MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

HUKUM KONSTITUSI




BAB I
PENDAHULUAN
Dari catatan sejarah klasik terdapat banyak sekali pengertian tenyang konstitusi, yang sampai sekarang masih sering kita jumpai. Sumber-sumbernya pun juga beragam misalnya dalam perkataan Yunani Kuno Politeia dan perkataan bahasa latin Constitutio yang juga berkaitan dengan kata jus. Dalam dua contoh tersebut  itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan diantara kedua istilah tersebut dalam sejarah. Jika kedua istilah tersebut dibandingkan, dapat dikatakan bahwa yang paling tua usianya adalah kata politeia yang berasal dari kebudayaan Yunani.
Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Jadi, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hokum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara.
Kata “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis “Constituer” yang berarti membentuk, mendirikan atau menyusun, dan kata “Constitution” yang berarti susunan atau pranata (masyarakat). Dengan demikian konstitusi memiliki arti, permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara. Secara umum, pengertian konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis[1].
Konstitusi muncul dari gagasan konstitusionalisme, yakni gagasan/paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi/undang-undang dasar harus memiliki fungsi untuk (1) membatasi kekuasaan negara, dan (2) menjamin hak-hak warga negara. Kedua fungsi tersebut merupakan syarat mutlak sebuah konstitusi. Dengan demikian, sebuah negara yang berdasar konstitusi seharusnya konstitusi negaranya memuat konstitusionalisme. Dalam hal ini, konstitusionalisme merupakan ciri utama atau pertama negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. ahkan, oleh Bede Harris, konstitusionalisme disebutnya sebagai “jantungnya hukum tata negara”.
Sehubungan dengan hal tersebut, Richard S. Kay mengatakan, suatu pemerintahan dengan kekuasaan-kekuasaan besar tetapi dibatasi secara konstitusional adalah lebih tidak berbahaya ketimbang pemerintahan yang lemah dengan kekuasaan yang tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang diadakan sebelumnya. Oleh karena itu, Kay juga menekankan pentingnya konstitusi tertulis untuk menjaga suatu pemerintahan selalu berjalan tertib (to keep a government in order).



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Konstitusi
Hukum Konstitusi adalah salah satu bagian dari Hukum Tata Negara, demikian rumusan pakar Hukum Tata Negara R.Sri Soemantri Martosoewignjo. Dalam hubungan dengan rumusan tersebut, Max Boli Sabon merumuskan Hukum Konstitusi adalah bagian dari Hukum Tata Negara yang khusus mempelajari konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam hal ini, dilihat dari segi ilmu, Hukum Konstitusi (Constitutioneel Recht, The Law of the Constitution) adalah Hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata Negara (Staatsrecht, Constitutional Law) dalam arti luas yang mempelajari konstitusi sebagai obyek material dan hukum dasar sebagai obyek formal termasuk undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi dasar hukum tertulis tertinggi dari tata hukum nasional[2].
A. Arti Konstitusi dalam Konteks Hukum Konstitusi
Dari rumusan-rumusan tadi menunjukkan bahwa Hukum Konstitusi adalah Hukum, yaitu Hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata Negara yang mempelajari konstitusi. Dalam konteks hukum normatif, konstitusi terdiri atas konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit.
1. Konstitusi dalam Arti Luas
Dalam konteks hukum normatif, konstitusi dalam arti luas, yaitu Hukum Dasar, yakni ”aturan-aturan dasar dalam penyelenggaraan negara”. Hukum Dasar terdiri atas Hukum Dasar tertulis (written Fundamental Law) dan Hukum Dasar tidak tertulis (unwritten Fundamental Law).
Hukum Dasar tertulis ialah aturan-aturan dasar tertulis (written fundamental rules) dalam penyelenggaraan negara. Hukum Dasar tertulis terdiri atas Hukum Dasar tertulis dalam arti luas dan Hukum Dasar tertulis dalam arti sempit. Hukum dasar tertulis sebagai aturan-aturan dasar tertulis dalam penyelenggaraan negara bentuk hukumnya berupa peraturan perundang-undangan konstitutif atau peraturanperaturan legal konstitutif. Hukum Dasar tertulis yang bentuk hukumnya berupa peraturan perundang-undangan konstitutif atau peraturan-peraturan legal konstitutif dalam arti luas meliputi Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU) bermuatan konstitusi, Undang-Undang organik, Undang-Undang non organik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, peraturan pelaksanaan, peraturan kebijakan, dan peraturan khusus terutama dalam lapangan ketatanegaraan[3].
Hukum Dasar tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar tidak tertulis dalam  penyelenggaraan negara atau ”aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam  praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis”. Hukum Dasar tidak tertulis sebagai aturan-aturan dasar tidak tertulis dalam penyelenggaraan negara bentuk hukumnya berupa peraturan-peraturan non legal konstitutif. Hukum Dasar tidak tertulis yang bentuk hukumnya berupa peraturan-peraturan non legal konstitutif meliputi peraturan kebiasaan (usages rules), peraturan kesepahaman/ kesepakatan (understandings rules), peraturan adat istiadat (customs rules), dan peraturan kon-vensi (conventions rules)6 terutama dalam lapangan ketatanegaraan.
Hukum Dasar tertulis dalam arti sempit, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi (ditulis dengan huruf K besar). Menurut R.Wirjono Prodjodikoro, Undang-Undang Dasar ialah Undang-Undang yang menjadi dasar dari segala Hukum. Di sini, istilah ”Undang-Undang Dasar” berasal dari bahasa Belanda ”Grondwet” terdiri atas Grond berarti Dasar dan wet berarti Undang-Undang. Atau dari bahasa Jerman Grundgesetz terdiri atas Grund berarti Dasar dan gesetz berarti Undang-Undang. Dalam bahasa Inggris, Undang-Undang Dasar sama dengan Constitution (ditulis dengan huruf C besar).
2. Konstitusi dalam Arti Sempit
Konstitusi dalam arti sempit atau Hukum Dasar tertulis dalam arti sempit, yaitu Undang-Undang Dasar. Jadi, Konstitusi dalam arti sempit sama dengan Hukum Dasar tertulis dalam arti sempit, yaitu Undang-Undang Dasar, yakni ”aturan dasar tertulis dalam penyelenggaraan negara”.
Undang-Undang Dasar (Grondwet, Grundgesetz) adalah Undang-Undang yang menjadi dasar dari segala Hukum. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan : ”Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar (hukum dasar tertulis, penulis) dalam Peraturan Perundang-undangan”.
Adapun yang dimaksud dengan ”peraturan perundang-undangan”, dalam hubungan dengan hukum tertulis dalam bentuk hukum peraturan jenis hukum peraturan perundang-undangan atau hukum peraturan-peraturan legal konstitutif, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004, merumuskan : ”Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum”. Bagir Manan mendefinisikan : ”Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang dibuat pejabat yang berwenang atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat (secara) umum. Peraturan yang dibuat pejabat berwenang (ambtsdrager) misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri. Peraturan yang dibuat oleh lingkungan jabatan (organ) misalnya Ketetapan MPR”[4].
Hukum di sini sebagai genus, Hukum Tata Negara sebagai species, dan Hukum Konstitusi sebagai subspecies. Hukum dalam konteks Hukum Konstitusi masuk Hukum dalam arti Law dan Hukum dalam arti Legal. Hukum dalam arti Law terdiri atas written Law dan unwritten Law. Written Law or Regulations are Legal Rules (peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan tertulis). Unwritten Law are Non Legal Rules (peraturan-peraturan tidak tertulis). Hukum dalam arti Legal masuk Legal dalam arti Legal dan Legal dalam arti Non Legal. Legal dalam arti Legal are written Law or Regulations. Legal dalam arti Non Legal are unwritten Law or Non Legal Rules.
B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Konstitusi
Orang yang pertama kali dapat dipandang berjasa merintis konstitusi ke dalam kajian keilmuan adalah Aristoteles/Aristotle (384-322 sM) mahasiswa Plato (429-347 sM) di Akademi Athena dari zaman Yunani kuno. Beliau telah melakukan penyelidikan terhadap 158 konstitusi negara kota (polis, city state, stad staat) yang ketika itu terkait dengan nama politeia (politics) dari 186 polis Yunani kuno dengan jalan mempelajari dan mencatat pembagian kekuasaan dan hubungan-hubungan kekuasaan dalam setiap negara kecil itu yang masing-masing berpenduduk sekitar 300.000 jiwa. Berarti, Aristoteles dapat dipandang sebagai perintis ke arah terbentuknya Ilmu Hukum Konstitusi.11 Sudah tentu, konstitusi ketika itu masih dalam bentuk konstitusi material, belum dalam bentuk konstitusi formal. Tentang buku Aristoteles yang berjudul Politics, Sir Ernest Barker mengungkapkan : ”The Politics was probably written towards the end of his career when he was head of the Lyceum and draws on Aristotle’s own extensive research into the constitutional affairs of the Greek cities. It is possibly the most influential book on political theory ever to be written”. ”Thus, Barker claimed, the legacy of the Politics could be summarized in one word : ’constitutionalism’.”
Dari hasil penyelidikan Aristoteles itu menjadi bahan penyusunan buku beliau Politeia (Politics) yang berkenaan dengan soal-soal kenegaraan, sehingga dalam buku itu memuat uraian mengenai konstitusi. Dalam buku tersebut yang terdiri atas delapan buku (bab), empat buku (bab) di antaranya khusus memuat tentang constitutions, yaitu pada Book II Review of Constitutions terdiri atas A. Constitutions in Theory and B. Actual Constitutions which Approach the Ideal; Book III The Theory of Citizenship and Constitutions; Book IV Actual Constitutions and Their Varieties; and Book V Causes of Factional Conflict and Constitutional Change.14 Pada zaman Romawi dikenal sejenis konstitusi dalam arti material yang disebut Lex Regia dan pada abad pertengahan dikenal sejenis konstitusi dalam arti material yang disebut Leges Fundamentalis[5].
Dikatakan Hukum Konstitusi sebagai Suatu Ilmu, karena dilihat dari segi filsafat ilmu memenuhi persyaratan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hukum Konstitusi memenuhi persyaratan ontologi, sebab mempunyai obyek studi sendiri; memenuhi persyaratan epistemologi, sebab mempunyai metode sendiri, dan memenuhi persyaratan aksiologi, sebab mempunyai nilai kegunaan. Obyek material Ilmu Hukum Konstitusi adalah konstitusi, sedangkan obyek formal Ilmu Hukum Konstitusi adalah hukum dasar. Metode Ilmu Hukum Konstitusi adalah metode filosofis-konstitutif, metode yuridis-konstitutif, dan metode empiris-konstitutif. Nilai kegunaan Ilmu Hukum Konstitusi terutama dalam penentuan dan penyelenggaraan organisasi suatu negara atau komunitas kenegaraan/ketatanegaraan. Di samping memenuhi persyaratan mempunyai obyek studi, metode, dan nilai kegunaan; juga memenuhi persyaratan tersusun sistematis, uraian logis, bersifat universal, memiliki pengertian-pengertian khusus, dan didukung para ahli/pakar. Dengan dideklarasikannya dan terbentuknya ilmu baru Ilmu Hukum Konstitusi, menurut Thomas S.Kuhn dalam bukunya The Structure of Scientific Revolutions (1962), maka hal itu dapat dipandang sebagai revolusi ilmu pengetahuan berupa lahirnya ilmu baru dengan nama Ilmu Hukum Konstitusi[6].
C. Tujuan Hukum Konstitusi
Dante Alleghieri (1265-1321) menghendaki hukum sebagai tujuan negara. Hukum hendaknya menjadi tujuan dan menjadi syarat negara. Hukum adalah sesuatu yang menghubungkan manusia dengan manusia dalam kepentingan perseorangan ataupun kepentingan umum.15 Hukum pada umumnya bertujuan untuk mengadakan tata tertib guna keselamatan masyarakat, yang penuh dengan bentrokan antara pelbagai kepentingan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat.
Tujuan Hukum Tata Negara pada hakikatnya sama dengan hukum pada umumnya. Oleh karena sumber utama dari Hukum Tata Negara adalah konstitusi, maka lebih jelas dapat dikemukakan tujuan dari konstitusi. Tujuan ini ialah mengadakan tata tertib : (a) dalam adanya pelbagai lembaga kenegaraan, dalam wewenangwewenangnya dan cara bekerjanya serta (b) dalam hal penyebutan hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya[7].
Dalam sejarahnya, konstitusi dimaksudkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintahan. Konstitusi menjamin alat rakyat untuk konsolidasi kedudukan hukum dan politik, untuk mengatur kehidupan bersama dan untuk mencapai cita-citanya dalam bentuk negara. Konstitusi di zaman modern memuat aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, haluan negara, dan patokan kebijakan yang mengikat penguasa.18 Konstitusi dalam arti material dikenal adanya Lex Regia pada zaman Romawi berisikan perjanjian perpindahan kekuasaan rakyat ke Caesar yang berkuasa mutlak. Sejenis konstitusi dalam arti material yang disebut Leges Fundamentalis pada abad pertengahan berisikan hak dan kewajiban rakyat (Regnum) dan raja (Rex). Dalam perkembangan sejarah, perjanjian-perjanjian antara pemerintah dan yang diperintah mulai dinaskahkan. Tujuan menaskahkan adalah untuk memudahkan pihak-pihak mematuhi hak dan kewajibannya.19 Jimly Asshiddiqie menyatakan : ”Kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis itu merupakan sesuatu yang niscaya, terutama dalam organisasi … yang berbentuk badan hukum (legal entity)”. Badan hukum dimaksud adalah badan hukum publik negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak-hak istimewa, yaitu hak mengatur, hak memaksa, hak monopoli, dan hak mencakup semua.
Kenneth C.Wheare mengangkat tujuan konstitusi modern. Menurut beliau, tujuan konstitusi modern adalah untuk membuat awal yang baik dari suatu system pemerintahan. Beliau menulis :
If we investigate the origins of modern Constitutions, we find that, practically without exception, they were draw up and adopted because people wished to make a fresh start, so far as the statement of their system of government was concerned. The desire or need for a fresh start arose either because, …, some neighbouring communities whished to unite together under a new government … .
Pada prinsipnya, menurut C.F.Strong, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat22 (”The objects of a constitution, in short, are to limit the arbitrary action of the government, to guarantee the rights of the governed, and to define the operation of the sovereign power”. Kenneth C.Where menandaskan tujuan konstitusi itu untuk mengatur lembaga-lembaga, untuk mengatur pemerintahan (”… Constitution … is to regulate institutions, to govern a government”)[8].
Dalam bukunya Political Power and The Government Process, Karl Loewenstein menyatakan konstitusi itu suatu sarana dasar untuk mengawasi prosesproses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa mempunyai dua tujuan, yaitu : (1) memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik serta (2) membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa dan menetapkan bagi para penguasa batas-batas kekuasaan mereka. Bagir Manan mengemukakan : ”Mengapa konstitusi itu ada …? …, konstitusi itu mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan. Jadi, di mana ada organisasi negara dan kebutuhan menyusun suatu pemerintahan negara, akan selalu diperlukan konstitusi”. Jimly Asshiddiqie menegaskan : ”Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip limited government”[9].
Maurice Haurio dalam bukunya Precis de Droit Constitutionnel menyatakan tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban (ketertiban masyarakat), kekuasaan (yang mempertahankan ketertiban), dan kebebasan  (kebebasan pribadi dan kebebasan manusia). Menurut ahli konstitusi berkebangsaan Jepang Naoki Kobayashi sebagaimana dituturkan Adnan Buyung Nasution : ”… tujuan sebuah undang-undang dasar ialah perumusan cara-cara untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak asasi rakyat”







BAB III
PEMBAHASAN
Dipandang dari sudut keilmuan, Hukum Konstitusi adalah bagian dari Hukum Tata Negara yang khusus mempelajari konstitusi (ditulis dengan huruf k kecil). Berarti, obyek studi Hukum Konstitusi adalah konstitusi. Hukum Konstitusi dapat dilihat dari dua arti, yaitu Hukum Konstitusi dalam arti luas dan Hukum Konstitusi dalam arti sempit. Hukum Konstitusi dalam arti luas ialah bagian dari Hukum Tata Negara yang khusus mempelajari Hukum Dasar (Fundamental Law, Basic Law, Droit Constitutionnelle), baik Hukum Dasar tertulis (written Fundamental Law) maupun Hukum Dasar tidak tertulis (unwritten Fundamental Law). Menurut J.G.Steenbeek sebagaimana disitir oleh R.Sri Soemantri Martosoewignjo pada umumnya konstitusi sebagai hukum dasar berisi tiga hal pokok, yaitu : (1) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, (2) ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, serta (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Hukum Dasar tertulis terdiri atas peraturan perundang-undangan konstitutif atau peraturan-peraturan legal konstitutif meliputi Undang-Undang Dasar, UndangUndang bermuatan konstitusi, Undang-Undang organik, Undang-Undang non organik, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, peraturan pelaksanaan, peraturan kebijakan, dan peraturan khusus terutama dalam lapangan ketatanegaraan. Hukum Dasar tidak tertulis terdiri atas peraturan-peraturan non legal/ekstra legal konstitutif meliputi peraturan kebiasaan (usages rules), peraturan kesepahaman/kesepakatan (understandings rules), peraturan adat istiadat (customs rules), dan peraturan konvensi (conventions rules) terutama dalam lapangan ketatanegaraan. Hukum Konstitusi dalam arti sempit ialah bagian dari Hukum Tata Negara yang khusus mempelajari ”Konstitusi” (ditulis dengan huruf K besar) atau disebut Konstitusi tertulis (written Constitution85) atau Konstitusi bernaskah (documentary Constitution86) atau disebut juga UndangUndang Dasar (Grondwet87, Loi Constitutionnelle). Konstitusi atau Undang-Undang[10]
Dasar dimaksud, misalnya Konstitusi itu Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (KRIS 1949), Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950), dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berlaku kembali sejak tahun 1959.
1. Konstitusi
Sesungguhnya ”konstitusi” (ditulis dengan huruf k kecil) dalam arti luas bukan hanya merupakan kajian Hukum (study of Law) i.c. kajian Hukum Tata Negara (study of Constitutional Law) c.q. kajian Hukum Konstitusi (study of The Law of the Constitution), melainkan juga merupakan kajian sejumlah ilmu lain, yaitu ilmu politik, sosiologi c.q. sosiologi hukum, dan ilmu-ilmu lain.
1. Konstitusi Kajian Ilmu Politik
C.F.Strong mengatakan : ”The study of political constitutions is a branch of political science …”.88 Selanjutnya, beliau menjelaskan : ”Political science, being the science of the structure and government of political communities, is a study of society viewed from a special standpoint, and is, therefore, intimately related to the other social sciences, …”.
 Katanya, ilmu politik ialah ilmu tentang struktur dan pemerintahan masyarakat politik merupakan suatu studi masyarakat dilihat dari suatu titik pendirian khusus dan karena itu erat hubungannya dengan ilmu-ilmu sosial lain. Mengenai ilmu politik dalam hubungannya dengan studi konstitusi, C.F.Strong memandang :
Political science takes something from all these, for it is concerned with a particular type of human association, and is therefore partly sociological; with the material interests of the members of the state, and is therefore partly economic; with the moral cause and effect of state action, and is therefore partly ethical; and with the play of individual minds, whether of governors or governed, and is therefore partly psychological.
Pandangan C.F.Strong di atas menyatakan ilmu politik mengambil sesuatu dari kesemuanya tersebut, sebab berkepentingan dengan suatu jenis khusus asosiasi manusia, karena itu sebagian adalah sosiologis; juga berkepentingan dengan kebutuhan material anggota-anggota dari negara, karena itu sebagian adalah ekonomis; juga dengan sebab tindakan negara secara moral, karena itu sebagian adalah etis; dan juga dengan peranan gagasan-gagasan pribadi, baik dari yang memerintah maupun yang diperintah, karena itu sebagian adalah psikologis. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) memasukkan konstitusi ke dalam lapangan penyelidikan ilmu politik bidang lembaga-lembaga politik.91 Kenneth C.Wheare mengatakan : ”The word ’constitution’ is commonly used in at least two sense in any ordinary discussion of political affairs”[11].
Miriam Budiardjo mengemukakan : ”… istilah ’constitution’ bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan — baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis — yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat”. Hermann Heller mengemukakan : ”Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan belum konstitusi dalam arti hukum”. Bagir Manan mengatakan :
Baik sebagai kaidah hukum maupun sebagai pernyataan prinsip-prinsip dan citacita, UUD sebagaimana juga hukum perundang-undangan lainnya, adalah resultante dari berbagai kekuatan politik, … yang ada pada saat UUD tersebut ditetapkan. juga sebagai pernyataan-pernyataan pengejawantahan dari cita-cita dan tujuan suatu negara bangsa (nation state)[12].
2. Konstitusi Kajian Ilmu Hukun i.c. Hukum Tata Negara c.q. Hukum Konstitusi
R.Wirjono Prodjodikoro mengemukakan : ”Perkataan ’Konstitusi’ berarti pembentukan, berasal dari kata kerja ’constituer’ (bahasa Perancis) (atau ’constitute’ dalam bahasa Inggris, penulis) yang berarti ’membentuk’. Kini yang dibentuk ialah suatu Negara, maka ’Konstitusi’ mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu Negara”.96 Hal yang sama dikemukakan oleh M.Solly Lubis dengan mengatakan : ”Istilah ’konstitusi’ berasal dari ’constituer’ (bahasa Perancis) (atau ’constitute’ dalam bahasa Inggris, penulis) yang berarti membentuk. Dengan pemakaian istilah ’konstitusi’, yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan suatu negara”.
Hermann Heller mengemukakan kehidupan politik dalam masyarakat dicari unsur-unsur hukumnya melalui abstraksi barulah menjadi kesatuan kaidah hukum. Setelah itu ditulis kaidah hukum itu dalam suatu naskah yang disebut UndangUndang Dasar.
A.A.H.Struycken mengatakan : ”… konstitusi adalah undang-undang yang memuat garis-garis besar dan asas-asas tentang organisasi dari pada negara”.
Berarti, beliau berpendirian konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Berarti pula, beliau menghendaki konstitusi sebagai naskah tertulis berupa Undang-Undang Dasar. C.Gruys dalam bukunya Drieerlei Wetsbegrip mengemukakan UndangUndang Dasar adalah suatu jenis istimewa undang-undang (Grondwet is en bijzondere soort van wet). Jadi, Undang-Undang Dasar merupakan species dari pengertian genus undang-undang Dalam hubungan dengan konstitusi sebagai kaidah hukum, Bagir Manan mengatakan :
Konstitusi sebagai kaidah yang tertuang dalam suatu dokumen khusus kita kenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar. … . Indonesia, secara hukum menempatkan UUD 1945 sebagai kaidah hukum.
Konstitusi menemukan tempatnya dalam teori hukum setelah dipahami negara sebagai suatu tata hukum. Mengenai hal itu, Hans Kelsen mengemukakan :
Since the state is here understood as a legal order, the problem of the constitution — which is traditionally treated from the point of view of political theory — finds its natural place in the general theory of law.
Selanjutnya, berkenaan dengan konstitusi sebagai hukum dasar dari suatu negara, Hans Kelsen menuturkan :
The Constitution of the state, usually characterized as its ”fundamental law”, is the basis of the national legal order. The concepts of the constitution, as understood in the theory of law, is, it is true, not quite the same as the corresponding concept of political theory.
Dengan dipahami konstitusi suatu negara sebagai hukum dasar, maka konstitusi menjadi dasar dari tata hukum nasional (national legal order).
3. Konstitusi Kajian Sosiologi c.q. Sosiologi Hukum
Ditinjau dari segi sosiologi, Hukum termasuk konstitusi sebagai Hukum (Recht, Law) atau Hukum Konstitusi (Constitutioneel Recht, The Law of the Constitution) merupakan salah satu lembaga dalam hal ini lembaga kemasyarakatan (social institution) yang ada di tengah-tengah masyarakat. Soerjono Soekanto dalam kapasitas ahli sosiologi c.q. sosiologi hukum mengatakan :
Hukum secara sosiologis adalah penting, dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (social institution) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaedahkaedah, dan pola-pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi. Léon Duguit sebagai ahli sosiologi dalam bukunya Traite de Droit Constitutionnel, dengan metodenya ”tinjauan secara sosiologi hukum” (rechtssociologische beschouwing) dan titik tolak pahamnya ”Hukum yang hidup dalam masyarakat” (de droit social atau sociale recht) mengemukakan[13] :
… konstitusi bukanlah sekadar Undang-undang Dasar yang memuat sejumlah/kumpulan norma-norma semata-mata, tetapi struktur yang nyata-nyata terdapat dalam kenyataan masyarakat. Dengan perkataan lain, konstitusi adalah faktor-faktor kekuatan yang nyata (de reele machtsfactoren) yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.
Maurice Haurio sebagai ahli sosiologi — yang ajarannya dipengaruhi Santo Thomas van Aquino/Santo Thomas Aquinas dan ideen leer Plato — dalam bukunya Precis de Droit Constitutionnel, dengan metodenya ”tinjauan secara sosiologi  hukum” (rechtssociologische beschouwing) serta teorinya ”la theorie de la institution et de la fondation” dan ajarannya ”ajaran tentang kelembagaan” (de leer van het institutionalisme), dengan titik tolak melihat masyarakat yang sesungguhnya sebagai suatu peristiwa moral (een morele felt), yakni suatu bangunan moral dan konsepsinya yang bersifat idealist realism, berpendapat[14] :
… ’konstitusi’, sebagai suatu institution tidak lain dari pada hukum yang hidup dalam masyarakat (social recht) yang merupakan penjelmaan kembali ide-ide yang baik yang menjelma dalam kenyataan masyarakat (sociale werkelijkheid), yang sebagian unsur-unsur normatifnya di-constateer dan di-abstraheer pembuat undang-undang menjadi suatu lembaga hukum (rechtsinstellingen).
Dalam hubungan dengan sosiologi pada kajian konstitusi, C.F.Strong menyebutnya dengan studi konstitusi politik (the study of political constitutions), memaknai : ”Sociology, which is the study of all forms, civilized and uncivilised, of human association”. Katanya, sosiologi ialah suatu kajian tentang segala bentuk asosiasi manusia, baik yang beradab maupun tidak beradab.
4. Konstitusi Kajian Ilmu-ilmu Lain
Di samping C.F.Strong melihat konstitusi dari segi politik dan sosiologi seperti terurai di atas, beliau juga melihat konstitusi dari segi ilmu-ilmu lain, yaitu ekonomi, etika, dan psikologi sosial. Dalam hubungan dengan ekonomi pada kajian konstitusi, beliau memaknai : ”Economics, which is the science of man’s material wellbeing”.108 Katanya, ekonomi ialah ilmu tentang kesejahteraan manusia. Mengenai etika, beliau memaknai : ”Ethics, which is the science of what man’s conduct ought to be, and why”.109 Katanya, etika ialah ilmu sebagaimana seharusnya manusia itu bertindak dan apa sebabnya. Perihal psikologi sosial, beliau memaknai :
”Social Psychology, which is the science of the behaviour of the human animal in his social relationships”.
 Katanya, psikologi sosial ialah ilmu tentang tingkah laku manusia sebagai makhluk dalam hubungan sosial[15].
5.. Spektrum Lingkup Pengertian Konstitusi
Dalam spektrum lingkup pengertian konstitusi, maka pengertian konstitusi meliputi konstitusi dalam arti luas dan konstitusi dalam arti sempit. Dalam spectrum lingkup pengertian ”konstitusi” (ditulis dengan huruf k kecil) dalam arti luas mencakup konstitusi dalam arti tertulis (bernaskah) dan konstitusi dalam arti tidak tertulis (tidak bernaskah); konstitusi dalam arti politis, konstitusi dalam arti yuridis, konstitusi dalam arti sosiologis, dan konstitusi dalam arti ilmu-ilmu lain; konstitusi dalam arti formal dan konstitusi dalam arti material; konstitusi dalam arti absolut, konstitusi dalam arti relatif, konstitusi dalam arti positif, dan konstitusi dalam arti ideal; serta konstitusi dalam arti hukum dasar tertulis dan konstitusi dalam arti hukum dasar tidak tertulis. Konstitusi dalam arti sempit berupa ”Konstitusi” (ditulis dengan huruf K besar) atau ”Undang-Undang Dasar”.
Dalam spektrum lingkup pengertian konstitusi dalam arti luas, maka
”konstitusi ialah seperangkat asas-asas, kaidah-kaidah, lembaga-lembaga, kebiasaankebiasaan, dan proses-proses yang bersifat fundamental mengenai organisasi negara”. Pengertian konstitusi dalam arti sempit, konstitusi dalam arti yuridis, dan konstitusi dalam arti Hukum Dasar tertulis, maka konstitusi dalam arti Hukum Konstitusi ialah Hukum Dasar yang menetapkan dan mengatur kelembagaan negara (Constitution is Fundamental Law which establish and regulate institutional state)[16]
Perbedaan pokok antara Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi, yaitu Hukum Tata Negara dalam arti luas adalah Hukum yang menetapkan dan mengatur organisasi negara dan Hukum Tata Negara dalam arti sempit adalah hukum yang menetapkan dan mengatur susunan negara, sedangkan Hukum Konstitusi adalah Hukum Dasar yang menetapkan dan mengatur kelembagaan negara. Jadi, pada Hukum Tata Negara adalah ”Hukum”, sedangkan pada Hukum Konstitusi adalah ”Hukum Dasar”. Keduanya, baik Hukum pada Hukum Tata Negara maupun Hukum Dasar pada Hukum Konstitusi dalam hubungannya dengan negara, yang juga berhubungan dengan Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara, Politik, dan Sosiologi. Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang menetapkan dan mengatur penyelenggaraan negara. Politik memandang negara dari segi institusional, fungsional, dan kekuasaan. Sosiologi memandang negara sebagai salah satu bentuk asosiasi yang paling tinggi dalam masyarakat.
6. Konsep-konsep Hukum Konstitusi
Dalam pembahasan hukum konstitusi mencakup konsep-konsep hukum konstitusi (concepts of the law of the constitution). Konsep-konsep hukum konstitusi tadi meliputi pengertian hukum konstitusi, sejarah dan perkembangan hukum konstitusi, idea hukum konstitusi, pemikiran hukum konstitusi, hakikat hukum konstitusi, pendekatan hukum konstitusi, terjadinya hukum konstitusi, konsepsi hukum konstitusi, paham hukum konstitusi, landasan hukum konstitusi, bentuk negara dan kenegaraan berdasarkan hukum konstitusi, negara berdasarkan hukum konstitusi, otoritas hukum konstitusi, nilai hukum konstitusi, fungsi hukum konstitusi, tujuan hukum konstitusi, kedudukan hukum konstitusi, peranan hukum konstitusi, pembentukan hukum konstitusi, karakteristik hukum konstitusi, penegakan hukum konstitusi, studi hukum konstitusi, ilmu hukum konstitusi, bentuk hukum konstitusi, klasifikasi hukum konstitusi, jenis hukum konstitusi, sifat hukum konstitusi, sistem hukum konstitusi, materi muatan hukum konstitusi, implementasi hukum konstitusi, perubahan dan penggantian hukum konstitusi, serta pengendalian dan pengamanan hukum konstitusi[17].
Pokok-pokok pengetahuan berupa konsep-konsep Hukum Konstitusi tersebut tersebar ke dalam lapangan pengetahuan Hukum Konstitusi. Lapangan pengetahuan Hukum Konstitusi dimaksud meliputi : (1) pemikiran Hukum Konstitusi, (2) konsepsi Hukum Konstitusi, (3) penelitian Hukum Konstitusi, (4) teori Hukum Konstitusi, (5) ilmu Hukum Konstitusi, (6) pendekatan Hukum Konstitusi, (7) metodologi Hukum Konstitusi, (8) sistem Hukum Konstitusi, (9) politik Hukum Konstitusi, (10) asas Hukum Konstitusi, (11) asas peraturan Hukum Konstitusi, (12) norma Hukum Konstitusi, (13) peraturan Hukum Konstitusi, (14) pembentukan Hukum Konstitusi, (15) penerapan Hukum Konstitusi, (16) empiris Hukum Konstitusi, (17) putusan Hukum Konstitusi, dan (18) pelaksanaan Hukum Konstitus[18]i.
Dengan pembahasan konsep-konsep hukum konstitusi, maka akan tergambar kuantum, keberadaan, dan cakupan hukum konsitusi dalam khasanah ilmu hukum normatif. Di samping itu, akan tergambar pula peranan hukum konstitusi dalam memecahkan masalah-masalah kenegaraan/ketatanegaraan dalam suatu negara atau suatu komunitas kenegaraan/ketatanegaraan.





BAB IV
PENUTUP
Sebuah Negara pada umumnya selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Karena itu, pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hokum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu Negara. Jika Negara itu menganut paham kedaulatan rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi.
Konstitusionalisme Untuk tujuan to keep a government in order itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya. Gagasan mengatur dan membatasi kekuasaan ini secara alamiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespons perkembangan peran relative kekuasaan umum dalam kehidupan umat manusia. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan, yaitu:
a.       Kesepakatan tentang tujuan cita-cita bersama
b.      Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan Negara.
c.       Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.
Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintah dengan warga Negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan yang lain. Karena itu, konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu: (a) menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ Negara, (b) mengatur hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang satu dengan yang lain, dan (c) mengatur hungan kekuasaan antara lembaga-lembaga Negara dengan warga Negara.
Dapat dirumuskan beberapa fungsi konstitusi  yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam praktek. Fungsi konstitusi yaitu:
a.       Menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagi fungsi konstitusionalisme.
b.      Memberi legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah.
c.       Sebagai instrument untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal (baik rakyat dalam system demokrasi atau raja dalam system monarki) kepada organ-organ kekuasaan Negara.
d.      Sebagai kepala Negara simbolik.
e.       Sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama civil atau syari’at Negara.




DAFTAR PUSTAKA
Abubakar Busro, Nilai dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum Suatu Pengantar, Suatu Filsafat Hukum, Cetakan Pertama, Bhratara Niaga Media, Jakarta, 1989.
Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
Achmad Roestandi, Pengantar Teori Hukum, Fakultas Hukum UNINUS, Bandung, 1980.
Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959 (The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia : A Socio-Legal of the Indonesia Constitutante 1956-1959), Penerjemah Sylvia Tiwon, Cetakan Pertama, PT. Intermasa, Jakarta, 1995.
Amiroedin Syarif, Perundang-undangan : Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
Apeldoorn, L.J.van, Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, H.D. Tjeenk Willink, Zwolle, 1950.
..….., Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, 1950), Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cetakan Keempatbelas (Cetakan Pertama 1954), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
Aristotle, Politics, Translated by Sir Ernest Barker, Revised with an Introduction and Notes by R.F.Stalley, Oxford Univeristy Press Inc., New York, 1995.
Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1993), Yapemdo, Bandung, 2000.
..….., Filsafat Hukum, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2003.
Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995.
..….., Teori dan Politik Konstitusi, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2003), Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004.
Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Teori Hukum dan Konstitusi, PT. Raja Grafinso Persada, Jakarta, 1999.
Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
Diponolo, G.S., Ilmu Negara, Jilid I, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1951.
..….., Ilmu Negara, Jilid 2, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1975.
Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Cetakan Ke-5 (Cetakan Ke-1 1964), Binacipta, Bandung, 1974.



[1] Astim Riyanto, Filsafat Hukum, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2003.
[2] Astim Riyanto, Teori Konstitusi, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 1993), Yapemdo, Bandung, 2000
[3] Amiroedin Syarif, Perundang-undangan : Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1997
[4] Achmad Roestandi, Pengantar Teori Hukum, Fakultas Hukum UNINUS, Bandung, 1980
[5] Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995
[6] Bagir manan, Teori dan Politik Konstitusi, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2003), Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2004.
[7] Fred Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Cetakan Ke-5 (Cetakan Ke-1 1964), Binacipta, Bandung, 1974.
[8] Apeldoorn, L.J.van, Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, H.D. Tjeenk Willink, Zwolle, 1950.
[9] Apeldoorn, L.J.van, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Recht, 1950), Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Cetakan Keempatbelas (Cetakan Pertama 1954), PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
[10] Abubakar Busro, Nilai dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum Suatu Pengantar, Suatu Filsafat Hukum, Cetakan Pertama, Bhratara Niaga Media, Jakarta, 1989.
[11] Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Teori Hukum dan Konstitusi, PT. Raja Grafinso Persada, Jakarta, 1999.
[12] Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
[13] Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
[14] Diponolo, G.S., Ilmu Negara, Jilid I, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1951
[15] Aristotle, Politics, Translated by Sir Ernest Barker, Revised with an Introduction and Notes by R.F.Stalley, Oxford Univeristy Press Inc., New York, 1995.
[16] Diponolo, G.S, Ilmu Negara, Jilid 2, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1975.
[17] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
[18] Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional Di Indonesia Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959 (The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia : A Socio-Legal of the Indonesia Constitutante 1956-1959), Penerjemah Sylvia Tiwon, Cetakan Pertama, PT. Intermasa, Jakarta, 1995.

Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753
index='infeed'>index='infeed'>index='infeed'>