MaZ4MWt7MaR7NWV5NWpaMaFax7ogxTcoAnUawZ==
MASIGNCLEANSIMPLE103

ETIKA AKUNTAN DI INDONESIA




ABSTRAK
Belakangan ini etika profesi akuntan menjadi diskusi berkepanjangan di tengah­tengah masyarakat. Menyadari hal demikian, etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi. Etika merupakan prinsip moral dan standar dalam berhubungan dengan sesama. Etika profesi termasuk didalamnya standar kebiasaan yang dilakukan baik untuk tujuan praktik maupun tujuan idealistik. Pelanggaran etika profesi akuntan di perusahaan memang banyak, tetapi upaya untuk menegakan etik perlu digalakkan. Etika profesi tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sangsi. Kalau semua tingkah laku salah dibiarkan, lama kelamaan akan menjadi kebiasaan. Norma yang salah ini akan menjadi budaya. Oleh karena itu bila ada yang melanggar aturan diberikan sangsi untuk memberi pelajaran kepada yang bersangkutan
Sebagai catatan, dunia akuntansi pernah terhenyak oleh skandal kelas dunia karena etika yang diacuhkan, hal ini disebabkan mereka lebih menjunjung tinggi kepentingan pembesar perusahaan dan juga kepentingan perusahaan dianggap lebih tinggi dari pada etika profesi. Padahal dalam prinsip akuntansi, etika akuntan harus lebih dijaga daripada kepentingan peruhasahaan. Dan bagi akuntan, prinsip akuntansi adalah aturan tertinggi yang harus diikuti. Kode etik akuntansi pun menjadi barang wajib yang harus mengikat profesi akuntan. Setiap orang yang memiliki gelar akuntan, wajib mentaati kode etik dan standar akuntan, terutama para akuntan publik yang sering bersentuhan kepada masyarakat dan kebijakan pemerintah. Kewajiban mentaati terhadap kode etik ini telah diatur oleh Departemen Keuangan (Depkeu) dan mempunyai aturan sendiri yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 17 tahun 2008. Intinya peraturan ini mewajibkan akuntan dalam melaksanakan tugas atas kliennya itu selalu berdasarkan pada SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) dan kode etik. SPAP dan kode etik yang diterapkan oleh asosiasi profesi berdasarkan standar Internasional. Misalkan dalam auditing, SPAP bersandar kepada International Auditing Standar.
Kode etik adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesinya. Pengertian ini dituangkan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga IAI, yang menyebutkan bahwa ”Kode etik IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya yang meliputi prinsip etika akuntan, aturan etika akuntan, dan interpretasi aturan etika akuntan.” Hal yang membedakan suatu profesi akuntansi adalah penerimaan tanggung jawab dalam bertindak untuk kepentingan publik. Oleh karena itu tanggung jawab akuntan profesional harus mentaati dan menerapkan aturan etika dari kode etik yang telah ditetapkan.
  
BAB I
PENDAHULUAN


Dalam tugas profesionalnya, akuntan wajib mematuhi aturan etika yang tertuang dalam kode etik akuntan. Kode etik akuntan sebagai suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya akuntan sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat serta kehormatan profesi. Kode etik akuntan merupakan aturan etika yang telah disepakati dan diatur oleh lembaga profesi. Dengan adanya kode etik ini maka para akuntan diharapkan memahami dan menerapkannya sebagai tanggung jawab dalam penugasan profesionalnya.
Kasus Enron, WorldCom di Amerika dan kasus jual beli opini oleh auditor BPK di Indonesia merupakan kasus pelanggaran kode etik yang sangat serius. Dalam kasus tersebut sebagai pihak independen, akuntan telah melibatkan diri dalam manipulasi laporan keuangan dan opini sehingga merugikan investor dan masyarakat luas. Kasus-kasus ini menjadi tamparan keras bagi profesi akuntan karena masyarakat sudah mulai meragukan kredibilitas profesi ini.
Di Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Pelanggaran etika oleh akuntan intern dapat berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapatkannya insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa.
Seharusnya pelanggaran tersebut tidak akan terjadi jika setiap akuntan dan calon akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan dapat menerapkan etika secara memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan yang profesional. Dengan sikap akuntan yang profesional maka akan mampu menghadapi tekanan yang muncul dari dirinya sendiri ataupun dari pihak eksternal.
Secara umum, dapat ditunjukkan bahwa pekerjaan akuntan merupakan pekerjaan yang sarat dengan acuan normative dan muatan moral. Acuan normative dan muatan moral ini dapat dicermati antara lain pada kode etik profesi akuntan, standar profesionalisme akuntan publik, dan standar akuntansi keuangan yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Ludigdo, 2007: 52). Untuk itu pengembangan dan pertimbangan moral memainkan peran kunci dalam semua area profesi akuntansi.
Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Ikatan Akuntansi Indonesia adalah satu-satunya organisasi profesi akuntan Indonesia yang beranggotakan auditor dari berbagai tipe (auditor pemerintah, auditor intern dan auditor independen), akuntan manajemen, akuntan yang bekerja sebagai pendidik, serta akuntan yang bekerja di luar profesi auditor, akuntan manajemen dan pendidik.
Kode etik Akuntan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, di instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya (Simamora, 2002: 45).
Untuk mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak tahun 1975 telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” yang telah mengalami revisi pada tahun 1986, tahun 1994 dan terakhir pada tahun 1998. Mukadimah prinsip etika profesi antara lain menyebutkan bahwa dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga displin diri diatas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.
Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Selain itu, prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (IAI, 1998 dalam Ludigdo, 2007: 58).
Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia disebutkan bahwa tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Ikatan Akuntansi Indonesia telah berupaya untuk melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan. Namun, perilaku tidak etis dari para akuntan masih tetap ada. Etika profesi berperan penting dalam membentuk tenaga–tenaga yang profesional dengan mempertahankan kode etik.


BAB II
PEMBAHASAN

Kode Etik Akuntan.
Pengertian Kode Etik Profesi. Akuntan sebagai suatu profesi untuk memenuhi fungsi auditing harus tunduk pada kode etik profesi dan melaksanakan audit terhadap suatu laporan keuangan dengan cara tertentu. Selain itu akuntan wajib mendasarkan diri pada norma atau standar auditing dan mempertahankan terlaksananya kode etik yang telah ditetapkan. Etik sebagai suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Etik yang telah disepakati bersama oleh anggota suatu profesi disebut dengan Kode Etik Profesi.
Akuntan sebagai suatu profesi mempunyai kode etik profesi yang dinamakan Kode Etik Akuntan Indonesia. Khusus untuk akuntan public terdapat Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang sebelumnya dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Publik   dan staf profesional (baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI) yang bekerja pada satu /Kantor Akuntan Publik/ (KAP).
Kode Etik Sebagai Alat Kepercayaan Publik Kode etik akuntan merupakan suatu system prinsip moral dan pelaksanaan aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan dalam berhubungan dengan klien, masyarakat, dan akuntan lain sesama profesi. Kode etik akuntan dapat digunakan sebagai suatu alat atau sarana untuk memberikan keyakinan pada klien, pemakai laporan keuangan dan masyarakat tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh akuntan. Dengan demikian yang menjadi sasaran atau bahkan yang menjadi dasar pemikiran diciptakannya kode etik profesi adalah kepercayaan masyarakat terhadap kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh profesi akuntan tanpa memandang siapa individu yang melaksanakannya.
Kasus Enron, WorldCom dan kasus jual beli opini oleh auditor BPK di Indonesia menjadi kasus pelanggaran kode etik yang memalukan bagi profesi akuntan. Dalam kasus tersebut sangat jelas keterlibatan akuntan dalam pelanggaran etika sehingga merugikan masyarakat secara luas. Kasus tersebut membuat akuntan menjadi diragukan profesionalismenya oleh masyarakat. Salah satu upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat dapat dilakukan dengan penerapan secara ketat terhadap kode etik yang sudah ditetapkan lembaga profesi. Sebenarnya kode etik akuntan sangat membantu para anggotanya dalam mencapai kualitas pekerjaan sebaik-baiknya. Audit yang berkualitas sangat penting untuk menjamin bahwa profesi akuntan memenuhi tanggungjawab kepada investor, masyarakat umum dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang mengandalkan kredibilitas laporan keuangan yang telah di audit.
Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia
Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai pedoman dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Etika professional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut kode etik (Simamora, 2002: 45). Dalam Ludigdo (2007: 54), Baidaie (2000) menjelaskan bahwa secara lebih luas kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat karena dengan mematuhi kode etik, akuntan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang paling baik bagi masyarakat.
Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen.
Sementara itu disebutkan dalam Mathews & Perrera (1991) dalam Ludigdo (2007: 54-56), terdapat beberapa keuntungan dari adanya kode etik ini.
1. Para profesional akan lebih sadar tentang aspek moral dari pekerjaannya.
2. Kode etik berfungsi sebagai acuan yang dapat diakses secara lebih mudah.
3. Ide-ide abstrak dari kode etik akan ditranslasikan ke dalam istilah yang konkret dan dapat diaplikasikan ke segala situasi.
4. Anggota sebagai suatu keseluruhan akan bertindak dalam cara yang lebih standar pada garis profesi.
5. Menjadi suatu standar pengetahuan untuk menilai perilaku anggota dan kebijakan profesi.
6. Anggota akan menjadi dapat lebih baik menilai kinerja dirinya sendiri.
7. Profesi dapat membuat anggotanya dan juga publik sadar sepenuhnya atas kebijakan-kebijakan etisnya.
8. Anggota dapat menjustifikasi perilakunya jika dikritik.
Dalam kongresnya pada tahun 1973, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk pertama kalinya menyusun kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia. Kode Etik Akuntan Indonesia senantiasa mengalami penyempurnaan pada saat berlangsungnya Kongres IAI pada tahun 1986, 1990, dan 1994. Penyempurnaan terakhir dilakukan ketika berlangsungnya Kongres IAI pada tanggal 23-25 September 1998 di Jakarta. Berdasarkan hasil Kongres IAI pada tahun 1998 tersebut, Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri atas tiga bagian prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika (Simamora, 2002: 45-46).

Aturan etika merupakan standar minimum yang telah diterima dan bias dipaksakan pelaksanaannya, sedangkan prinsip etika bukan merupakan standar yang bisa dipaksakan pelaksanaannya. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi aturan etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh para anggota profesi. Sebagaimana dirumuskan dalam Mukadimah prinsip etika profesi antara lain menyebutkan bahwa dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.
Rerangka Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia memuat delapan prinsipprinsip etika (Standar Profesional Akuntan Publik, 2001: 001.14) sebagai berikut:
1. Tanggung jawab profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.
2. Kepentingan publik
Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, kreditor, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.
Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan prestasi tinggi dan sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.
3. Integritas
Akuntan sebagai seorang profesional, dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional.
4. Objektivitas
Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi.
Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas.
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional
Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Kehati-hatian professional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.
Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah pendidikan, pengalaman, dan pertimbangan yang diperlukan memadai tanggung jawab yang harus dipenuhinya.
6. Kerahasiaan
Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.
7. Perilaku profesional
Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.
8. Standar teknis
Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Etika Dalam Konsep Dasar Audit.
Konsep Dasar Audit
Dalam melaksanakan tugas audit, akuntan menerapkan prosedur, metode dan teknik sesuai dengan kondisi yang dihadapinya namun selaras dengan standar audit. Untuk menetapkan standar diperlukan konsep yang mendasarinya sehingga standar tersebut dapat dijabarkan dalam prosedur, metode dan teknik audit. Konsep dasar sangat diperlukan karena merupakan dasar untuk pembuatan standar. Menurut Mautz & Sharaf, teori audit tersusun atas lima konsep dasar, yaitu :
1. Independensi (Independence).
2. Kehati-hatian dalam audit (Due audit care)
3. Etika perilaku (Ethical conduct)
4. Bukti (Evidence).
5. Penyajian atau pengungkapan yang wajar (Fair presentation).
Independensi, kehati-hatian dan etika perilaku berkaitan dengan diri pribadi akuntan sedangkan bukti audit dan penyajian yang wajar berkaitan dengan aktifitas/kegiatan audit.
Hubungan Etika Audit Dengan Konsep Independensi.
Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, auditor dituntut untuk bersikap dan bertindak independen dan objektif. Independensi artinya bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan ataupun tidak tergantung kepada pihak lain termasuk memberi penugasan. Objektif artinya sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta. Sikap independensi auditor pada dasarnya sangat tergantung pada diri auditor sendiri. Auditor yang jujur akan selalu berupaya secara nyata untuk bertindak objektif dan independen. Secara etika, auditor yang independen harus memposisikan dirinya agar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau pihak lain melalui sikap dan tindakan nyata yang dapat dirasakan oleh pihak lain tersebut.
Contoh tindakan independen auditor adalah melakukan penolakan tugas audit karena beberapa hal berikut :
- Terjadi pembatasan ruang lingkup, sikap dan luas audit oleh auditee..
- Auditor tidak dapat independen karena posisi auditor dalam organisasi auditee
- Terdapat hubungan istimewa antara auditor dengan auditee.
Hubungan Etika Audit Dengan Konsep Kehatihatian dalam Audit.
Konsep kehati-hatian dalam audit didasarkan pada tingkat kehati-hatian yang diharapkan pada akuntan yang bertanggungjawab. Dalam audit disebut sebagai Prudent Auditor. Tanggungjawab akuntan yang dimaksud adalah tanggungjawab seorang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Apabila konsep kehati-hatian diaplikasikan dalam penugasan fraud audit yang terbukti berindikasi tindak pidana korupsi, maka fraud auditor diharapkan mampu mendeteksi dan mengungkap adanya unsur tindak pidana tersebut yaitu :
- Mampu mengungkap terjadinya kecurangan.
- Mampu mengungkap fakta dan proses kejadian (modus operandi penyimpangan) dan adanya unsur melawan hukum.
- Mampu mengungkap personel yang diduga terlibat dalam penyimpangan.
- Mampu mengungkap sebab dan dampak atau akibat yang ditimbulkan misalnya jumlah kerugian keuangan negara.
Hubungan Etika Audit Dengan Konsep Etika Perilaku.
Etika perilaku adalah bagaimana seorang akuntan profesional yang independen berperilaku ideal dalam melaksanakan audit. Dalam pelaksanaan tugas profesionalnya, akuntan diatur dalam hubungannya dengan teman sekerja, atasan, objek audit dan masyarakat.
Contoh beberapa aturan etika bagi akuntan adalah sebagai berikut :
a. Etika akuntan berkaitan dengan Auditee.
- Akuntan senantiasa harus menjaga penampilannya.
- Akuntan harus menjaga interaksi yang sehat dengan pihak auditee.
- Akuntan harus menciptakan iklim kerja yang nyaman dan jujur dengan pihak auditee.
b. Etika akuntan berkaitan dengan rekan profesi.
- Akuntan wajib menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama akuntan.
- Akuntan harus saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama akuntan.
- Akuntan harus memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama akuntan.
c. Etika akuntan berkaitan dengan organisasi tempat bekerja..
- Akuntan wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tugas profesionalnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Akuntan harus memiliki semangat loyalitas kepada organisasi.
- Akuntan harus memiliki integritas yang tinggi dan mempertahankan objektifitasnya.
Hubungan Etika Audit Dengan Konsep Bukti Audit.
Dalam pelaksanaan tugas profesionalnya, akuntan wajib mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang didapat. Pengumpulan dan pengevaluasian bukti audit merupakan salah satu tahap penting pada setiap pekerjaan audit. Upaya untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang cukup adalah suatu sikap bertanggungjawab akuntan dalam melaksanakan tugasnya. Akuntan harus bersungguh-sungguh berusaha mendapatkan bukti-bukti audit yang cukup, kompeten dan relevan, agar hasil audit benarbenar tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti audit yang cukup juga akan mendukung sikap akuntan yang objektif dalam pelaksanaan tugas. Pembuktian dalam kegiatan audit bertujuan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan fakta. Bukti audit yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau opini audit.
Hubungan Etika Audit Dengan Konsep
Penyajian yang Layak.
Konsep ini menuntut adanya informasi yang bebas dan tidak memihak dan tidak bias. Meskipun penugasan fraud auditing berkaitan dengan pengungkapan adanya unsur melawan hukum atau pelanggaran hukum dan penugasan tersebut untuk kepentingan negara, laporan hasil auditnya tidak boleh memihak kepada negara, atau sebaliknya tidak boleh ada kecenderungan membela pelakunya atau personel yang terlibat melawan


BAB III
KESIMPULAN

Kode etik profesi bagi akuntan merupakan aturan yang mengikat sebagai lambang kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Adanya kode etik bagi akuntan merupakan bentuk pertanggungjawaban profesi terhadap masyarakat dan negara. Dalam melaksanakan tugas professionalnya, akuntan wajib mematuhi aturan etika yang tercermin dalam kode etik profesi. Kode etik akuntan telah mengatur hubungan antara akuntan terhadap kliennya, sehingga akuntan wajib memposisikan diri sebagai pihak yang independen.
Ketika akuntan menemukan adanya fraud (kecurangan) oleh kliennya maka ia wajib mengungkapkannya sebagai bagian dari tugas profesionalnya. Pengungkapan adanya fraud yang dilakukan klien terasa sangat berat bagi akuntan karena kenyataannya akuntan dibayar oleh klien tersebut. Kenyataan inilah yang menjadi dilemma etika bagi akuntan. Dengan memahami aturan etika secara benar maka diharapkan akuntan mampu menegakkan integritas, objektifitas dan independensi dalam tugas profesionalnya. Kasus Enron, WorldCom di Amerika dan kasus jual beli opini oleh auditor BPK di Indonesia harus menjadi pelajaran berharga dalam penerapan etika oleh akuntan pada saat penugasan profesional audit. Dengan tidak terulangnya kasus tersebut, diharapkan masyarakat tidak meragukan profesionalisme akuntan dalam melaksanakan tugasnya.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim, (2008), Dasar-dasar audit laporan keuangan, Penerbit YKPN, Yogyakarta.

Agung Rai, Igusty, (2008), Audit Kinerja Pada Sektor Publik: Konsep, Praktek, Studi Kasus, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Agoes Sukrisna, Ardana, (2009), Etika Bisnis dan Profesi, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Arens, Alvin, James K. Loebbecke (1997). Auditing: An Integrated Approach, seventh edition, Prentice Hall International.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (1995), Standar Audit Pemerintahan, BPK RI, Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, (2007), Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun2007), BPK RI, Jakarta.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, (2002), Fraud Auditing, Edisi kedua, BPKP, Jakarta.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2008), Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, BPKP, Jakarta.

Bertens K, (2000), Pengantar Etika Bisnis, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Boynton, Johnson & Kell ( 2002), Modern Auditing, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Fisher Colin, Lovell Alan, (2003), Bussiness Ethics and Values, Prentice Hall.

Ikatan Akuntan Indonesia, (2001), Standar Profesional Akuntan Publik, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.










PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH PAPER

Saya yang bertandatangan dibawah ini:
Nama                                                :
Alamat                                             :
Alamat Surat                                 :
No. Identitas Mahasiswa         :
dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah dengan judul:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
adalah observasi, pemikiran, dan pemaparan asli yang merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam bentuk jurnal, working paper atau bentuk lain yang dapat dipublikasikan secara umum. Karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.
Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
 ..…...….., …...…....…....…  2017
Yang menyatakan,



(..…..…………………)

Share This Article :
ZAIF

Blogger sejak kuliah, internet marketer newbie

709486726018093753