MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

MEMBEDAH KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH SIRI DARI SUDUT PANDANG HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA




MEMBEDAH KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH SIRI DARI SUDUT PANDANG HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA

ABSTRAK

Undang-Undang Perkawinan mengakui dua jenis status anak-anak: anak yang sah dan anak di luar perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 43 bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang sah secara hukum memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya. Sedangkan keturunan yang yang lahir dari pernikahan siri (tidak tercatat) hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memiliki prinsip non-diskriminasi sehingga undang-undang tersebut tidak membedakan antara anak yang lahir dari orang tua yang perkawinannya tercatat atau tidak terdaftar karena perbedaan hak anak tidak diperoleh terutama hak Anak untuk menjalin hubungan dengan baik dengan kedua orang tuanya.

Kata Kunci: Nikah Siri, Anak






BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merubah paradigma masyarakat Indonesia tentang hubungan biologis antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dimana hubungan biologis tersebut antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dimana hubungan biologis tersebut wajib untuk disahkan di dalam Pasal I UU Perkawinan yang menentukan bahwa : “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan PPN yang berwenang, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Selanjutnya Harahap menjelaskan bahwa KHI telah mengakui sepenuhnya campur tangan penguasa dalam setiap perkawinan, tidak lagi ragu-ragu kemestian campur tangan tersebut. Penegasan ini sekaligus melepaskan jauh-jauh dogmatis yang dikembangkan dan dipahami selama ini yang mengajarkan perkawinan sebagai “individual affair” atau urusan pribadi. Bagi mereka yang tidak memenuhi, KHI tidak segan-segan akan adanya korban demi untuk menegaskan kepastian hukum dan ketertiban perkawinan dan keluarga masyarakat Islam. Bagi yang tidak mau memenuhi akan menanggung resiko yuridis. Bagi mereka yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan di hadapan PPN, perkawinan dikualifikasi “perkawinan liar dalam bentuk “compassionate marriage” atau kawin kumpul kerbau.  Pernikahan secara sirri, akan menimbulkan dampak negatif dari pasangan suami istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, antara lain, adalah menyangkut status atau kedudukan anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri.
Secara etimologis, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan memperlindungi.4 Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak pada Pasal 1 butir angka 2 ditentukan bahwa : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Pasal 1 Butir I Undang-Undang RI. Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut UU-HAM memberikan rumusan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan angrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak nikah sirri, bila di tinjau didalam Pembukaan UUD-NRI 1945 pada alenia keempat disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia. Frase “segenap bangsa Indonesia” berarti mencakup seluruh anak termasuk pula di dalamnya anak nikah sirri.
Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat(1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai Ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Hal tersebut tersirat bahwa pengakuan terhadap anak nikah sirri menjadi bagian yang terakomodir dalam pernyataan di atas, karena pernikahan sirri bukanlah pernikahan yang tidak sah dalam hukum agama namun dalam hukum negara tidak diakui karena tidak dicatat dan bertentangan dengan UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia[1].
Dari penjelasan pasal tersebut, bahwa anak nikah sirri juga mendapat hak secara keperdataan dari ayahnya, jika anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Di samping itu pula pemerintah telah memberikan keringanan terhadap hak anak tersebut dengan menerbitkan akta kelahiran yang mencatat nama ayah dari hasil pernikahan sirri. Seperti yang sudah tertulis pada Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mana Undang-Undang memerintahkan pengakuan anak untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
Di tengah masyarakat saat ini ditemui permasalah tentang nikah sirri, hal ini juga menyebabkan adanya anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan secara sirri. Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang ada maka anak nikah sirri ini sebenarnya telah di perhatikan oleh Pemerintah, misalnya permasalahan akte kelahiran sudah dapat digunakan dengan nama ayah kandungnya. Dan hak-hak yang melekat lainnya yang seharusnya diperoleh sama seperti anak dari pernikahan yang sah dan yang tercatat. Namun hasil pengamatan masih ada ditemukan anak nikah sirri yang ada tidak mendapat perhatian dan hak-hak yang seharusnya didapat sebagaimana anak sah dan tercatat.
B. Perumusan Masalah
            Berdasarkan uraan diatas, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut:
  1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Anak Nikah Siri menurut undang-undang?
  2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anak nikah siri?
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan
            Tujuan dari penulisan ini adalah”
  1. Memberikan informasi dan penjelasan kedudukan anak nikah siri di mata hukum
  2. Memberikan penjabaran mengenai bentuk perlindungan hukum anak nikah siri




BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN METODOLOGI PENULISAN

A. Kajian Teoritis
Berdasarkan pasal 280 KUH Perdata, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya apabila telah diakui secara sah, dengan demikian apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orang tuanya, maka ia tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya, namun menurut Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, hanya saja dalam ayat (2) disebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah, akan tetapi sampai saat ini peraturan tersebut tidak pernah ada untuk melindungi anak yang dihasilkan luar nikah, sehingga kedudukan anak luar kawin secara hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tetap diperlukan suatu pengakuan untuk menciptakan hubungan keperdataan antara seorang anak luar kawin dengan orang tuanya, pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :
a. Pengakuan Sukarela
Suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang–undang bahwa ia adalah bapaknya ( ibunya ) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan, dengan adanya pengakuan maka timbul hubungan perdata antara si anak dan bapak ( ibu ) yang telah mengkuinya sebagaiamana diatur dalam pasal 280 KUHPerdata.
b. Pengakuan Paksaan
Pengakuan anak luar kawin dapat pula terjadi secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir diluar perkawinan itu, dengan cara mengjukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri. Agar supaya anak luar kawin dalam arti sempit itu diakui sebagai anak bapak atau ibunya, ketentuan ini diatur dalam pasal 287 – 289 KUHPerdata. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak luar kawin dalam arti sempit yaitu anak yang terlahir dari ibu dan bapak yang tidak terikat perkawinan yang syah baik diantara mereka maupun dengan orang lain (tidak tergolong anak zina atau anak sumbang ).
B. Kerangka Berpikir
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan hak-haknya.
Dan Orang tua sebagaimana diatur didalam Konstitusi serta Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan, serta anak juga berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang, serta memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya[2].
Secara konstitusi, anak mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan maupun setelah lahir dari rahim seorang ibu, selain itu juga mempunyai hak perlindungan, penghidupan, pendidikan serta pengawasan yang ketat agar kelak anak dapat tumbuh besar sebagai penerus generasi bangsa. Namun permasalahan hukum terhadap anak masih saja sering terjadi bahkan sering menjadi korban dari ke angkuhan kedua orang tuanya, sehingga anak yang belum saatnya berhadapan dengan hukum harus dipertontonkan ke publik dan bahkan dijadikan saksi dalam suatu peristiwa hukum, dimana hal itu sebenarnya bukan saatnya untuk anak dihadapkan dalam suatu permasalahan hukum, sehingga dapat menghilangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pengayoman serta kenyamanan dalam suatu kehidupan bersama kedua orang tuanya.
Anak sejak dalam kandungan wajib untuk mendapatkan perlindungan dan perawatan, serta penghidupan agar dapat terlahir dengan sempurna, dan setelah lahir anak juga wajib mendapatkan hak untuk diberikan perlindungan, perawatan, penghidupan serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang berbudi pekerti, berahlak mulia, pandai dalam pendidikan formal maupun informal sehingga kelak dapat sebagai penerus generasi bangsa.

C. Metode Penulisam
Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, “ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat”, terkait dengan kenyataan yang ada bahwa meskipun tidak dibenarkan mempekerjakan anak di bawah umur, akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat hal ini tetap terjadi. Oleh sebab itu perlu pemecahan dan jalan keluar untuk dapat mengakomodir kepentingan hukum si anak sehingga dalam situasi sebagai pekerja ataupun sebagai anak, hak-haknya tetap terlindungi.






BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Nikah Siri
Nikah siri berasal dari bahasa arab, yaitu sirrun, jamak dari asrarun, yang berarti rahasia. Melalui kata ini dapat dipahami bahwa nikah siri berarti nikah yang dilakukan dengan rahasia atau dirahasiakan. Nikah siri sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan agama dan adat istiadatnya tanpa menggikuti prosedur hukum nasional yang berlaku. Bentuk ini adalah pernikahan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan atau tidak tercatat pada Kantor Catatan Cipil yang bukan beragama Islam. nikah siri kadang-kadang diistilahakan dengan nikah misyar. Ada ulama yang menyamakan pengertian kedua istilah ini, tetapi tidak sedikit pula yang menyamakannya. Nikah siri juga distilahkan dengan nikah ‘urfi, yaitu nikah yang didasarkan pada adat istiadat. Dalam asumsi masyarakat, perkawinan siri memiliki tiga pengertian,19 yaitu antara lain:
1. Pengertian yang pertama, perkawinan siri adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat Islam
2. Pengetian yang kedua dari perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatatan perkawinan atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak dicatat oleh petugas pencatatan yang ditunjuk oleh undang-undang
3. Pengertian yang ketiga adalah perkawinan yang di rahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjurr menganggap tabu perkawinan siri atau karena pertimbangan-pertimbangan sulit lainnya sehingga terpaksa dirahasiakan.
Pengertian perkawinan siri yang berkembang didalam masyarakat saat ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum agama islam, namun proses perkawinan terrsebut tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut tidak dicatat dalam daftar catatan perkawinan di kantor pencatat perkawinan dan tidak memilki surat nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Di kalangan ulama ada yang menyatakan bahwa nikah siri itu bukanlah nikah yang disembunyikan, akan tetapi nikah yang dilaksanakan secara terang-terangan dan sesuai dengan kaidah perkawinan hanya saja belum dicatatkan dalam administrasi perkawinan. Istilah nikah siri mengalami pergeseran makna, nikah siri yang pada awalnya adalah sebutan untuk pernikahan yang tidak memenuhi rukun nikah, rukun nikah dianggap sah jika ada dua saksi pria, mempelai dan wali mempelai wanita, jika tidak terpenuhi salah satunya maka perkawinan tidak sah. Sedangkan sekarang ini pernikahan yang tidak dicatat dimaknai sebagai nikah siri.
Nikah siri menurut Neng Zubaidah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum/tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan bagi orang Islam, atau tidak tercatat pada Kantor Catatan Sipil yang beragama bukan Islam. Catatan hukum perkawinan Indonesia nikah siri ini telah berkembang sejak tahun 1970-an, pada saat itu pemerintah Indonesia membuka peluang terhadap pengusaha asing yang melakukan investasi di wilayah Kalimantan. Tidak sedikit para pengusaha yang datang ke Indonesia tanpa diikuti keluarganya sehingga kebutuhan akan hasrat manusia menimbulkan gejolak. Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi hasrat tersebut, pengusaha asing melakukan pendekatan dengan perempuan di wilayah tersebut, tidak mudah melakukan pernikahan (perkawinan), dimana terikat dengan peraturan, adat-istiadat dan agama yang berbeda dengan mereka, yang pada gilirannya mencari jalan lain yang dapat di tempuh untuk dapat melaksanakan pernikahan. Saat itu pernikahan secara siri (dibawah tangan) dilakukan melalui mediasi sejumlah ulama atau tokoh masyarakat di daerah tersebut yang menfatwakan bahwa pernikahan itu tetap sah karena dilakukan dengan cukup rukun dan syaratnya, meskipun tidak didaftar dan dicatat di Kantor yang berwenang[3].
Didalam undang–undang perkawinan tidak dikenal adanya perkawinan siri, berdasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan didalam ayat 2 ditentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan pada rumusan ketentuan pasal tersebut, maka untuk sahnya suatu perkawinan haruslah memenuhi ketentuan pasal tersebut secara utuh nyakni memenuhi ketentuan ayat 1 dan ketentuan ayat 2 dan bila mana ditinjau hanya dari ayat 1 saja dengan mengenyampingkan ketentuan ayat 2, maka perkawinan seperti itu dapat dikatagorikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan/ disembunyikan, atau pernikahan siri karena belum memenuhi ayat 2 dari ketentuan pasal 2 undang-undang perkawinan. Dengan demikaian perkawinan baru sah menurut hukum negara, apabila bunyi ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 ini dilaksanakan secara utuh sebagai satu kesatuan peraturan hukum. Untuk pencatatan bagi mereka yang masuk waga negarra muslim menurut agama Islam dilakukan dikantor urusan agama (KUA) kecamatan, untuk mereka yang beragama Katolik, Kristen, Hindu dan Budha dilakukan di kantor catatan sipil. Pasal ini mengandung pengertian bahwa bagi umat Islam jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun kawin sesuai dengan syariat Islam, atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya ( bagi umat kristen atau katolik), dan perkawinan itu dicatat oleh negara sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Negara.
Pernikahan yang dillakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Pernikahan siri berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan pada umunya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum negara, tidak diakuinya hak-hak kepedataan yang ditimbulkn oleh pertalian hubungan perkawinan, tidak dianggap sebagai isteri sah dan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia. Disamping itu juga tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Dengan kata lain dampak negatif yang ditimbulkan oleh perkawinan siri terhadap hak-hak keperdataan istri, yaitu;
a. Tidak diakuinya hak-hak keperdataan isteri
b. Tidak dianggap sebagai isteri yang sah
c. Tidak berhak atas nafkah
d. Tidak berhak atas warisan jika suami meningal dunia
e. Tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan
Semua dampak negatif itu adalah timbul karena secara hukum kenegaraan, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Terhadap anak tidak sah pernikahan di bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (sebagaimana ketentuan dalam pasal 42 dan pasal 43 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status anak luar nikah dan tidak dicantumkan nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.[4]
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Perkawinan yang sah yang ditentukan di dalam Undang-undang Perkawinan adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Maka Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah adalah anak sah memiliki hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya, serta anak sah tersebut menpunyai kekuatan hukum dan mendapat jaminan hukum. Dan negara menjamin perlindungan hukum terhadapa hak anak tersebut baik perlindungan hukum yang bersifat yuridis dan non yuridis
Dengan demikian untuk menentukan anak sah yang dilahirkan dalam sebuah perkawinan tidak tergantung pada waktu anak itu dibuahkan dalam rahim ibu apakah anak tersebut dibuahkan dalam akibat perkawinan yang sah atau tidak, dan tidak tergantung pada jangka waktu perkawinan berlangsung sampai anak dilahirkan. Penentuan anak sebagai anak yang sah yang menpunyai kekuatan hukum dan mendapat jaminan hukum hanya tergantung kepada waktu anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang dilakukan di hadapan Pencatat Nikah dan dicatatkan, tanpa membatasi waktu terjadinya pembuahan dalam rahim dan jangka waktu perkawinan sejak perkawinan berlangsung hingga anak dilahirkan. Dengan kata lain penentuan anak sah ditentukan tanpa melihat waktu terjadinya pembuahan anak dalam akibat perkawinan yang sah dan dalam jangka waktu antara tanggal berlangsungnya perkawinan hingga isteri melahirkan anak.
Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, meskipun secara agama diakui sebagai anak sah, akan tetapi oleh karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dilihat dari kacamata Undang-undang perkawinan anak tersebut adalah anak luar kawin. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu :
Pasal 43 ayat 1 yaitu :
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
Berdasarkan sebab dan latar belakang terjadinya anak luar kawin timbul antara lain disebabkan oleh :
1. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dikantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.
2. Anak yang dilahirkan oleh seseorang wanita tapi wanita itu tidak menpunyai perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak menpunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain
3. Anak yang dilahirkan dari seseorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu orang tuanya masih terikat dengan perkawinan lain.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dari pria yang bukan suaminya.
5. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak sah.
6. Anak yang lahir dari wanita padahal agama mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama katolik tidak mengenal cerai hidup tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak, anak tersebut dianggap anak luar kawin.
7. Anak yang lahir dari seorang wanita sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang melakukan perkawinan misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNI) tidak mendapat ijin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai isteri tetapi meraka tetap campur dan melahirkan anak, anak tersebut dinamakan juga anak luar kawin.
8. Anak yang dilahirkan oleh sesorang wanita tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.
9. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaanya serta tidak terdaftar dikantor Catatan Sipil dan kantor Urusan Agama.
Secara hukum, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahirannya tidak dicatatkan pula secara hukum. Tidak sahnya perkawinan siri menurut hukum negara memilki dampak negatif terhadap hak-hak sipil dan keperdataan anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang melakukan perkawinan siri di antaranya yaitu:
a. Status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri di mata hukum di anggap sebagai anak tidak sah; konsekuensinya,
b. Anak hanya menpunyai hubungan perdata dengan ibu dan kelurga ibunya;
c. Anak tidak menpunyai hubungan hukum terrhadap ayahnya,
d. Dalam akta kelahiran, status anak dianggap sebagi anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannnya.[5]
Kedudukan Anak luar kawin yang lahir dari perkawinan siri ini hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan hubungan hukum antara anak dengan ayahnya tidak menpunyai kekutan hukum dan tidak mendapatkan jaminan hukum. Artinya hubungan hukum keperdataan antara anak dengan ayahnya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mendapatkan jaminan hukum. Maka hubungan mewarisi antara anak dengan ayahnya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mendapatkan jaminan hukum, apabila anak tersebut perempuan ataupun cucu perempuan melalui anak yang dilahirkan dari perkawinan siri (tidak dicatat) maka ayahnya atau kakeknya dari cucu perempuan tersebut tidak dapat berkedudukan sebagai wali nikah karena hubungan keperdataan dengan meraka tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mendapatkan jaminan hukum, begitu juga mengenai hak-hak keperdataan yang lainnya. Dengan demikian anak luar kawin yang lahir dari perkawinan siri tidak memperoleh hak-haknya secara maksimal di Negara yang berdasarkan hukum, sehingga secara yuridis perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dari perkawinan siri ini sangat lemah, karena belum diatur secara utuh dan lengkap[6].
Oleh karena perkawinan siri tidak dicatat, sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi unsur administrasi sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) maka anak tersebut dilihat dari sudut Undang-undang Perkawinan adalah tidak sah. maka akibat hukum dari perkawinan siri yang demikian itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak-anak yang dilahirkan maupun kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan siri ini. Bagi si anak akibat hukumnya, tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai anak bangsa yang mempunyai harkat dan martabat sama dengan anak-ank pada umumnya.
Hal ini menentukan bahwa perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pencatat nikah sebagai perkawinan yang tidak sah dan tidak menpunyai kekuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawian siri sesuai hukum Islam, tetapi tidak dicatat adalah berkedudukan sebagai anak yang tidak sah, karena ia dilahirkan dari perkawinan tidak sah, sekalipun perkawinan tersebut sah sesuai dengan Hukum Islam, Karena dalam pandangan undang-undang perkawinan sahnya suatu perkawinan tergantung kepada pencatatan perkawinan semata, bukan berdasarkan hukum islam.
C. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan generasi bangsa, yang memiliki peranan srategis dan menpunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindugan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Di dalam UUD-NKRI 1945 dinyatakan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pengakuan hukum dan keadilan meupakan salah satu syarat mutlat dalam mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang dimaksudkan adalah tegaknya Negara hukum yang di jamin UUD-NKRI 1945 dalam proses hukum yamg adil (due proces of law), yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).
Perlindungan terhadap hak anak-hak asasi manusia/warga negara sebagai bagian dari perlindungan hak-hak asasi bangsa dalam negara hukum Indonesia. Secara implisit mencakup juga hak-hak asasi anak luar kawin sebagai manusia. Hal ini berarti bahwa negara berkewajiban melindungi hak asasi anak luar kawin, atau anak luar kawin berhak atas perlindungan hak-hak asasinya oleh negara. Ketentuan hak asasi bagi anak luar kawin di dalam kedudukannya sebagia insan pribadi (persoon) yang memilki dimensi khusus dalam kehidupannya. Selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak, ketika menyongsong fase kedewasaanya kelak. Anak juga sosok yang memikul tanggung jawab dimasa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya .
Hukum dibentuk untuk melindungi yang lemah, hukum memang bagian dari produk politik kekuasaan dominan yang ada saat pembentukannya, namun secara prinsip kehadiran kekuasaan tersebut tidaklah serta merta menggampangkan, mengenyampingkan hak-hak rakyatnya. Di samping sebagai produk politik, hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan dan sebagainya, dibentuk dan ikut membentuk tatanan masyarakat. Bentuknya di bentukkan oleh masyarakat dengan berbagai sifatnya namun sekaligus ikut menentukan sifat masyarakat itu sendiri. Begitu juga hakikat hukum keperdataan khususnya yang menyangkut status hukum anak luar kawin beserta hak-hak keperdataannya sudah semestinya di tunjukkan untuk melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan, bukan saja memberikan perlindungan kepada anak sah namun anak luar kawin pun sepatutnya di akui keberadaannya[7].
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak indonesia yang berkaulitas, beraklak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanankan sedini mungkin, yakni sejak dari jani dlam kandungan sampai anak berumur 18 tahun (delapan belas) tahun.
Di dalam Undang-undang Kesejahteraan Anak, dinyatakan didalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1), yang menentukan :
a. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
b. Usaha kesejahteraan anak adalah uasaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
Dalam menetapkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pemerintah menyadarkan sejumlah asumsi dasar mengapa disusun undang-undang ini. Di antaranya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warga negaranya, termasuk perlindungan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensis bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.
Konsep perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri (anak luar kawin) yang dilakukan pasangan laki-laki dengan wanita di mana si laki-laki masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan isterinya. Perlindungan hukum tersebut yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara refresif.
a. Perlindungan hukum secara preventif yaitu sebagai perlindungan terhadap hak-hak normatif yang diberikan oleh Negara terhadap anak luar kawin yang lahir dari perkawinan siri yang dilakukan oleh seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya yang masih terikat dengan tali perkawinan sah dengan isterinya. Pengakuan terhadap anak luar kawin lebih menitik beratkan pada pengakuan terhadap status hukumnya sehingga hal ini adalah implementasi kongkrit atas pemenuhan hak-hak normatif bagi anak luar kawin tersebut, baik dalam hal memperoleh hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpatisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
b. Sedangkan perlindungan hukum secara refresif dimaknai sebagai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak di luar kawin yang lahir sebagai akibat dari perkawinan siri yang dilakukan oleh ayah biologisnya yang masih terikat tali perkawinan sah dengan isterinya, untuk mempertahankan atau membela hak-hak normatif yang dimilikinya ketika terjadi perselisihan antara ibu kandungnya dengan ayah biologisnya yang melakukan perkawinan siri tersebut.
Undang-undang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual maupun sosial, tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memilki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemampuan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
Dalam Undang-undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Negara dan Pemerintah Berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan mental (Pasal 21). Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, misalnya sekolah, lapamgan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, dan rumah tahanan khusus anak (Pasal 22). Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau oran lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (Pasal 23 ayat 1). Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan dan perlindungan anak (ayat 2). Negara dan pemerintah menjamin anak menpergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal (24).
Dalam teori perlindungan anak, maka dapat dikemukakan bahwa anak-anak yang terlahir ke dunia ini patut diberikan hak-haknya secara maksimal dengan tanpa melakukan diskriminasi. Demikian pula halnya dengan anak luar kawin yang lahir sebagai akibat dari perkawinan siri yang dilakukan oleh orang tuanya, di mana lakilaki sebagai ayah biologisnya masih terikat tali perkawinan sah dengan isterinya.
Anak luar kawin tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara atau pemerintah, karena sesuai dengan konstistusi Negara kita didalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) menentukan bahwa: “setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau anak luar kawin berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara mengenai hak-hak normatifnya sebagai anak bangsa. Perlindungan yang patut diberikan oleh Negara adalah dituangkannya hak-hak normatif anak luar kawin tersebut di dalam suatu peraturan perundangan-undangan, yaitu di antaranya hak untuk pendidikan yang layak, dan juga hak untuk mewaris dari orang tuanya bilamana orang tuanya telah meninggal dunia. Karena tidak adil dan tidak bijak bilamana Negara melepaskan laki-laki sebagai ayah biologisnya yang menyebabkan kelahiran anak luar kawin tersebut dari tanggumgjawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak luar kawin ini. Dan hanya menyebabkan tanggung jawab tersebut untuk dipikul oleh ibunya saja[8].
Kedudukan nikah siri dilihat dari peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia adalah perkawinan tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Sehingga perkawinan yang demikian menimbulkan hukum yang kompleks bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri ini.
Maka dalam hal ini usaha yang dilakukan untuk dapat memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan siri ini, dapat dilakukan langkah hukum dengan melegalisasi perkawinan siri ini dengan melalui isbat nikah. Adapun yang di maksud dengan isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.



BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan dari keseluruhan data tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri (Studi Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membedakan antara anak sah dan anak luar kawin (perkawinan tidak dicatat). Anak sah adalah anak yang dilahirkann dari perkawinan yang sah serta menpunyai hubungan keperdataan secara sempurna dengan kedua orang tuanya. Dan negara menberikan perlindungan hukum terhadap hak anak tersebut baik perlindungan hukum yang bersifat yuridis dan non yuridis. Sedangkan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan hanya menpunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan tidak diakui oleh negara sebagai anak sah. Dengan demikian anak yang lahir dari perkawinan siri (tidak dicatat) secara hukum Negara tidak menpunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya, dan negara tidak menjamin perlindumgan hukum terhadap hak anak luar kawin.
Sedangkan didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap setiap anak yang dilahirkan tanpa menbedakan antara anak sah dengan anak luar kawin yang dilahirkan Aminah, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dari perkawinan siri (tidak dicatat). Sebagaimana yang tercantun didalam Undangunndang tersebut bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhi hahak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas mulia dan sejahtera karena dengan adanya perbedaan tersebut hak anak tidak diperoleh secara menyeluruh terhadap setiap anak yang dilahirkan baik yang menyangkut hukum keperdataan maupun hak anak yang dijamin sebagai hak asasi manusia.




DAFTAR PUSTAKA

Djubaidah, Neng, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tercatat, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Kuncoro, Wahyu, NM, Solusi Cerdas Menghadapi Masalah Keluarga, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010,
Prawiro hamidjojo, Soetojo dan Safioedin, Asis, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung, 1986
Saraswati, Rike, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
Satrio,J, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang, PT. Citra Aditya Bakti, bandung, 2000
Witanto,DY, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012
Sofyan, Syyafran, Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, http://www. Lemhanas.go.id, diakses tanggal 13 Maret 2018
Rahardjo, Satjipto, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Ramulyo, Moch. Idris, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Salim dan Abdullah, Terjemah Al-Qur’an Al-Hakim, Surabaya: SahabatIlmu, 2001.
Satrio, J., Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam UndangUndang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. Susanto, Cornelius Eko, “Perkawinan yang tidak dicatatkan Korbankan


[1] Sofyan, Syyafran, Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi, http://www. Lemhanas.go.id, diakses tanggal 13 Maret 2018

[2] Saraswati, Rike, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

[3] Ramulyo, Moch. Idris, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

[4] Witanto,DY, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012

[5] Kuncoro, Wahyu, NM, Solusi Cerdas Menghadapi Masalah Keluarga, Penerbit Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010,

[6] Rahardjo, Satjipto, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
[7] Satrio, J., Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam UndangUndang, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. Susanto, Cornelius Eko, “Perkawinan yang tidak dicatatkan Korbankan

[8] Prawiro hamidjojo, Soetojo dan Safioedin, Asis, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung, 1986


Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753