MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

MAKALAH HUTAN HUJAN TROPIS SUMATERA UTARA



BAB I
PENDAHULUAN
A. Pengantar
Kawasan hutan Indonesia mencapai 162 juta hektar. Lahan hutan terluas ada di Sumatera (32,36 juta hektar luasnya). Kemudian hutan Kalimantan (28,23 juta hektar), Sumatera (14,65 juta hektar), Sulawesi (8,87 juta hektar), Maluku dan Maluku Utara (4,02 juta hektar), Jawa (3,09 juta hektar), serta Bali dan Nusa Tenggara (2,7 juta hektar).Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia, setelah Brasil dan Kongo.
Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera adalah tempat pelestarian bagi Hutan Hujan Tropis di Sumatera dan habitat dari beberapa spesies yang hampir punah seperti, Harimau sumatera, Orangutan sumatera, Gajah sumatera, dan Badak sumatera yang merupakan spesies Badak terkecil dan memiliki dua cula.
Luas dari Hutan Hujan Tropis Sumatera seluruhnya adalah 2,5 juta hektare yang terdiri dari 3 Taman Nasional di Sumatera, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Tempat ini juga tempat berbagai jenis tumbuhan endemik seperti, kantong semar, bunga terbesar di dunia Rafflesia Arnoldi, dan bunga tertinggi Amorphophallus titanum. Selain memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, hutan hujan tropis Sumatera juga merupakan sumber mata pencarian bagi masyarakat yang tinggal di sana. Beberapa suku tinggal di hutan hujan tropis Sumatera, seperti suku Mentawai dan suku Anak Dalam.

Hutan hujan tropis Sumatera harus senantiasa dijaga kelestariannya. Terutama dari ancaman penggundulan hutan, penambahan hutan untuk pertanian dan pembuatan jalan, serta perburuan. Apabila kawasan ini tidak dilindungi, maka keanekaragaman hayati yang hidup di sana terancam punah. Selain itu, hutan hujan tropis Sumatera berperan penting dalam stabilitas suplai air, ekologi, dan ekonomi, serta menekan pengaruh kekeringan dan kebakaran.
Untuk itulah melalui sidang ke 28 World Heritage Commitee, yang diselenggarakan di Suzhou RRC pada bulan Juli 2004, Hutan Hujan Tropis Sumatera di terima sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO, karena merupakan kawasan Hutan Lindung dan rumah bagi sekitar 10.000 jenis tanaman , termasuk 17 genus endemis, lebih dari 200 spesies mamalia, dan 580 spesies burung dan 465 berdomisili dan 21 merupakan endemis. Di antara jenis mamalia, 22 adalah orang utan, yang tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia dan 15 hanya terbatas ke wilayah Indonesia, termasuk Sumatra yaitu orang utan Sumatera. Hutan Hujan Tropis Sumatera ini juga memberikan bukti dari evolusi biogeografi pulau.

Bagian yang menonjol dari Hutan Hujan Tropis Sumatera terdapat pada Pegunungan Bukit Barisan yang dijuluki sebagai Andesnya Sumatera Perpaduan Danau Gunung Tujuh yang sepektakuler yang merupakan Danau tertinggi di Asia Tenggara keindahan Gunung Kerinci, Gua, dan Air terjun membuat tempat ini semakin tepat untuk wilayah Konservasi maupun Pariwisata.

Setidaknya 92 jenis endemis lokal telah diidentifikasi di Taman Nasional Gunung Leuser. Nominasi ini berisi populasi dari kedua bunga terbesar di dunia Rafflesia arnoldi dan bunga tertinggi Amorphophallus titanum , tempat ini sangat penting bagi konservasi vegetasi pegunungan khusus dari properti tersebut.
Menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.44 tahun 20017 bahwa  kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas ± 3.742.120 (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus dua puluh) hektar, dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut:
a.Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam :± 477.070 Hektar
b.Hutan Lindung :±1.297.330 Hektar
c.Hutan Produksi Terbatas :± 879.270 Hektar
d.Hutan Produksi Tetap :±1.035.690 Hektar
e.Hutan Produksi yang dapat dikonversi:± 52.760 Hektar
Kementerian kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan SK No.579 Tahun  2014 tentang penunujukkan Kawasan di Propinsi Sumatera Utara. Berdasrkan SK 579 tersebut, wilayah kabupaten Humbang Hasundutan terdiri atas Hutan Lindung (HL), hutan produksi terbatas (HPT), Hutan Suaka Alam (HSA) dan area pengguna lain (APL). HL menempati areal seluas 65 041 ha dan HP seluas 60002 ha sehingga HL dan HP menempati sekitar 85,68% wilayah kabupaten.
Menurut data BPS Jumlah Rumah tangga yang berada di kawasan hutan 8 643 228 jiwa , pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).
Secara hukum (legalitas) hutan negara seolah-olah dapat dipertahankan dengan luas dan fungsi yang sangat besar, namun secara de facto tidak menunjukkan hal demikian. Dengan penunjukan hutan negara seluas 131,28 juta Ha, hutan negara yang telah ditetapkan seperti yang dimandatkan oleh Undang-Undang Kehutanan, baru mencapai luas 14,24 juta Ha (10,9%) (RKTN, 2011). Itu pun dengan kondisi di semua fungsi hutan terdapat juga hak-hak pihak ketiga yang berupa izin-izin tambang dan kebun kelapa sawit, hutan adat dan hutan/lahan hak perorangan. Belum lagi bila dilihat dari sisi keutuhan ekosistem hutan yang memiliki tutupan hutan yang baik. Faktanya kondisi tutupan hutan yang berada di dalam kawasan hutan negara, selalu berkurang dari tahun ke tahun.
B. MASALAH
Menurut buku Rekor Dunia Guinness, Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan di dunia. Menurut buku tersebut, Indonesia menghancurkan luas hutan yang setara dengan 300 lapangan sepak bola setiap jamnya. Forest Watch Indonesia pun mencatat kerusakan hutan di Indonesia dari tahun terus meningkat, sampai saat ini saja sudah mencapai 2 juta hektar per tahun. Sebanyak 72 persen dari hutan asli Indonesia telah musnah. Akibatnya, luas hutan Indonesia selama 50 tahun terakhir telah berkurang dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar. 

Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti tingkat deforestasi atau penebangan hutan Indonesia yang tertinggi di dunia, yakni mencapai sekitar 680 ribu hektare per tahun.
Beberapa permasalahan penting dalam pengelolaan hutan di  Indonesia adalah ( World Bank, 1994, USAID, 1995) :
1.         Laju dforestasi/kerusakan hutan yangtinggi, sekitar 1 juta ha/tahun denga penyebaba utama transmigrasi
2.         Pemanenan kayu yag berlebihan untuk memenuhi kebutuhan produksi palywood, penggergajian kayu, yang tidak sesuai denga kemamapuan hutan
3.         Harga kayu yang masih dibawwah nilai kayu sebenarnya. Rente ekonomi kayu US$ 15/m3 di Indonnesia massih jauh di bawah rente ekoomi dunia sekitar US$90/m3. Hal inni mengakibatkan tidak efisiennya pengelolaa hutan
4.         Permasalahan dalam pengelolaan HPH misalnya ijin konsesi yag terlalu lama, kurangnya monitoring/pengawasan , dan lain-lain yang mengakibatkan kerusakan hutan
5.         Tidak  adanya pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat yang tinggal di hutan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan. Klaim masyarakat hutan terhadap luas hutan yang menjadi hak mereka bisa mencapai 10-60 persen dari seleuruh areal hutan Indonesia. Konsep-konsep alternatif yang masih dalam pengembangan dan belum diterima dan dilaksnakan dengan baik, misalnya konsep : Sisitem Hutan Kerakyatan, Hutan Rakyat,KPHP, dan HPH masayarakat Tradisional. Konsep-konsep ini adalah konsep untuk memebrikan peluang kepada masayrakat yang lebih luas untuk dapat memepunyai hak untuk mengelola hutan.
6.         Kondisi hutan Indonesia sangat beragam dari sisi ekologi, sosial, dan budaya. Di dalam pengelolaanya harus menggunakan penedekatan manajemen yang berbeda-beda  disesuaikan dengan kondisi setempat. Dalam kondisi seperti ini, hutan Indonesia tidak dapat dikelola secara seragam.
Sejalan dengan data tersebut,menurut data Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), besarnya persentase keluarga miskin yang tinggal di desa hutan lebih dari dua kali persentase keluarga miskin di Indonesia. Jumlah desa hutan ada 18.784 desa atau 26,6% dari jumlah seluruh desa di Indonesia, atau sebesar 58% dari desa tertinggal yang ada, yakni 32.379 desa. Jika lebih diperinci lagi, jumlah penduduk yang tinggal di desa hutan itu mencapai 33.512.845 jiwa. Dari jumlah itu, yang memperoleh pendapatan seluruhnya dari kawasan hutan sebanyak 848.575 keluarga, 45% di antaranya masuk dalam kategori keluarga miskin. Jumlah keluarga yang sebagian besar memperoleh pendapatan dari kawasan hutan sebanyak 8.456.684 keluarga, 37.7 % di antaranya masuk kategori keluarga miskin pula.


Seringkali masyarakat sekitar hutan dianggap penyebab kehancuran hutan padahal banyak masyarakat yang memanfaat hutan secara berkelanjutan. Banyak yang bisa dirasakan bila pengeloaan hutan dengan melibatkan masyarakat. Manfaat yang bisa dirasakan bukan hanya bagi masyarakat sekitar hutan dan pihak Kehutanan saja, Satu hal positif yang bisa didapat oleh pihak pemerintah adalah masalah keamanan hutan. Masyarakat yang terlibat dalam mengelola hutan tentunya akan mempunyai semacam ikatan batin kepada hutan yang menjadi tumpuan hidup mereka. Mereka akan turut menjaga keamanan hutan mereka dari tangan tangan yang tidak bertanggung jawab.Kelestarian hutan juga akan memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan pada umumnya. Sebagai tabungan air juga hutan bisa melakukannya dengan baik, sehingga debit air sungai yang sumbernya berasal dari hutan tidak akan pernah berkurang yang manfaatnya akan sangat dirasakan oleh masyarakat luas ketika PDAM, PLTA dan Irigasi bisa berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan. Sebuah nilai dan etika yang luar biasa jika beberapa kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar. Sebuah keterikatan batin antara manusia dengan alam yang menyediakan tempat hidup dan perlindungan bagi manusia. Manusia akan mendapatkan hasil yang diharapkan oleh alam, dan alam pun terjaga dari segala kerusakan.




BAB II
PEMBAHASAN
Diagram Alir Yang Diharapkan

Kondisi Kehutanan di Propinsi Sumatera Utara
Propinsi Sumateara Utara memiliki kekhususan dalam kerangka perekonomian nasional, baik sebagai daerah agraris yang merupakan pusat pengembangan perkebunan dan hortikultura, maupun sebagai satu diantara pusat perkembangan industri, serta satu diantara pintu gerbang pariwisata di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh potensi sumber daya alam dan karakteristik ekosistem yang relatif besar dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah dan nasional.
Keperluan yang mendesak bagi pembangunan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia khususnya di Sumatera Utara telah memaksa terjadinya perusakan hutan dan lahan, baik melalui penebangan liar (illegal logging), pembakaran hutan, maupun lahan berpindah. Hal ini memicu semakin berkurangnya luas hutan dan bertambahnnya lahan kritis. Penebangan kayu industri berskala besar tanpa diikuti dengan penanaman kembali juga merupakan penyebab berkurangnya luas hutan. Praktekprakter tersebut masih berlangsung sampai saat ini, walaupun penegakan hukum sudah lebih ketat dengan mengefektifkan upaya hukum, namun ternyata belum mencapai hasil yang maksimal.
Penebangan hutan untuk industry (industrial logging) yang tidak terkontrol selama bertahun-tahun telah menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dalam skala masal. Sebagian hutan produksi dalam keadaan rusak, dan hutan-hutan tropis asli hanya tersisa di kawasan konservasi, seperti taman nasional, hutan lindung dan cagar alam.
Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan, pada tahun 20016 luas kawasan hutan di Propinsi Sumatera Utara berdasarkan peta tata ruang adalah 3.687.670 Ha, dimana terdapat kerusakan hutan sebesar 685.963 Ha atau 18,60% yang terdiri dari 398.868 Ha di hutan produksi, 207.575 Ha di hutan lindung, 31.400 Ha di kawasan lindung dan 48.120 Ha di hutan bakau. Perkembangan kerusakan hutan periode empat tahun terakhir.

DAMPAK PENGGUNDULAN HUTAN TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya hutan yang sifatnya non-use value dapat dinilai nilai ekonomi totalnya dengan menggunakan pendekatan penilaian ekonomi. Menurut Pearce dan Moran (1994), penilaian manfaat langsung menurut harga pasar atau produktivitas terhadap sumberdaya hutan seperti nilai kayu, buah dan lateks yaitu sekitar US$ 6.280/hektar atau Rp 13,627/hektar (IDR = Rp 2.170).
Penelitian lain sebagaimana dikemukakan dalam Pearce dan Moran (1994), antara lain Watson (1988) menduga produksi hutan di Malaysia sebesar US$ 2.455/hektar atau Rp 413.367.940/hektar (IDR = Rp 1.629) dibanding US$ 217/hektar (Rp 367.164/hektar) untuk pertanian intensif. Kramer et. al (1993) menduga nilai kayu bakar kebutuhan rumah tangga sekitar Taman Nasional Mantadia di Madagaskar sebesar US$ 39/tahun atau Rp 81.744/tahun (IDR = Rp 2.096).
Hasil penelitian lain yang dikemukakan dalam Pearce dan Moran (1994) yaitu penilaian total ekonomi hutan di Meksiko dengan luas 51,5 juta hektar (Pearce dan Watfor, 1993) terdiri atas nilai manfaat untuk wisata US$ 31,2 juta atau Rp 67 milyar (IDR = Rp 2.960), nilai karbon (C) sebesar US$ 3.788,3 juta (Rp 7,9 trilyun). Sementara Ruitenbeek (1989) dalam Pearce dan Moran (1994) dengan pendekatan net present value (NPV) menduga nilai manfaat hutan Korup di Kamerun yaitu perlindungan banjir US$ 23/hektar atau Rp 39.606/hektar (IDR = Rp 1.722), pengendali erosi US$ 8/hektar (Rp 13.776/hektar), tanaman obat US$ 7/hektar (Rp 12.054). Menurut Swanson (1996) dalam Pearce dan Moran (1994), proyeksi pendugaan kehilangan biodiversitas dari beberapa hasil penelitian terdahulu adalah sangat besar, yang ditunjukkan bahwa pada tingkat tertentu kehilangan hutan sebesar 5% sampai 9% akan menyebabkan kehilangan biodiversitas sebesar 15% sampai 50%.
Hasil studi yang dilakukan oleh Kramer dan Mercer (1997) dalam Pearce dan Moran (1994) dalam dengan menggunakan contingent valuation method di Amerika Serikat terhadap perlindungan hutan hujan tropik, hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata responden bersedia membayar US$ 21-US$ 31 per rumah tangga atau sekitar Rp 62.055-Rp 91.605 (IDR = Rp 2.955) untuk melindungi 5% hutan hujan tropik.
Penelitian secara makro nilai kerugian ekonomi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 1997/1998 dengan memperkirakan luas kebakaran 5 juta hektar yang dilakukan oleh EEPSEA bekerjasama dengan WWF Indonesia diperkirakan sebesar US$ 4.469,5 juta atau sekitar Rp 11 trilyun (IDR= Rp 2.500), meliputi kerugian yang dialami oleh Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Thailand. Metode perhitungan yang digunakan antara lain: pendekatan produksi, nilai pasar, biaya kerusakan tanaman, pendapatan yang hilang, dose respons, biaya pengobatan akibat pendududk sakit dan transfer benefit. Dari hasil penelitian ini diketahui pula besarnya kerugian ekonomi Indonesia sehubungan dengan kebakaran dan asap yang dialami pada periode Agustus – Desember 1997 sebesar US$ 3.799,9 juta (85%) atau sekitar Rp 9.4 trilyun. Sedang negara lain sebesar US$ 669,6 juta (15%) atau setara dengan Rp 1.6 trilyun.
Hasil penelitian Sihite (2001) dengan menggunakan nilai pasar atau produktivitas menunjukkan Manfaat total di on site diperoleh dari produktivitas lahan dan untuk DAS Besai diperoleh Rp 233.268.880.000. Nilai ini sangat ditentukan oleh harga kopi yang cukup baik. Biaya yang ditimbulkan dari pola penggunaan lahan ini di on-site Rp 97.624.326.885 dan merupakan biaya input produksi dan kehilangan pendapatan akibat erosi.
Penelitian ini hanya menganalisis dampak erosi/longsor hutan CAPC Tahun 2017 terhadap kerugian masyarakat. Fokus pada masalah ekonomi atau kesejahteraan masyarakat yang meliputi: penurunan produksi pertanian atau perkebunan, penurunan kesehatan dan penurunan kawasan perlindungan.
Analisa kerugian ekonomi negara akibat penebangan liar di kawasan Hutan Sumut, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi negara akibat hilangnya kayu-kayu yang terdapat di Gunung Hutan Sumut. Untuk menghitung kerugian tersebut dengan menggunakan pendekatan potensi kerugian ekonomi akibat kayu hilang dan juga pendekatan penerimaan iuran kehutanan berupa Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Tahun 2007.
Aktivitas masyarakat yang berada di dalam dan di luar kawasan Hutan Sumut, sehingga menyebabkan meningkatnya kerusakan hutan Hutan Sumut setiap tahunnya. Data terakhir tahun 2008 jumlah hutan Hutan Sumut yang rusak mencapai 9.374 hektar (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sumatera Utara, 2008).
Jumlah potensi kayu di Sumatera yakni sebesar 135,1m3/ha (FWI/GFW, 2001). Maka dengan demikian jumlah potensi kayu yang hilang pada CA. Hutan Sumut yakni: 9.374 hektar X 135,1 m3/hektar = 1.266.427,4m3. Potensi kayu yang terdapat di hutan Hutan Sumut terdiri dari pohon Merbau dan Non Merbau. Proporsi jenis kayu Merbau: 1/3 X 1.266.427,4m3 = 422.142,48m3. Proporsi jenis kayu Non Merbau 2/3 X 1.266.427,4m3 = 844.284,93m3. Harga kayu jenis Merbau sebesar Rp 2.200.000/m3 dan jenis Non Merbau sebesar Rp 1.200.000/m3.
Jumlah kerugian ekonomi jenis kayu Merbau yakni volume kayu 422.142, 48 m3, harga kayu Rp 2.200.000 jumlah kerugian sebesar Rp 928.713.456.000, sedangkan kerugian ekonomi untuk jenis kayu Non Merbau yakni volume kayu 844.284,93 m3, harga kayu Rp 1.200.000, jumlah kerugian sebesar Rp 1.013.141.916.000. Total kerugian ekonomi Negara akibat hilangnya kayu di hutan Hutan Sumut yakni sebesar Rp 1.941.855.537.7201. Kerugian negara lainnya dalam bentuk kehilangan pendapatan berupa Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) tahun 2007 yakni sebesar Rp 465.211.270 dan jumlah Dana Reboisasi (DR) tahun 2007 yakni sebesar Rp 546.145.282. Total penerimaan iuran kehutanan berupa PSDH dan DR Kabupaten Jayapura pada tahun 2007 yakni Rp 465.211.270 + Rp 546.145.282 = Rp 1.011.356.552.
            Dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat akibat kerusakan ekologi Gunung Hutan Sumut yakni berupa biaya sosial, perubahan budaya/gaya hidup dan munculnya kecemburuan sosial. Pada aspek modal sosial yang dirasakan masyarakat mengalami peningkatan, hal itu disebabkan oleh komunikasi, solidaritas antar masyarakat semakin baik. Peningkatan yang utama terjadi disebabkan oleh perasaan senasib dan seperjuangan antar masyarakat dalam menanggulangi banjir dan merehabilitasi kembali perumahan dan lingkungan masyarakat pada masa yang lalu.
Kekompakan dan kerjasama yang ada sampai sekarang terus terjalin dan dijaga, hal itu dapat dibuktikan pada saat kondisi cuaca/iklim terjadi hujan lebat dan selama minimal ± dua jam berturut-turut dan bahkan sampai seharian, biasanya masyarakat tersebut secara sadar dan tanpa dikomando telah melakukan patroli dan pengawasan langsung pada Gunung Hutan Sumut yang rusak.
Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung berkat dukungan dana dan tenaga swadaya masyarakat. Jumlah dana tersebut biasanya bervariasi tergantung kerelaan masyarakat, dan kondisi ekonomi. Ada yang memberikan bantuan berbentuk natura, bentuk uang dan juga dalam bentuk tenaga tergantung kesiapan dan himbauan ketua RT/RW setempat. Apabila dikalkulasikan secara riil terjadi peningkatan pengeluaran masyarakat pada waktu-waktu, sesuai dengan situasi dan kondisi iklim daerah setempat.
Pada aspek budaya atau kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat juga mengalami perubahan. Kondisi dulu sebelum terjadi banjir/longsor Gunung Hutan Sumut, hubungan sosial antar masyarakat tidak terlalu baik dan lebih mementingkan diri sendiri. Kondisi sekarang setelah banjir/longsor Hutan Sumut hubungan masyarakat semakin akrab dan gaya hidup mereka semakin menunjukkan kepedulian dengan sesama masyarakat lainnya, yang ditandai dengan kegiatan gotong-royong dalam membersihkan kotoran-kotoran dan lumpur yang menggenangi rumah tetangganya tanpa dibayar dan dipaksa.
Perubahan kepedulian tersebut terjadi secara tidak langsung dan tanpa paksaan, hal itu semata-mata terjadi sebagai bagian dari upaya penanggulangan dan rehabilitasi akibat dampak banjir/longsor yang terjadi. Kondisi lain juga menunjukkan bahwa budaya masyarakat setempat yang telah terjalin lama tidak mengalami perubahan contohnya kegiatan arisan RT/RW, kegiatan-kegiatan tersebut tetap ada dan berlangsung sampai sekarang ini. Kecemburuan sosial antar masyarakat sebagai dampak banjir/longsor Hutan Sumut tidaklah terjadi, akan tetapi sebaliknya yang terjadi yakni keakraban dan hubungan (relationship) antar masyarakat semakin baik, dan bahkan masyarakat tidak segan-segan untuk membantu tetangganya yang mengalami bencana, tanpa adanya unsur paksaan dan imbalan jasa.


BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
·         Tingkat kerusakan hutan CAPC mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh kegiatan penebangan liar, konversi lahan menjadi lahan pertanian, pembangunan rumah, dan perburuan flora dan fauna.
·         Nilai kerugian kehilangan pendapatan negara akibat penebangan liar yakni sebesar Rp 1.942.866.894.272, terdiri dari nilai kehilangan kayu sebesar Rp 1.941.855.537.720, iuran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp 465.211.270 dan iuran Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp 546.145.282

Saran
1. Keseriusan pemerintah (BKSDA Sumatera Utara) dalam melakukan pengamanan da pengawasan hutan Hutan Hujan Tropis Sumut lebih ditingkatkan lagi dan berkoordinasi dengan satuan pengamanan swakarsa masyarakat, masyarakat sentani dan tokoh masyarakat adat.
2. Mengingat minimnya anggaran operasional pengamanan dan perlindungan hutan Hutan Hujan Tropis Sumut, sehingga dipandang sangat perlu ditambah di waktu mendatang.
3. Penyuluhan tentang manfaat keberadaan hutan Hutan Hujan Tropis Sumut dalam kehidupan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan sampai pada munculnya kesadaran untuk menjaga dan melestarikan Hutan Hujan Tropis Sumut oleh masyarakat itu sendiri.
4. Masyarakat yang melakukan kegiatan penebangan liar dan sekaligus melakukan pengrusakan hutan Hutan Hujan Tropis Sumut, diberikan hukuman formal maupun hukum adat, sehingga dapat menekan aktivitas masyarakat tersebut.
5. Peranan masyarakat setempat yakni berupa keterlibatan dalam kegiatan pengawasan dan patroli kehutanan bersama-sama polisi kehutanan pemerintah serta tidak melakukan penebangan liar di dalam dan di luar kawasan Hutan Hujan Tropis Sumut




DAFTAR PUSTAKA
Barbier EB. 1995. The Economics of Forestry and Conservation : Economic Values and Policies. Commonwealth Forestry Review. Vol. 74.
Barret J, Segerson K. 1997. Prevention and Treatment in Environmental Policy Design. Journal of Environmental Economics and Management. Vol 33. Academic Press.
Duerr AW. 1960. Fundamental of Forestry Economics. McGraw-Hill, BookCompany. New York, Toronto. London.
D’ Urville D, Cesar JS. 1830. Voyage de la corvette l’Astrolabe. Histoire 5 vols. 1830-5; Zoologie 4 vols. 1830–4; Botanique 1 vol. 1832; Entomologie 2 pts in 1 vol. 1832–5; Philologie 1 vol. 1833. Paris: J. Tastu
Dunn WN. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Penerjemah; Yogyakarta: UGM Press.
Dye TR. 1978. Understanding Public Policy, Edisi ketiga, Prentice - Hall, Inc, USA.
EEPSEA, WWF. 1998 The Indonesian Fires and Haze of 1997: The Economic Toll. Economic and Environmental Program for SE Asia and The World Wide Fund for Nature (WWF).
Farid M, Suer S, Yance DF. 2001. Pelatihan Rancangan Penelitian dan Penulisan Proposal di Yongsu-Desoyo Pegunungan Cycloops. Irian Jaya. CII. Jayapura.
Fauzi A, Anna S. 2005. Panduan Penentuan Perkiraan Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan. Jakarta: KLH Republik Indonesia.
Field BC. 1994. Environmental Economics An Introduction. McGraw-Hill, Inc. (Inter Edition). Singapore.
FWI/GFW. 2001. Potret Keadaan Hutan Indonesia. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch.
Glover D, Timothy J. 1999. Indonesi’s Fires and Haze, The Cost of Catastrope. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore and International Development Research Center, Canada.
Gregory, GR. 1972. Forest Resource Economics. Jhon Wiley and Sons. New York.
Gutierrez B, Pearce DW. 1992. Estimating the Environmental Benefits of the Amazone Forest: an Intertemporal Valuation Exercise, Centre for Social and Economic Research the Global Environment, University College London, London and University of East Anglia, Mimeo.
Indriyanto. 2005. Ekologi Hutan. Jakarta: Bumi Aksara.
Koesnadi H. 1990. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.Yogyakarta: UGM Press.
Kramer RA, Mercer E, Sharma N. 1993. Valuing Tropical Rain Forest Protection as a Global Environmental Good. Center for Resource and Environmental Policy Research. Duke University: Durham, North Carolina.
Malik IB, Wijardjo N, Fauzi A, Royo. 2003. Menyeimbangkan Kekuatan. Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumberdaya Alam. Jakarta: Yayasan Kemala.
Miles MB, Huberman AM. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI Press.
Munangsihe M. 1993. Environmental Economics and Sustainable Development. World Bank Environment Paper Number 2.
Muntasib EKSH, Masyud B. 2003. Dasar-Dasar Konservasi. Jakarta: Pusat Penelitian Universitas Terbuka.
Pearce DW, Turner RK. 1990. Economics of Natural Resources and The Environment. Harvesters Wheatsheaf. New York. London. Sidney.
Pearce DW, Warford JJ. 1993. World Without End: Economics, Environment, and Sustainable Development. The World Bank, Washington, DC, and Oxford University Press, New York.
Pearce DW. 1994. The Economics Value of Biodiversity. Earthescan Publication Limited. London. UK.
Spash CL. 1997. Ethics and Environmental Attitudes with Implication for Economic Valuation. Volume ke-50, Journal of Environmental Management. Chicago: Academic Press.
Steer A. 1996. Ten Principles of the New Environmentalism. Finance and Development.
Turner RK, Pearce D, Bateman I. 1994. Environmental Economics: An Elementary Introduction. Harvester Wheatsheaf.
Van RP. 1963. Setulum Papuanum 7, Notes on the Vegetation of South New Guinea Nova Guinea Botany. 13: 196-241.
WALHI. 2008. Hutan Indonesia Musnah pada 2022. Media Indonesia: 17 (kolom 1-2).
Watori K. 2003. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995 dalam Pembangunan Kota Jayapura [tesis]. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada.
Watson JG. 1988. Mangrove Forests of the Malay Peninsula. Kuala Lumpur: Malaysian Forest Records No. 6.




Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753