MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

KONSISTENSI PENGAMALAN PANCASILA SILA KE-1 SEBAGAI UPAYA MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA YANG BERSUMBER PADA AGAMA




ABSTRAK
KONSISTENSI PENGAMALAN PANCASILA SILA KE-1 SEBAGAI UPAYA MENGIMPLEMENTASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA YANG BERSUMBER PADA AGAMA

Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas Ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi beragama. Ideologi Pancasila adalah ideology beragama. Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong menolong. Tidak perlu melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat.
Adanya peningkatan pengamalan butir-butir Pancasila khususnya sila ke-1. Salah satunya dengan saling menghargai antar umat beragama akan menjadikan negara ini menjadi sebuah negara Pancasila yang nyaman bagi rakyatnya. Apalagi jika ada peningkatan jaminan keamanan dan kesejahteraan setiap masyarakat yang ada di dalamnya. Khususnya jaminan keamanan dalam melaksanakan kegiatan beribadah.
Permasalahan di atas sangat menarik untuk dicermati dan dikaji. Bangsa Indonesia yang kaya akan perbedaan, khususnya dalam keberagamaan, dan Pancasila merupakan dasar filsafat bangsa yang dibangun dari semangat pluralitas. Karena itu penulis berusaha mengkaji apakah arti penting Pancasila terhadap pluralitas agama di Indonesia.   
Kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian ini adalah: Pancasila merupakan obyektifikasi dari nilai-nilai universal dalam setiap agama dan kepercayaan, Pancasila adalah titik temu atau landasan filosofis bersama bangsa Indonesia dalam beragama, Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa bangsa ini dengan keberbagaian cara menghayati agamanya, ia mempunyai satu religiositas yang sama, yaitu adanya pengakuan bersama terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Pancasila merupakan kontrak sosial bernegara dan berbangsa.

Kata Kunci: Pancasila, Agama, Ketuhanan Yang Maha Esa
BAB I
PENDAHULUAN
Kehidupan beragama di Indonesia secara yuridis mempunyai landasan yang kuat sebagai mana termaktub dalam dasar negara maupun UndangUndang Dasar 1945. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung prinsip bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama atau bukan negara yang berdasarkan agama tertentu dan bukan pula suatu negara sekuler yang memisahkan agama dengan urusan negara.
Indonesia memiliki falsafah negara Pancasila yang mengakui tentang ketuhanan. Oleh karena Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan sumber dari segala sumber hukum, maka apapun aturan atau hukum yang terbentuk harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Pengakuan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta jaminan terhadap penduduk yang beragama dan menjalankan ibadah berdasarkan atas agama atau kepercayaan itu, merupakan ciri negara berketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian bahwa Indonesia bukan negara agama, karena tidak berdasarkan agama tertentu, juga bukan negara sekuler karena tidak memisahkan antara urusan negara dan agama. Tetapi negara memberikan perlindungan pada semua agama dan aliran kepercayaan. ini berarti bahwa setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. Tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya.
Berdasarkan pada Pasal 29 UUD 1945 beserta tafsirnya tersebut, pemerintah berkewajiban mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai pelaksanaan Pasal 29 (2) UUD 1945 pemerintah mengeluarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang dikukuhkan oleh UU No. 5 Tahun 1969 tentang pernyataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai UndangUndang.
Bentuk keikutsertaan pemerintah dalam persoalan agama adalah dengan adanya pengakuan terhadap beberapa agama di Indonesia. Pengakuan ini muncul dalam bentuk keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 yang antara lain menyebutkan: Agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu.
Pemerintah juga membentuk dan mengakui lembaga-lembaga seperti MUI, WALUBI, PGI, KWI, dan HINDU DHARMA. Kelompok-kelompok inilah yang diberi wewenang mengontrol bentuk-bentuk kegiatan dan tafsir keagamaan di masyarakat. Kemurnian dan keshahihan tafsir yang benar pada gilirannya akan dijadikan dalih untuk mengontrol dan mengendalikan sejauh mana praktek-praktek keagamaan yang dijalankan seorang individu atau kelompok masyarakat menyimpang atau tidak dari garis-garis pokok ajaran keagamaan atau dikatakan sebagai induk agama. Dalam APBN maupun APBD tersedia anggaran untuk urusan keagaaman
Banyaknya aturan pemerintah dalam mengatur kehidupan beragama tersebut menunjukkan seberapa jauh keikutsertaan pemerintah dalam kehidupan beragama di Indonesia. Keikutsertaan pemerintah dalam urusan agama mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh diantaranya adalah Hatta dan Daliar Noor. Menurut Hatta masalah agama dan negara harus dipisahkan sedangkan menurut Daliar Noor berpendapat, bahwa intervensi negara/pemerintah dalam masalah agama sebatas lingkup administrasi.
Pendapat senada dikemukakan oleh Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi yang menyatakan intervensi negara atau pemerintah terhadap agama terbatas pada masalah administrasi belaka meliputi: fasilitas, sarana, dan prasarana. Jadi bukan pada materi agamanya atau dengan kata lain negara tidak mencampuri dan tidak ingin mencampuri urusan syari’ah dan ibadah agama-agama di Indonesia. Keikutsertaan negara dalam urusan agama seperti yang terjadi di Indonesia sangat berbeda di negara-negara sekuler di mana negara dilarang untuk mencampuri urusan agama.
Mengingat kebebasan beragama adalah bagian dari hak asasi, apakah keikutsertaan negara dalam urusan agama sudah sesuai dengan UUD 1945 dan apakah keikutsertaan negara dalam urusan agama hanya sekadar memberi jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing atau negara juga melakukan pembinaan terhadap agama dan kepercayaan. Yang menjadi persoalan adalah apakah  pada posisi inilah harus terdapat pembeda yang dapat dijadikan pegangan sehingga peran negara tidak terlalu jauh memasuki urusan individu, serta tidak pula memasuki ranah masyarakat. Jika negara telah memasuki urusan individu, maka hakikat beragama sebagai wujud keyakinan hati nurani dan kepercayaan individual akan hilang. Di sisi lain, jika negara terlalu jauh memasuki wilayah masyarakat, maka negara dapat tergelincir menjadi alat mayoritas yang menindas minoritas. Persoalan yang muncul dalam kaitannya antara aturan pemerintah dan ajaran agama tersebut seharusnya segera diselesaikan agar tidak memicu munculnya permasalahan.







BAB II
PEMBAHASAN
Keberagaman agama dan pemeluk agama di Indonesia menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Kenyataan ini menuntut adanya kesadaran dari setiap pemeluk agama untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka. Semua pemeluk agama memang harus mawas diri. Yang harus disadari adalah bahwa mereka hidup dalam sebuah masyarakat dengan keyakinan agama yang beragam. Dengan demikian, semestinya tak ada satu kelompok pemeluk agama yang mau menang sendiri.
Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.
Karena itu dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang menjadi permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama. Sedangkan sejauh ini tidak ada pihak manapun yang secara terang-terangan menentang bunyi dan butir pada sila kedua hingga ke lima. Namun ada ormas-ormas yang terang-terangan menolak isi dari Pancasila tersebut.
Akibat maraknya parpol dan ormas Islam yang tidak mengakui keberadaan Pancasila dengan menjual nama Syariat islam dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang cinta atas keutuhan NKRI maka banyak dari mereka yang mengatasnamakan diri mereka Islam Pancasilais, atau Islam Nasionalis.
Konsep negara Pancasila adalah konsep negara agama-agama. Konsep negara yang menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara utuh, penuh dan sempurna. Negara Pancasila bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler apalagi negara atheis. Sebuah negara yang tidak tunduk pada salah satu agama, tidak pula memperkenankan pemisahan negara dari agama, apalagi sampai mengakui tidak tunduk pada agama manapun. Negara Pancasila mendorong dan memfasilitasi semua penduduk untuk tunduk pada agamanya. Penerapan hukum-hukum agama secara utuh dalam negara Pancasila adalah dimungkinkan. Semangat pluralisme dan ketuhanan yang dikandung Pancasila telah siap mengadopsi kemungkinan itu. Tak perlu ada ketakutan ataupun kecemburuan apapun, karena hukum-hukum agama hanya berlaku pada pemeluknya.
Penerapan konsep negara agama-agama akan menghapus superioritas satu agama atas agama lainnya. Tak ada lagi asumsi mayoritas – minoritas. Bahkan pemeluk agama dapat hidup berdampingan secara damai dan sederajat. Adopsi hukum-hukum agama dalam negara Pancasila akan menjamin kelestarian dasar negara Pancasila, prinsip Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
Pikirkan jika suatu kebenaran, kesalahan maupun etika moral ditentukan oleh sebuah definisi sebuah agama dalam hal ini agama Islam. Sedangkan ketika anda terlibat didalamnya anda adalah seseorang yang memeluk agama diluar Islam! Apakah yang anda pikirkan dan bagai mana perasaan di hati anda ketika sebuah kebenaran dan moralitas pada hati nurani anda ditentukan oleh agama lain yang bukan anda anut?
Sekarang di beberapa provinsi telah terjadi, dengan alasan moral dan budaya maka diterapkanlah aturan tersebut. Sebagai contoh, kini di sebuah provinsi semua wanita harus menggunakan jilbab. Mungkin bagi sebagian kecil orang yang tinggal di Indonesia merupakan keindahan namun bagai mana dengan budaya yang selama ini telah ada?
Jangankan di tanah Papua, pakaian Kebaya pun artinya dilarang dipakai olah putri daerah. Bukankah ini merupakan pengkhianatan terhadap kebinekaan bangsa Indonesia yang begitu heterogen. Jika anda masih ragu, silakan lihat apa yang terjadi di Saudi Arabia dengan aliran Salafy Wahabinya. Tidak ada pemilu, tidak ada kesetaraan gender dan lihat betapa tersisihnya kaum wanita dan penganut agama minoritas di sana. Jika memang anda cinta dengan Adat, Budaya dan Toleransi umat beragama di Indonesia dukung dan jagalah kesucian Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.
Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang mengakui dan mengagungkan keberadaan agama dalam pemerintahan. Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia tidak perlu meragukan konsistensi atas Ideologi Pancasila terhadap agama. Tidak perlu berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi berbasis agama dengan alasan bahwa ideologi Pancasila bukan ideologi beragama. Ideologi Pancasila adalah ideology beragama.
Sesama umat beragama seharusnya kita saling tolong menolong. Tidak perlu melakukan permusuhan ataupun diskriminasi terhadap umat yang berbeda agama, berbeda keyakinan maupun berbeda adat istiadat. Hanya karena merasa berasal dari agama mayoritas tidak seharusnya kita merendahkan umat yang berbeda agama ataupun membuat aturan yang secara langsung dan tidak langsung memaksakan aturan agama yang dianut atau standar agama tertentu kepada pemeluk agama lainya dengan dalih moralitas.
Hendaknya kita tidak menggunakan standar sebuah agama tertentu untuk dijadikan tolak ukur nilai moralitas bangsa Indonesia. Sesungguhnya tidak ada agama yang salah dan mengajarkan permusuhan. Agama yang diakui di Indonesia ada 5, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu. Sebuah kesalahan fatal bila menjadikan salah satu agama sebagai standar tolak ukur benar salah dan moralitas bangsa. Karena akan terjadi chaos dan timbul gesekan antar agama. kalaupun penggunaan dasar agama haruslah mengakomodir standar dari Islam, Kristen, Katolik, Budha dan Hindu bukan berdasarkan salah satu agama entah agama mayoritas ataupun minoritas.



Bentuk Kolaboras Pancasila Dengan Agama
Keberagaman agama dan pemeluk agama di Indonesia menjadi sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Kenyataan ini menuntut adanya kesadaran dari setiap pemeluk agama untuk menjaga keharmonisan hubungan di antara mereka.
Semua pemeluk agama memang harus mawas diri. Yang harus disadari adalah bahwa mereka hidup dalam sebuah masyarakat dengan keyakinan agama yang beragam. Dengan demikian, semestinya tak ada satu kelompok pemeluk agama yang mau menang sendiri. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat berbagai macam suku bangsa, adat istiadat hingga berbagai macam agama dan aliran kepercayaan. Dengan kondisi sosiokultur yang begitu heterogen dibutuhkan sebuah ideologi yang netral namun dapat mengayomi berbagai keragaman yang ada di Indonesia.
Karena itu dipilihlah Pancasila sebagai dasar negara. Namun saat ini yang menjadi permasalahan adalah bunyi dan butir pada sila pertama. Sedangkan sejauh ini tidak ada pihak manapun yang secara terangterangan menentang bunyi dan butir pada sila kedua hingga ke lima. Namun ada ormas-ormas yang terang-terangan menolak isi dari Pancasila tersebut.
Akibat maraknya parpol dan ormas Islam yang tidak mengakui keberadaan Pancasila dengan menjual nama Syariat islam dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Bagi kebanyakan masyarakat Indonesia yang cinta atas keutuhan NKRI maka banyak dari mereka yang mengatasnamakan diri mereka Islam Pancasilais, atau Islam Nasionalis.
Konsep negara Pancasila adalah konsep negara agama-agama. Konsep negara yang menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara utuh, penuh dan sempurna. Negara Pancasila bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler apalagi negara atheis. Sebuah negara yang tidak tunduk pada salah satu agama, tidak pula memperkenankan pemisahan negara dari agama, apalagi sampai mengakui tidak tunduk pada agama manapun. Negara Pancasila mendorong dan memfasilitasi semua penduduk untuk tunduk pada agamanya. Penerapan hukum-hukum agama secara utuh dalam negara Pancasila adalah dimungkinkan. Semangat pluralisme dan ketuhanan yang dikandung Pancasila telah siap mengadopsi kemungkinan itu. Tak perlu ada ketakutan ataupun kecemburuan apapun, karena hukum-hukum agama hanya berlaku pada pemeluknya. Penerapan konsep negara agama-agama akan menghapus superioritas satu agama atas agama lainnya. Tak ada lagi asumsi mayoritas – minoritas. Bahkan pemeluk agama dapat hidup berdampingan secara damai dan sederajat. Adopsi hukum-hukum agama dalam negara Pancasila akan menjamin kelestarian dasar negara Pancasila, prinsip Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
Pikirkan jika suatu kebenaran, kesalahan maupun etika moral ditentukan oleh sebuah definisi sebuah agama dalam hal ini agama Islam. Sedangkan ketika anda terlibat didalamnya anda adalah seseorang yang memeluk agama diluar Islam! Apakah yang anda pikirkan dan bagai mana perasaan di hati anda ketika sebuah kebenaran dan moralitas pada hati nurani anda ditentukan oleh agama lain yang bukan anda anut?
Sekarang di beberapa provinsi telah terjadi, dengan alasan moral dan budaya maka diterapkanlah aturan tersebut. Sebagai contoh, kini di sebuah provinsi semua wanita harus menggunakan jilbab. Mungkin bagi sebagian kecil orang yang tinggal di Indonesia merupakan keindahan namun bagai mana dengan budaya yang selama ini telah ada? Jangankan di tanah Papua, pakaian Kebaya pun artinya dilarang dipakai olah putri daerah. Bukankah ini merupakan pengkhianatan terhadap kebinekaan bangsa Indonesia yang begitu heterogen. Jika anda masih ragu, silakan lihat apa yang terjadi di Saudi Arabia dengan aliran Salafy Wahabinya.
Tidak ada pemilu, tidak ada kesetaraan gender dan lihat betapa tersisihnya kaum wanita dan penganut agama minoritas di sana. Jika memang anda cinta dengan Adat, Budaya dan Toleransi umat beragama di Indonesia dukung dan jagalah kesucian Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa.

Mewujudkan Negara yang Berbasis Agama dan Pancasila
Sekarang ini kita merasakan Pancasila dan agama itu terasa tidak diterapkan dalam kehidupan.. Hal ini bisa karena faktor perubahan zaman yang sekarang ini menjadi era globalisasi. Dimana semua informasi dari luar masuk ke dalam negara Indonesia setiap saat dan membawa pengaruh besar di Indonesia. Dalam perkembangan globalisasi, bangsa Indonesia tentunya selalu berkomitmen dalam memajukan dari berbagai aspek kehidupan. Pancasila dalam aplikasinya terhadap tantangan globalisasi membiarkan masa depan tersebut terbuka lebar untuk dibangun oleh masyarakat Indonesia secara bersama-sama sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional. Pengaruh negatif yang muncul sebagai dampak globalisasi jika kita tidak memliki suatu ketahanan nasional yang kokoh maka akan mengakibatkan pudar bahkan hilangnya sistenm tata nilai bangasa Indonesia.
Oleh karena itu, Pancasila dengan sistem nilainya secara kokoh dapat dijadikan sebagai benteng ataupun filter.dengan sistem tata nilai dalam Pancasila, maka arus globalisasi yang tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia dapat segera diantisipasi agar pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal. Untuk itu sangatla perlu ditanamkannya nilai Pancasila untuk semua masyarakat Indonesia apalagi kepada para pelajar yang menjadi tulang punggung bangsa dan diwajibkan untuk diterapkan dan selalu mengamalkan apa yang ada dalam nilai-nilai Pancasila dan pendidikan agama yang kuat. Tak akan ketinggalan pendidikan untuk semua orang baik yang berpendidikan formal atau non formal untuk tetap mempelajari agama sebagai landasan hidup yang kuat yang menjadi benteng, filter dalam segala tindakan karena dalam agama mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia untuk menjadi insan yang takwa dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Pada hakekatnya agama mengajarkan pada pemelukpemeluknya untuk menjadi orang yang jauh dari kejahatan, menuntun ke arah kedamaian, keharmonisan sesama makhluk ciptaan Tuhan semesta alam.
Peran Agama dalam kehidupan sangatlah penting di samping pendidikan Pancasila yang telah diajarkan oleh semua orang yang diajarkan secara formal maupu non formal. Pengajaran agama dan Pancasila tidaklah dijaduikan sebagai pemenuhan kurikulum pendidikan, namun harus benar-benar ditanamkan kepada pelajar. Sebenarnya terdapat unsur-unsur hukum yang mengatur manusia dalam setiap tindakan dan perbuatannnya.
Manusia itu dinilai baik berdasarkan akal, pikiran, dan budi pekerti yang luhur bukan dinilai dimana ia menuntut ilmu, namun bagaimana ia menjalankan ilmu tersebut. Dan tidaklah berarti orang yang memiliki kedudukan tinggi itu tidak memiliki akal, pikiran, dan budi pekerti yang baik. Apalagi sebagai orang yang banyak dipandang oleh masyarakat tidak menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Terbih lagi masalah ketaatannya yang berkitan denagan ibadahnya. Hal ini adalah cerminan bagaimana agama itu ada dalam unsur Pancasila terutama sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
Cara-cara beribadah telah diatur dan ditentukan oleh norma-norma yang sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Ketaatan menjalankan ibadah sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara orang yang taat beribadah akan mamiliki budi pekerti yang luhur. Seseorang yang dalam kehidupan sehari harinya patuh menjalankan ibadah akan tercermin dalam tingkah laku serta tindakannya.
Kadang kita sulit untuk menghindarkan diri dari pengaruh teman. Bahkan kita sering terbujuk untuk bertindak negative, misalnya merokok, mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkotik, dan sebagainya. Dan apabila sebagai generasi penerus bangsa yang masih muda saja seperti itu mungkin di masa depannya nanti bisa lebih negative lagi misalnya korupsi yang merugikan masyarakat, bermain politik yang tidak sehat dan pelanggaran dalam lingkup kenegraan yang hukumannya itu lebih berat. Namun, apabila keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa kuat, kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal tersebut. Sebaliknya justru kita harus dapat mempengaruhi teman kita untuk berbuat yang benar. Dengan demikian, kita mampu menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
Karena itulah agama dan Pancasila harus benar benar ditanamkan dengan cara mempelajari agama. Dewasa ini telah banyak sarana yang dapat menunjang kita belajar masalah agama. Banyaknya media, baik media cetak maupun media elektronik, mampu mempermudah dan membantu kita dalam mendalami masalah agama. Televisi dan radio telah memprogramkan acaranya secara khusus. Bahkan, kaset-kaset rekaman, Koran, majalah, bulletin, dan buku-buku keagamaan banyak tersedia. Yang penting bagi kita adalah menimbulkan niat dan kemauan yang kuat dan kesadaran diri sendiri untuk mempelajarinya.
Pemerintah juga telah berusaha meningkatkan keimanan, dan ketakwaan umat Bergama dengan memasukkan pendidikan agama ke dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan. Kepedulian pemerintah sangat besar dalam pendidikan agama. Hal ini menunjukkkan betapa pentingnya peranan agama dalam pembangunan umat. Timbulnya kesadaran untuk taat beribadah tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Sejak dini ketika usia anak-anak masih balita, mereka diberikan latihan secara perlahanlahan. Dari latihan inilah lambat laun akan menjadi suatu kebiasaan. Dan pendidikan pada anak usia dini sangat permanen dan akan membentuk pikiran di masa dewasa.

BAB III
KESIMPULAN

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, di mana sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bukanlah negara yang terpisah dari agama, tetapi juga tidak menyatu dengan agama. Hubungan ideal antara negara dengan agama dalam negara yang memiliki, prinsip berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa,adalah negara secara aktif dan dinamis membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama dan kepercayaan. yang berarti setiap warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kebebasan dalam pengertian ini berarti bahwa keputusan beragama dan beribadah diletakkan pada domain privat atau pada tingkat individu. Dapat juga dikatakan bahwa agama merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. Negara dalam hubungan ini cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram, dan damai tanpa ada ganguan dari setiap orang atau sekelompok masyarakat selama pelaksanaan keyakinan tersebut tidak menimbulkan ganguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, hubungan agama dan negara adalah saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara untuk perkembangan agamanya dan negara membutuhkan agama untuk peningkatan moral bangsa.





DAFTAR PUSTAKA

Koentjaraningrat. 1980. Manusia dan Agama. Jakarta: PT. Gramedia.
Nopirin. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila,Cet. 9. Jakarta: Pancoran Tujuh.
Notonagoro. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila dengan Kelangsungan Agama, Cet. 8. Jakarta: Pantjoran Tujuh.
Salam, H. Burhanuddin, 1998. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Rineka Cipta
Asshiddiqie, Jimly, 2008. Menuju Negara Hukum yang demokratis, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan.
Hamidi, Jazim, dan M. Husnu Abadi, 2001. Intervensi Negara Terhadap Agama, Yogyakarta: UII Press.
Mahfud MD, Moh., Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
Nasution, Adnan Buyung, 1995. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Risalah BPUPKI.
Roem, Mohammad, dan Agus Salim, 1997. Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Lahirnya Pancasila, Jakarta: Bulan Bintang.
Subekti, Valina Singka, 2008. Menyusun Konstitusi Transisi, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.



Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753
index='infeed'>index='infeed'>index='infeed'>