi mempunyai peranan penting dalam mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pembedaan infrastruktur juga seringkali didasarkan pada investasi yang dilakukan terhadap infrastruktur tersebut. Pembahasan tentang infrastruktur cenderung mengarah pada pembahasan barang publik. Dengan memahami sifat infrastruktur sebagai barang publik, maka berdasarkan teori infrastruktur memiliki karakter eksternalitas. Kondisi ini sesuai dengan sifatnya dimana infrastruktur disediakan oleh pemerintah dan bagi setiap pihak yang menggunakan infrastruktur tidak memberikan bayaran secara langsung[10].
Canning dan Pedroni menyatakan bahwa infrastruktur memiliki sifat eksternalitas. Berbagai infrastruktur seperti jalan, pendidikan, kesehatan, dsb memiliki sifat eksternalitas positif. Memberikan dukungan bahwa fasilitas yang diberikan oleh berbagai infrastruktur merupakan eksternalitas positif yang dapat meningkatkan produktivitas semua input dalam proses produksi. Eksternalitas positif pada infrastruktur yaitu berupa efek limpahan (Spillover Effect) dalam bentuk peningkatan produksi perusahaan-perusahaan dan sektor pertanian tanpa harus meningkatkan input modal dan tenaga kerja ataupun juga meningkatkan level teknologi. Dengan dibangunnya infrastruktur, tingkat produktivitas perusahaan dan sektor pertanian akan meningkat. Salah satunya yang paling terlihat adalah pembangunan jalan (Hapsari, 2011: 16-17).
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya harus diatur oleh pemerintah, yaitu infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur di atasvdikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena bersifat dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah tentang penyediaannya[11].
Peran infrastruktur penting guna menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi dengan daerah penyangganya. Di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, seperti di lereng-lereng gunung atau lembah, biasanya penduduknya hidup dalam kemiskinan dan terisolasi dari gerak maju pembanguan di pusat pertumbuhan terdekat sekalipun. Dengan kendala kondisi geografi yang sedemikian itu, kaum petani di daerah-daerah terpencil sulit memasarkan hasil pertaniannya. Kalaupun bisa, kaum petani yang penghasilannya tidak seberapa tersebut harus membayar dengan biaya yang mahal. Kendala tersebut menghalangi kaum miskin untuk ikut dalam proses pembanguan, baik untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau meningkatkan produktivitas kerjanya. Disinilah pembangunan infrastruktur dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan, yakni dengan meningkatkan akses bagi kaum miskin dan akses bagi intervensi pemerintah untuk lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Akses yang lebih baik akan mampu mengurangi biaya hidup, meningkatkan pendapatan, dan membuka kesempatan bagi kaum miskin untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
5. Analisa Deskriptif Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil di Indonesia.
Salah satu hal penting dalam pembangunan dan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi di setiap propinsi yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga tidak jauh berbeda. Setiap propinsi tentunya menginginkan dan menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu sasaran dalam pembangunan propinsinya.
Produk domestik regional bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB dapat dilihat dari tiga sisi pendekatan, yaitu produksi, penggunaan, dan pendapatan. Ketiganya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sektor ekonomi, komponen penggunaan, dan sumber pendapatan. PDRB dari sisi produksi merupakan penjumlahan seluruh nilai tambah bruto yan mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Selanjutnya, dari sisi pendapatan, nilai tambah merupakan jumlah dari upah/gaji surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung neto yang diperoleh. PDRB disajikan dalam dua versi penilaian, yaitu “atas dasar harga berlaku”, yakni menggunakan harga tahun berjalan serta “atas dasar harga konstan”, yaitu menggunakan data harga tahun tertentu (tahun dasar).
6. Analisis Deskriptif Infrastrukur Jalan di Indonesia
Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting daalam transportasi darat. Hal ini karena fungsi strategis yang dimiliknya, yaitu sebagai penghubung antar satu daerah lain. jalan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran, sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Data panjang jalan disajikan menurut propinsi, kewenangan pembinaan, jenis permukaan serta kondisi jalan. Jalan sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi karena dengan adanya jalan faktor produksi akan terus berjalan, dan dapat meningkatkan perekonomian yang baik.
7. Analisa Deskriptif Infarstruktur Listrik di Indonesia
Pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1950-an . ketika pusat pembangkit listrik pemerintah dan swasta pada masa penjajahan dinasionalisasikan dan dikuasai oleh negara (Bapenna, 2003). Kebutuhan listrik nasional terus meningkat sejak tahun 1980 dan menuntut penambahan kapasitas listrik. Secara umum, sistem ketenagalistrikan di Indonesia dibagi menjadi dua sistem besar, yaitu sistem ketenagalistrikan Jawa-Madura-Bali (Sistem JAMALI) dan ketenagalistrikan luar Jawa-Madura-Bali (Luar JAMALI).
Sistem interkoneksi JAMALI berkembang dengan baik. Sistem ini dihubungkan dengan jaringan tegangan ekstra tinggi 500 KV (KiloVolt) dan jaringan tegangan tinggi 150 KV serta sistem pembangkit berkapasitas besar. Sedangkan kondisi sistem luar JAMALI berbeda dengan kondisi sistem JAMALI. Sistem ini merupakan sistem yang terdiri dari beberapa sub-sistem yang masih terpisah dan belum sepenuhnya terinterkoneksi. Kemudian sistem ini juga hanya didukung oleh pembangkit dengan kapasitas kecil dan sedang.
Perkembangan konsumsi listrik terus bertambah. Dalam kurun waktu dua puluh tahun (1980-2000) konsumsi listrik meningkat cukup tinggi. Pada tahun 1980 konsumsi listrik nasional sebesar 6.560 GWh. Pada tahun 1990 meningkat menjadi sekitar 27.741 GWh atau meningkat 330 persen sepanjang sepuluh tahun. Pada tahun 2000, meningkat menjadi 79.165 GWh atau meningkat sebesar 185 persen sepanjang sepuluh tahun. Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Sebagai contohnya adalah kebutuhan akan listrik. Seperti apa yang diungkapkan sebelumnya bahwa pada tahun 2008, Indonesia mengalami permasalahan dalam listrik dimana suplai listrik tidak dapat memenuhi kebutuhan akan listrik yang mengakibatkan pemadaman di beberapa daerah secara bergiliran.
8. Analisa Deskriptif Infrastruktur Telepon di Indonesia
Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Sebagai contohnya adalah kebutuhan akan telepon. Seperti apa yang diungkapkan sebelumnya bahwa pada tahun 2008, Indonesia mengalami permasalahan dalam telepon dimana Sambungan telepon tidak dapat memenuhi kebutuhan akan telepon yang mengakibatkan tidak adanya jaringan atau signal di wilayah-wilayah pelosok Indonesia. Infrastruktur tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi, namun juga penting bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Pernia (2003) menunjukkan bahwa pembangunan proyek infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu negara[12].
9. Analisa Deskriptif Infarstruktur Air di Indonesia
Air merupakan sumber daya yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain. Boleh dikatakan tidak ada kehidupan di muka bumi ini yang dapat berlangsung tanpa air, khususnya manusia. Namun demikian perlu disadari bahwa keberadaan air di muka bumi ini terbatas menurut ruang dan waktu baik secara kuantitas maupun kualitas. Air tidak selalu tersedia di mana-mana dan dari waktu ke waktu. Air sebagai penopang pembangunan dewasa ini (bahkan sudah dirasakan sejak lama) semakin terancam keberadaannya, baik dan segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal tersebut sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia yang kurang arif terhadap lingkungan sehingga berpengaruh terhadap sumberdaya air, bahkan akhirnya berdampak negatif terhadap manusia sendiri.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari kebutuhan akan air, jadi di dalam hal ini manusia dan aktivitasnya dipengaruhi oleh keberadaan sumberdaya air, baik kuantitas maupun kualitasnya. Sebaliknya, manusia dengan segala aktivitasnya dapat juga berpengaruh terhadap sumberdaya air. Sumberdaya air dapat terkena dampak dari pembangunan itu sendiri. Perubahan kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan dapat berdampak pada sumberdaya air baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Peristiwa banjir yang sering terjadi tidak terlepas dari dampak perubahan penggunaan lahan. Pencemaran pada air sungai dan air tanah yang sering terjadi juga merupakan dampak dari pembangunan juga. Dengan memperhatikan daur hidrologi serta proses hidrologi yang mengalami perubahan dapat dikaji dampakdampak negatif yang mungkin timbul yang disebabkan oleh proses pembangunan[13].


BAB III
PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam hubungan pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pembangunan jalan di Indonesia didapatkan hasil sebagai berikut:
Infrastruktur kesehatan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara teoretis bahwa infrastuktur kesehatan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin lengkap dan baik keberadaan infrastruktur kesehatan di Indonesia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. bersih berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Secara teoretis infrastruktur pelayanan air bersih merupakan variabel yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,;semakin baik akses pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat Indonesia, akan meningkat pula pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur jalan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi INDONESIA. Secara teoretis bahwa infrastruktur jalan merupakan variabel yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi akses infrastruktur jalan memberi kelancaran terhadap mobilitas masyarakat dan arus barang, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dalam penetapan prioritas kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia prioritas pertama yang harus dilakukan ialah meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui penambahan panjang jalan, prioritas kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu melalui; penambahan fasilitas jalan, dan prioritas ketiga mengurangi kemiskinan melalui penambahan panjang jalan.
Saran dalam tulisan ini, bahwa kebijakan pembangunan INDONESIA diarahkan pada pembangunan infrastruktur jalan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas), serta fasilitas pelayanan air bersih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.




DAFTAR PUSTAKA
Aditya, Trias, Perencanaan Dan Penyelesaian Masalah Infrastruktur Perkotaan Melalui Integrasi Sig Kolaboratif Dan Sig Partisipasi Publik”, Jurnal Ilmiah Geomatika, Vol . 15 No.1 , (Agustus 2009)
Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc , Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006
Aminah, Siti, Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Pkp) Di Provinsi Papua, Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume II No. 2, (Agustus 2015)
Amirudin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Andriansyah, Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr.Moestopo Beragama, Jakarta, 2015
arikunto, Suharsimi, prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek, Cetakan XIV, Renika Cipta, Jakarta, 2010
Arsyad, Lincolin, Ekonomi Pembangunan (Edisi 5), UPP STIM YPKN, Yogyakarta, 2010
Atmaja, Lukas Setia, Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi, ANDI, Yogyakarta
Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran 2012- 2016
Basri, Faisal, Perekonomian Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002
Enik Widayati, Pengaruh Infrastruktur Terhdap Produktivitas Ekonomi Di Pulau Jawa Periode 2000-2008, Media Ekonomi, Vol. 18 No. 1, April 2010
Hadi, Sutrisno, Metode Research, ANDI, Yogyakarta, 2002
Hakim, Lukman, Prinsip-prinsip ekonomi Islam, penerbit Erlangga, Jakarta, 2012
Hapsari, Tanjung, Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011
Hasan, Iqbal, Analaisi Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara, Jakarta, 2008


[1] Andriansyah, Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr.Moestopo Beragama, Jakarta, 2015

[2] Aditya, Trias, Perencanaan Dan Penyelesaian Masalah Infrastruktur Perkotaan Melalui Integrasi Sig Kolaboratif Dan Sig Partisipasi Publik”, Jurnal Ilmiah Geomatika, Vol . 15 No.1 , (Agustus 2009)

[3] Amirudin dan Zainal asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

[4] Aminah, Siti, Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Pkp) Di Provinsi Papua, Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume II No. 2, (Agustus 2015)
[5] Atmaja, Lukas Setia, Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi, ANDI, Yogyakarta

[6] Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran 2012- 2016
[7] Hasan, Iqbal, Analaisi Data Penelitian Dengan Statistik, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
[8] Hadi, Sutrisno, Metode Research, ANDI, Yogyakarta, 2002
[9] Hapsari, Tanjung, Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011

[10] Basri, Faisal, Perekonomian Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002

[11] Hakim, Lukman, Prinsip-prinsip ekonomi Islam, penerbit Erlangga, Jakarta, 2012

[12] Arsyad, Lincolin, Ekonomi Pembangunan (Edisi 5), UPP STIM YPKN, Yogyakarta, 2010

[13] Enik Widayati, Pengaruh Infrastruktur Terhdap Produktivitas Ekonomi Di Pulau Jawa Periode 2000-2008, Media Ekonomi, Vol. 18 No. 1, April 2010


Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753